Demokrat Pecat Anggota DPRD

Malas Ikut Agenda Dewan Termasuk Paripurna


Bolaang Uki, MS

Partai Demokrat Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), ambil langkah tegas. Yolman, anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolsel, dipecat. Itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) pemberhentian oleh pimpinan Demokrat Bolsel.

 

Yolman, diduga telah melakukan pelanggaran internal partai maupun tata twrtib DPRD. Menurut Ketua Demokrat Bolsel Jamaludin Rajak, pemberhentian sudah memenuhi unsur sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. “Sesuai catatan partai, Yolman memiliki banyak pelanggaran baik selama bertugas sebagai anggota DPRD Bolsel maupun di internal partai,” ungkap Jamaludin, kemarin.

 

Dikatakannya, secara internal, partai sudah memberikan teguran secara lisan dan tertulis sebanyak tiga kali. “Cara-cara persuasif pun juga kami tempuh, tapi tetap tidak ada tanggapan dari yang bersangkutan,” kata Jamaludin.

 

Puncaknya kata Jamaludin, dilakukan sidang kode etik Komisi Pengawas Partai DPP Demokrat untuk mengklarifikasi semua laporan. “Hasilnya, yang bersangkutan diberhentikan dan SK-nya sudah dikeluarkan oleh DPP,” katanya.

 

Dia menuturkan, sesuai laporan yang diterima Demokrat Bolsel, Aleg dimaksud terhitung sudah tiga bulan tak masuk kantor dan tidak hadir lebih dari enam kali paripurna. “Yang bersangkutan juga  tidak aktif di sejumlah kegiatan parpol. Padahal sekarang kita lagi sibuk-sibuknya karena tengah menghadapi Pemilu 2019,” tuturnya.

 

Setelah pemberhentian katanya, partai akan konsentrasi  persiapan proses pergantian antara waktu (PAW). “Nama penggantinya di DPRD sudah siap. Abdul Hamid Tangahu. Dia suara terbanyak kedua setelah Yolman pada Pemilu 2014 lalu,” kata Jamaludin.

 

Terpisah, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Bolsel Sukri Adam, tidak menampik hal itu. “BK mencatat Yolman Temponguka sudah tiga bulan tak masuk kantor dan tidak hadir delapan kali paripurna secara berturut-turut,” ungkap Sukri.

 

Dikatakannya, BK akan menyurat kepada yang bersangkutan dan memberi signal untuk PAW.“Sesuai aturan enam kali berturut-turut tidak ikut paripurna, anggota DPRD bisa diberhentikan,” tukas Sukri . (hendra)


Komentar