WACANA KEPALA DAERAH DIPILIH DPRD MENGUAT


Jakarta, MS

Konstelasi politik nasional meninggi. Wacana pemilihan kepala daerah setingkat bupati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali digulirkan. Selain pemangkasan anggaran, upaya menghambat kepala daerah dari praktik korupsi jadi sasaran.

Kontroversi pemilihan bupati dan walikota oleh wakil rakyat di daerah, bukan topik baru. Sejak tahun 2014, aksi mendorong pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD, telah digaungkan. Bahkan, DPR-RI telah menyepakati hal tersebut namun dibatalkan lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diterbitkan Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Beragam alasan mengemuka terkait banyaknya persoalan dalam sistem pemilihan langsung yang digunakan saat ini. Misalnya, untuk alokasi anggaran. Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, untuk penyelenggaraan pilkada 2015 yang diikuti 269 daerah, menelan anggaran Rp7 triliun. Pilkada serentak 2017 menelan biaya Rp 5,9 triliun kendati jumlah daerahnya lebih sedikit, yakni 101 daerah. Sementara itu, di tahun ini, pemerintah menggelontorkan dana sekira Rp18 triliun lebih untuk hajatan demokrasi di 171 daerah. Problematika itu membuat langkah pengurangan pelaksanaan pilkada nyaring dibunyikan.

Seperti dikatakan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK). "Memang ada pemikiran-pemikiran bahwa akan dikurangi jumlah pilkada. Katakanlah bupati, dipilih oleh DPRD," ungkap JK di Istana Wapres Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).

Selain itu, JK juga menilai, wacana tersebut dapat menjadi solusi untuk mengurangi tingginya tingkat korupsi kepala daerah yang diakibatkan tingginya biaya politik. Sejumlah kepala daerah harus mengeluarkan biaya politik yang tinggi saat mengikuti gelaran Pilkada di daerahnya. "Walaupun kita takut juga, jangan-jangan itu (bupati dipilih DPRD) ditender saja itu di daerah itu kan. Itu juga ada bahayanya, tapi mudah-mudahan mungkin lebih kecil risikonya dibanding sekarang ini," urainya.

Sistem politik dengan makin banyaknya pemilu menjadi salah satu sebab kepala daerah melakukan korupsi. "Makin banyak pemilu, makin banyak ongkos, makin banyak (korupsi). Sehingga kalau semua level pilkada ada, kemudian kampanye makin lama, makin banyak ongkos juga, itu juga benar. Jadi makin banyak ongkos banyak orang korup untuk mengembalikan modal. Kadang-kadang juga modal dipinjamkan untuk kampanye atau terjadi barter-barter, itu lebih bahaya," jelas JK.

Hal senada pernah disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Ia mengatakan, pilkada oleh DPRD diwacanakan karena pemilihan langsung oleh masyarakat memiliki banyak permasalahan. Jika hal tersebut terus dilakukan, Bambang khawatir akan merusak masa depan bangsa.

"Terkait dengan pilkada langsung yang kita pilih dalam sistem demokrasi kita ini setelah kami evaluasi ternyata banyak masalah yang kita hadapi," ujar Bambang.

Politisi Golkar ini menyampaikan besarnya biaya kampanye dan biaya penyelenggaraan pilkada langsung menjadi dasar diwacanakannya pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Berdasarkan data Kemdagri, ia berkata biaya penyelenggaraan Pilkada langsung bisa mencapai Rp18 triliun. "Kalau (Rp18 triliun) itu digunakan untuk biaya pembangunan lebih bermanfaat bagi masyarakat barangkali itu pilihan yang baik," ujarnya.

Meski berharap demikian, Bambang mengaku revisi UU Pilkada tergantung seluruh pemangku kepentingan di bangsa ini. "Kalau nanti hasil kesimpulan (evaluasi) pemerintah dan DPR melihat Pilkada langsung ini baik, benar dan bermanfaat bagi masyarakat dan baik bagi demokrasi kita ya kita lanjutkan," aku Bambang.

Demikian juga diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengakui masyarakat sejatinya memiliki hak untuk memilih pimpinan daerah hingga presiden. Namun, hak itu tidak sejalan dengan praktik di lapangan bahwa pilkada langsung sangat menguras biaya negara dan para calon kepala daerah.

Bagi Tjahjo, tingginya biaya politik itu kemudian berdampak pada tingginya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah terpilih untuk mengembalikan modal kampanye yang tidak bisa ditutup lewat gaji kepala daerah yang hanya jutaan rupiah. "Seorang mau ikut Pilkada habisnya kalau mau jujur puluhan miliar. Padahal tidak sesuai dengan apa yang didapat. Intinya ini masih dalam tahap diskusi," ujar Tjahjo.

Terkait tingginya kasus kepala daerah korupsi itu, Tjahjo menilai ada wacana untuk merombak sistem pemilihan langsung yang saat ini diterapkan. Namun, sejalan dengan Bambang, hal tersebut masih sebatas wacana yang perlu dikaji secara mendalam. "Kami bagian mitra DPR mendengar aspirasi DPR. Mari kita bahas bersama. Kan masih tahap awal," ujar Tjahjo.

MARAK, KEPALA DAERAH KENA OTT

Usulan Pilkada oleh DPRD salah satunya disulut maraknya OTT KPK terhadap sejumlah bupati dan walikota. Pembagian wewenang merujuk prinsip otonomi, ditengarai hadirkan ‘raja-raja kecil’ di daerah.

