CALEG ‘SINTERKLAS’ DIBIDIK

Bawaslu se-Sulut Pasang Mata


Manado, MS

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut), kerja ekstra. Sinyal money politics jelang Pemilu 2019 mengencang. Meredam hal itu, gerak calon legislatif (Caleg) hingga partai politik (Parpol) diawasi. Sinterklas dadakan kans diburu.

Mengawali terwujudnya Pemilu yang demokratis, berintegritas dan berkualitas, daya gedor pengawasan terus diperkuat. Di sisi lain, benteng perlawanan terhadap potensi pelanggaran Pemilu dibangun. Selain sosialisasi yang membumi di seluruh penjuru jazirah utara Pulau Selebes, genderang warning ditabuh pihak penyelenggara Pemilu. Utamanya jelang Natal  dan Tahun Baru ini.

Itu dikatakan pimpinan Bawaslu Sulut, Kenly Poluan. Ia meminta Parpol maupun Caleg tidak memanfaatkan perayaan keagamaan untuk melakukan politik uang. Hal itu karena aturannya tidak ada yang namanya pengecualian untuk acara keagamaan. "Di dalam aturan tidak tertulis, tidak boleh ada politik uang kecuali natal dan tahun baru misalnya. Jadi kami meminta agar parpol memperhatikan hal ini. Di dalam undang-undang pemilu nomor 7 tidak menganjurkan pengecualian seperti itu," tegas Kenly, Rabu (5/12).

Pastinya, kata mantan Ketum Pengurus Pusat (PP) GMKI ini, pihak Bawaslu akan ada penindakan karena kasus yang terjadi di Jakarta juga seperti itu. Oknum Caleg Parpol Perindo yang membagi sembako ditindaki menjadi acuan. "Kecuali memang dalam pertemuan terbatas itu dalam kampanye ada uang pengganti transport asalkan dibatas kewajaran. Tentu, kalau di Sulut kedapatan seperti itu kemudian tidak ditindaki masyarakat akan tanya kenapa tidak ada penindakan. Walaupun memang konteksnya bisa berbeda. Tahapan penanganannya tentu masih akan melalui sidang bila memang ditemukan dugaan money politic. Kalau terbukti bersalah maka akan diberikan sanksi. Bila tidak terbukti tentu akan ada pemulihan untuk yang terduga," terang dia.

Masih Kenly, untuk sekarang objek penindakan lebih terarah kepada pemberinya atau Caleg. "Dulu memang dengan penerimanya. Tapi sekarang lebih kepada pemberinya," tandasnya.

Terkadang, menurut Kenly, si pelapor justru adalah relawan sendiri. "Karena sering ada yang cemburu saat diberikan beda dengan yang didapat oleh relawan yang lain. Bisa saja yang cemburu ini melapor. Makanya para Caleg harus berhati-hati jangan sampai dilapor orangnya sendiri," pungkasnya.

Selanjutnya, dalam penindakan ada kasus money politics yang ditangani karena pidana hukum  itu  melalui aparat hukum. Kemudian lewat Bawaslu Sulut mendapat sanksi administratif. "Jadi sanksinya ada dua. Dua bisa kena pidana hukum. Ini bisa di sidang di pengadilan. Penegakkannya nanti akumulatif bisa hukuman penjara dan denda. Kemudian sanksi administratif ditangani dalam sidang Bawaslu. Kalau terbukti maka  dia dikenakan sanksi administratif dibatalkan sebagai calon peserta pileg," tutur mantan Ketua BPC GMKI Tondano itu.

"Untuk itu kami meminta lebih baik parpol jangan coba-coba. Supaya tidak terjerat hukum dan tindakan saksi administratif."

BAWASLU SE-SULUT SIAGA

Langkah siaga membendung praktik money politics jelang Natal dan Tahun Baru, diseriusi jajaran Bawaslu kabupaten dan kota se-Sulut. Sumber daya pengawasan hingga level kelurahan dan desa dikerahkan. Selain itu, seluruh komponen masyarakat ikut dilibatkan.

Di Minahasa Utara (Minut), untuk menangkal money politics saat Natal dan Tahun Baru, Bawaslu meminta kepada tokoh masyarakat (Tokmas) serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk bersama-sama melakukan pengawasan. Tokmas pun diharapkan menjadi agen Pemilu ditingkatan masyarakat. “Jika ditemukan ada yang aneh termasuk money politics di desa atau kelurahan mendekati momen hari raya seperti Natal dan Tahun Baru, segera laporkan kepada pihak pengawas pemilu lapangan atau Panwaslu Kecamatan sanksinya pasti ada. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kerjasama masyarakat," ujar pimpinan Bawaslu Minut, Rahman Ismail.

Terpisah, Ketua Bawaslu Minahasa Donny Rumagit menjelaskan, salah satu tugas Bawaslu adalah melakukan pencegahan politik uang. Salah satu upaya yang dilakukan saat ini yakni gencar melakukan sosialisasi baik pada peserta pemilu maupun masyarakat.

Dia menambahkan seruan penolakan praktik money politics juga dilayangkan terhadap seluruh jajaran Bawaslu Minahasa, dari Panwascam, Panwasludes dan relawan gerakan masyarakat partisipatif. “Intinya mereka telah dibekali untuk melawan dan menolak politik uang,” tandas Rumagit.

Namun, kata dia, apabila ditemukan maka pihaknya akan menggunakan kewenangan selanjutnya yaitu penindakan dan sanksinya sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Dimana berdasarkan aturan ini maka peserta pemilu maupun tim kampanye yang terbukti melakukan politik uang di masa kampanye terancam pidana 2 tahun penjara dan denda 24 juta.

“Sedangkan apabila terbukti dilakukan secara TSM (terstruktur, sistematis, massif) maka peserta pemilu bisa dibatalkan atau diskualifikasi,” tegas Rumagit.

Hal serupa dilakukan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Lembaga besutan Fidel Malumbot SSos ini, semakin memperketat pengawasan kepada seluruh Caleg menjelang Natal dan Tahun Baru. “Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh Parpol. Agar dalam momentum menjelang Natal dan Tahun Baru tidak dimanfaatkan para Caleg," seru Fidel, Selasa (3/11).

Lanjutnya, Bawaslu akan berusaha melakukan pengawasan sebaik mungkin dalam mencegah adanya kegiatan peserta Pemilu yang mengarah pada kegiatan politik uang. “Jika kedapatan maka akan diproses sesuai aturan. Masyarakat juga diharapkan membantu dalam melakukan pengawasan kalau ada indikasi beserta bukti silahkan dilaporkan," tegasnya.

Ia menambahkan, minimal dua alat bukti yang memenuhi unsur kampanye. Konsekuensi bisa pidana, jika sudah diperiksa oleh polisi dan jaksa yang tergabung dalam sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). “Ada UU pemilu yang mengatur terkait pelanggaran administrasi TSM. Dan TSM itu tidak hanya menyangkut politik uang tetapi juga non politik uang," terangnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Manado, Marwan Kawinda mengatakan, telah membuat himbauan kepada Parpol serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat di seluruh kecamatan di Kota Manado. “Kami berharap Parpol maupun masyarakat secara bersama-sama melakukan pengawasan partisipatif dan sosialisasi melalui media sosial akun facebook kepada semua pemangku kepentingan Pemilu,” kata Kawinda.

Selanjutnya, personil Bawaslu Kota Kotamobagu Mishart Manoppo menegaskan, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap semua peserta pemilu, pelaksana, kampanye, petugas kampanye bahkan pengawasan secara lansung di titik-titik rawan terjadi money politics.

Ia menerangkan, pada pasal 280 ayat 1 huruf (j) , UU nomor 7 tahun 2017 disebutkan bahwa pelaksana peserta dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. "Sanksinya itu bisa kena pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah," urai Mishart.

Kata Mishart, pihaknya sudah mengimbau kepada seluruh peserta Pemilu untuk tidak melakukan pelanggaran. Dalam beberapa Rapat Koordinasi (Rakor), Bawaslu Kotamobagu menekankan larangan aksi money politics pada perataan Natal dan Tahun Baru 2019. "Kalau dalam bahasa Islam itu sedekah, kami tak bisa melarang, karena bukan kewenangan kami untuk melarang orang berbagi kasih di Natal. Yang kami himbau dan kami awasi jangan sampai buat pelanggaran apalagi di moment kampanye ini," kunci Mishart.

Komisioner Bawaslu Minahasa Selatan (Minsel), Franny Sengkey mengaku sementara memperkuat proses pengawasan. Panwascam diminta ekstra kerja keras. Sasaran utamanya adalah pencegahan praktek money politics. “Potensi praktek money politics jelang Natal, sangat besar. Kabarnya, sudah ada caleg yang mempersiapkan hadiah Natal untuk para pendukungnya. Bagi kami, itu termasuk money politics," terang Sengkey.

Alasan Sengkey, dalam Undang-Undang Pemilu, politik uang bukan hanya pemberian uang. "Pemberian barang dari Caleg, juga masuk kategori politik uang," ungkapnya.

Ditambahkan Sengkey, tugas Bawaslu bukan hanya penindakan, terhadap pelaku politik uang, nanun juga pencegahan. "Jadi, kami telah menginstruksikan kepada seluruh Panwas Kecamatan dan Panwas Desa untuk melakukan pencegahan. Caranya adalah dengan menegur oknum yang diduga akan melakukan praktek politik uang," kunci Sengkey.

GANDENG TOKOH AGAMA DAN INSAN PERS

Potensi pelanggaran pada Pemilu 2019 terus diantisipasi. Menyadari keterbatasan aparat pengawasan, langkah merangkul elemen masyarakat dilakukan. Tokoh agama dan insan pers, ikut dilibatkan.

Seperti dilakukan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Untuk memperkuat pengawasan terhadap Caleg jelang Natal dan Tahun Baru, Bawaslu akan menggandeng tokoh agama untuk mengantisipasi adanya money politics tersebut. “Untuk pencegahan money politics menjelang Natal dan Tahun Baru, kami menggandeng tokoh-tokoh agama untuk bersama-sama menyampaikan kepada masyarakat jika money politics dalam setiap momentum politik tidak dibenarkan,” terang Ben Henser Enok, Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Bolmut, Rabu (5/12) kemarin.

Selain merangkul tokoh agama, pihak Bawaslu Bolmut telah mensosialisasikan kepada seluruh partai peserta Pemilu untuk tidak menggunakan momentum Natal dan Tahun Baru sebagai ajang bagi-bagi barang maupun uang guna kepentingan politik. “Bawaslu Bolmut akan tegas dan akan menindak para pelaku money politics tersebut, karena hal itu merupakan pelanggaran Pemilu,” tambah Eben, sapaan akrabnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kota Tomohon Deisy Soputan mengatakan, selain berbagai komponen masyarakat, pihaknya turut melibatkan insan pers dalam melakukan pengawasan. “Sejauh ini kita sering berkoordinasi dengan wartawan untuk dapat bersinergi melakukan pengawasan. Kami menilai, wartawan memiliki akses yang luas di masyarakat. Makanya, bantuan dari rekan-rekan wartawan sangat dibutuhkan dalam pengawasan,” lugas Soputan.

POLDA SULUT IKUT MENGAWASI

Momentum Natal dan Tahun Baru yang beriringan dengan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Dikhawatirkan, momentum keagamaan ini bakal disisipi sejumlah agenda politik. Hal itu mendapat perhatian jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulut.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Kombes Pol Ibrahim Tompo saat dihubungi media ini, memastikan koordinasi antar pihak penyelenggara Pemilu tetap terjaga.

Tompo menjamin, Polda akan terus berkomitmen dalam mengantisipasi segala bentuk pelanggaran Pemilu termasuk money politics. “Akan kita monitor, namun ranah dan mekanisme ini melalui Bawaslu,” ungkap Tompo, Rabu (5/12) kemarin.

Komitmen Polda Sulut dengan penyelenggara Pemilu baik Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut dalam mengantisipasi adanya upaya politik uang ini juga sudah terlihat dalam beberapa kegiatan yang dihelat bersama. Salah satunya yang dilakukan pada Selasa (2/10) lalu. Dimana, ketiga lembaga negara ini telah menggelar pelatihan khusus tindak pidana Pemilu. Selain itu, komitmen itu juga terlihat saat Tim Assistensi Mabes Polri melakukan peninjauan kesiapan Polda Sulut menghadapi Pemilu 2019. “Intinya kita siap bersinergi guna mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas, berintegritas, aman dan nyaman,” kunci Tompo.

RAZIA MONEY POLITICS DIDORONG

Potensi adanya money politics jelang perayaan keagamaan diendus. Pihak terkait pun diminta supaya bisa melakukan razia.

Persoalan ini ditanggap para pemerhati politik  Sulut. Diakui memang adanya potensi untuk terjadinya money politics jelang Natal dan Tahun Baru ini. "Momen perayaan hari keagamaan ini memang bertepatan dengan masa menjelang pemilihan legislatif dan pilpres jadi sangat rentan dimanfaatkan para calon untuk meraih simpatik," ungkap Hangky Rantung pemerhati politik Sulut, kemarin.

Cara para caleg ini meraih simpatik dengan menebar berbagai pemberian sembako atau uang.  Itu dinilai biasanya diberikan melalui lembaga-lembaga keagamaan.  "Gereja atau kegiatan ibadah natal bisa terjadi," ujar sarjana lulusan bidang ilmu sosial dan pemerintahan ini.

Bisa saja ini inisiatif dari jemaat yang meminta bantuan ke para caleg atau tim sukses pilpres. Kalau pemberian itu sudah ada unsur untuk mengajak penerimanya untuk memilih sebagai imbalan ini sudah ada unsur-unsur menjurus politik uang.  "Makanya, pihak yang bersangkutan seperti Bawaslu dan aparat hukum baiknya melakukan razia money politics menjelang hari raya keagamaan. Supaya tidak ada kejadian-kejadian yang melanggar aturan," tambahnya.

Kemudian dalam penindakan diharapkan tegas. Sanksi perlu ditegakkan bila memang terbukti melakukan money politics. "Tapi paling penting razia. Supaya telah ada pencegahan terlebih dahulu," ungkapnya.

Menurut dia, aparat maupun Bawaslu didorong untuk terus juga melakukan pemantauan di media sosial. Bisa saja ada masyarakat yang memposting. "Tapi perlu juga diwaspadai terjadinya hoax," lugasnya.(tim ms)


Komentar