Krisis LPG Kian Parah, Deprov Sorot Pertamina dan Pemerintah


SUASANA jelang Natal dan Tahun Baru di Sulawesi Utara (Sulut), terus terusik. Krisis Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg), jadi penyulut. Salah satu bahan kebutuhan pokok untuk bahan bakar dapur itu kian langka di pasaran.

Malah harga elpiji 3 kilogram sudah menembus Rp 40 ribu per tabung. Padahal Harga Eceren Tertinggi (HET) di Sulut, hanya sekitar Rp 20 ribu pertabung. Masyarakat terus menjerit. Janji PT Pertamina yang menjamin ketersediaan elpiji 3 kg akan aman, kembali dipertanyakan.

Termasuk komitmen pemerintah untuk mengawal keterpenuhan LPG 3 kg jelang perayaan hari raya umat Kristiani yang jatuh pada bulan desember ini. “Katanya, elpiji 3 kilogram aman. Tapi kenyataan di lapangan, kosong. Setiap agen dan pangkalan, kalau ditanya selalu bilang belum masuk. Tapi anehnya di kios dan warung ada. Cuma harganya ada yang Rp 38 ribu sampai Rp 40 ribu.  Apa sekarang penyaluran dan penjualan gas dari Pertamina sudah tidak melalui agen dan pangkalan lagi,” sembur Fian Kalalo salah satu warga Langowan.

“Jangan-jangan ini sudah ada mafia elpiji. Mungkin agen dan pangkalan akan lebih untung bila jual ke kios dan warung daripada jual ke masyarakat. Pertamina dan pemerintah tidak boleh tinggal diam. Jangan sampai kelangkaan gas 3 kilogram ini, mengganggu suasana hati warga yang akan menyambut Natal,” timpalnya.

Keluhan serupa diungkap Dani Sumual, warga Eris Tondano. “Ini kelangkaan gas, seringkali mengusik ketentraman dalam rumah tangga. Istri di rumah sering marah-marah, kalau kita disuruh cari gas, lalu tidak dapat. Padahal memang, tidak ada,” ungkapnya.

“Kalaupun dapat harganya sudah sampai Rp 38 ribu. Kalau begini terus, bagaimana kita mau merayakan makna Natal. Pemerintah dan pertamina jangan tutup mata. Jangan sampai perayaan Natal tahun ini, terusik cuma gara-gara gas langka,” timpalnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, ikut bersuara keras. Hearing atau rapat dengar pendapat DPRD dengan PT Pertamina dan Pemprov Sulut baru-baru ini, terkesan tiada arti. Padahal dalam hearing, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu telah menjamin stok elpiji di Sulut jelang Natal,  aman.

Pertamina sebagai penanggung-jawab penyaluran elpiji di Sulut, didesak untuk segera menyikapi masalah kelangkaan sekaligus harga LPG bersubsidi yang kian melonjak tajam. "Kami mewakili masyarakat yang ada di Sulut meminta Pertamina segera melakukan langkah cepat. Apalagi kita berada di situasi-situasi seperti ini, memasuki perayaan Natal dan Tahun Baru," lugas Boy Tumiwa, salah satu personil Komisi III DPRD Sulut, di ruang kerjanya, Selasa (11/12) kemarin.

"LPG merupakan kebutuhan yang sangat penting. Apalagi menjelang perayaan keagamaan seperti ini. Kebutuhan warga akan gas pasti meningkat. Dan itu mesti disiapkan secara baik oleh Pertamina," sambung Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) itu.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mendorong gerak pemerintah. Utamanya bagi instansi terkait yang membidangi. Langkah pengawasan dipandangnya perlu. "Jelang hari raya ada banyak yang perlu diperhatikan memang, salah satunya LPG. Fungsi pengawasan juga perlu dimaksimalkan oleh pemerintah,  supaya bisa lebih baik lagi dalam mengawal ketersediaan gas bagi masyarakat. Sehingga itu bisa memberikan dampak yang baik pula kepada masyarakat," kuncinya.

Sebelumnya, dalam hearing bersama DPRD Sulut, (29/11) lalu, Brand Manager PT Pertamina wilayah Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo (Sulutenggo) Cabang Manado, Addieb Arselan, telah menjamin stok elpiji di Sulut aman. Pertamina juga berjanji juga akan melakukan sidak di pangkalan. “Kalau kedapatan menjual gas LPG bersubsidi ke para pengusaha, ijinnya akan dicabut. Warga juga jangan segan-segan melapor bila menemukan ada pangkalan yang melakukan hal seperti itu,” janjinya kala itu. (arfin tompodung)


Komentar

Populer Hari ini



Sponsors

Daerah

Sponsors


Mail Hosting