Deprov Sorot RS Tak Terapkan UMP


Manado, MS

 

Reaksi kritis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) kembali meletup. Aroma adanya rumah sakit (RS) di Manado yang tidak menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) jadi pemantik. Warning penghuni Gedung Cengkih dilayangkan.

 

Peringatan tegas itu dilontarkan Ketua Komisi IV DPRD Sulut, James Karinda. Ia  menyampaikan, setiap RS wajib menerapkan UMP. Harusnya masalah ini tidak menjadi alasan untuk RS karena sudah kebijakan pemerintah yang harus dijalankan.

 

"Nda bisa begitu. Apalagi ini rumah sakit. Kan rumah sakit sudah dapat dana BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Karyawan harus sesuai UMP. Supaya melayani pasien dengan semangat dan tulus. Kalau memberikan upah yang benar, maka pasti dia (karyawan, red) akan melayani dengan bertanggung jawab dan konsentrasi," ujar Karinda, Rabu (5/11), saat dihubungi. 

Kondisi ini sangat disayangkan legislator daerah pemilihan Kota Manado itu, bila ada RS yang demikian. Padahal sudah naik tiga jutaan namun masih ada saja yang membayar tidak sesuai standar UMP. "Rumah sakit sudah bekerja sama dengan BPJS, mereka dibayar BPJS. Jangan sudah dibayar dengan BPJS namun bayar tidak sesuai. Akhirnya karyawan ini tidak konsentrasi memberikan pelayanan kepada pasien. Itu bahaya," tegas anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Kota Manado.

 

Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, Ir Erny Tumundo, menegaskan bahwa, yang pasti kalau melanggar akan diberi sanksi secara bertahap. "Pegawai pengawas akan turun periksa rumah sakit yang tidak menerapkan UMP," singkatnya. (arfin tompodung)


Komentar