Terkait hal itu, Wapres JK beranggapan, maraknya OTT kepala daerah disebabkan sistem desentralisasi yang diduga disalahgunakan pejabat daerah untuk korupsi. "Salah satu teori atau pun ungkapan yang selalu disebut kan ‘power tends to corrupt’. Jadi dulu power itu ada di pusat, jadi orang pusat banyak yang korup. Di daerah hanya ikut saja apa yang diputuskan oleh pusat, begitu halnya DPR," kata JK di Istana Wapres, Selasa (11/12).

Akibat sistem desentralisasi, ‘kekuasaan’ terbagi menjadi sepertiga di pusat, sepertiga di DPR, dan sepertiga di daerah. APBN pun disebut JK ada yang dijalankan di daerah. "Lihat APBN, kan itu di DPR kemudian juga dilaksanakan di daerah, akibatnya power terbagi tiga, maka yang korup juga terbagi 3," ujarnya.

Kekuasaan di daerah ditambah dengan adanya otonomi yang dimiliki daerah. Daerah memilih untuk mengambil keputusan dari suatu proyek. "Dulu proyek apa pun ditentukan oleh APBN, sekarang nggak. Maka di situ letaknya, maka powernya, otonomi diserahkan ke daerah dan juga ke DPR, maka power tends to corrupt itu terjadi," tuturnya.

JK menyebut perbaikan bukan hanya soal administrasi dalam pencegahan korupsi. Menurutnya perlu juga dilakukan perbaikan efisiensi dan transparansi. "Dan juga terus terang tentu pada waktunya nanti setelah kita lebih maju, pendapatan atau gaji daripada ASN juga bisa lebih baik, sehingga bisa lebih kurang korupsinya," kuncinya.

PICU PRO DAN KONTRA

Polemik pilkada oleh DPRD, sempat menjadi diskusi panas tanah air. Arus pro kontra bersaut-sahutan mengiringi bergulirnya wacana tersebut.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menganggap, wacana untuk menyerahkan pilkada kepada DPRD sudah tidak relevan di era pemerintahan reformasi. "Dengan keluarnya Perppu di era pak SBY, itu sudah menandai akhir dari diskursus pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Karena ketika Perppu itu dikeluarkan, itu juga sudah disetujui oleh DPR RI," kata Titi, Sabtu (7/4) lalu.

Titi beranggapan, kemunculan wacana ini mengindikasi ketidakikhlasan kelompok elite dalam memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat. Titi menegaskan munculnya wacana ini jelas mengindikasi terdapatnya kemunduran dalam demokrasi di Indonesia. "Menurut saya motivasinya adalah memeroleh kekuasaan dan mengabaikan hak rakyat," kata dia.

Titi tak menampik pilkada langsung memang masih memiliki banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Namun, tegas dia, bukan dengan cara mengganti mekanisme pemilihan dan menyerahkannya kepada DPRD.

Kunci penyelesaian masalah yang tepat, menurut Titi, terletak kelompok elite itu sendiri yakni pemangku kekuasaan dan para pembuat Undang-Undang. "Masalah-masalah itu bisa kita tuntaskan kalau elitenya betul-betul sungguh-sungguh menyiapkan instrumen yang bisa menjamin kompetisi yang luberjurdil bisa tercipta," kata Titi.

Masih Titi, persoalan biaya pilkada mahal yang menyebabkan terjadinya politik uang yang disebut-sebut menjadi dasar munculnya wacana ini pun diragukan akan teratasi jika pemilihan kepala daerah diserahkan kepada DPRD. Dia berpikiran demikian karena tetap maraknya rentetan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kader-kader partai politik, termasuk yang duduk di DPRD. Ia mengambil contoh 38 orang anggota DPRD Sumatera Utara yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Ada tiga hal yang menurutnya merupakan solusi dari permasalahan pilkada langsung, yakni partai menjalankan fungsinya dengan maksimal-pendidikan politik, kaderisasi, dan rekrutmen politik yang demokratis, pembuatan peraturan yang membatasi pengeluaran dana kampanye, serta memastikan penegakan hukum dilakukan dengan tegas dan efektif.

Hal berbeda disampaikan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu. Ia  mengungkapkan demokrasi bukanlah sebuah tujuan, melainkan alat politik. Atas dasar itu, ia berharap publik tak dulu alergi pada wacana pengembalian wewenang itu kepada DPRD karena tengah dikaji. "Ini sedang dikaji efektivitas pelaksanaan pilkada langsung, baik terhadap masyarakat maupun terhadap dampak-dampaknya," ujar Masinton, awal April lalu.

Masinton menerangkan, wacana ini dikaji sesuai dengan realita dengan memperhatikan masukan-masukan dari organisasi masyarakat serta pertimbangan dari pemerintah. "Dikaji itu kan juga ada masukan dari ormas-ormas, seperti NU kan juga pernah mengusulkan supaya pilkada itu dikembalikan ke DPRD, mengingat dampak dari pilkada langsung itu menciptakan biaya tinggi, kemudian (menyebabkan) ada praktik money politic," tuturnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono juga mengaku setuju bahwa pilkada langsung memerlukan biaya yang terlalu tinggi. Menurutnya, faktor tersebut akan memicu timbulnya politik uang di kalangan para calon kepala daerah. Atas dasar itu ia berpendapat lebih baik kepala daerah langsung dipilih oleh DPRD untuk mencegah terjadinya politik uang. "Menurut saya kalau proses pemilihannya tidak diwarnai dengan politik uang [dipilih langsung oleh DPRD], sekiranya nanti kepala daerah tersebut menjabat, dia tidak terikat dengan pihak-pihak mana pun, dan tidak terbebani juga," ujar Ferry.(dtc/cnn)

 

 


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors