KDP: Jangan Tebang Pilih Berantas ASN Korupsi


Manado, MS

Kasus rasuah di Tanah Nyiur Melambai yang menyeret kaum Aparatur Sipil Negara (ASN) tuai sorotan. Rilis Kejaksaan tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) yang menyebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendominasi masalah penyalahgunaan anggaran jadi acuan. Teranyar, nada kritis penghuni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut meletup. Aparat hukum didesak jangan tebang pilih menindak para pencoleng uang negara.

Sorotan itu ditegaskan Anggota DPRD Sulut, Kristovorus Deky Palinggi. Baginya, bila Kejati berani mengatakan ASN mendominasi kasus korupsi maka harus buktikan Apa benar ASN korupsi.

"Memang benar ada beberapa kasus korupsi yang melanda ASN di kabupaten kota dan provinsi saat ini yang akhirnya ASN dipecat dari status ASN karena kasus korupsi. Sekarang aparat hukum dalam hal ini kejaksaan dalam menangani masalah kasus korupsi harus benar-benar jangan tebang pilih," ujarnya.

Ia mengungkapkan, sangat disayangkan banyak ASN terlibat kasus korupsi dan sudah incraht putusan pengadilan harus dipecat dari ASN. "Kasihan istri atau suami serta anak-anak mereka. Padahal mereka lakukan itu karena loyalitas terhadap pimpinan," pungkasnya.

Sikap tegas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut pun dipertanyakannya. Itu terkait langkah pihak eksekufif mengeksekusi para ASN terlibat korupsi.

"Apakah Pemerintah Provinsi sudah melakukan pemecatan terhadap ASN yang telah menjalankan putusan pengadilan untuk kasus korupsi sesuai peraturan pemerintah?" ujarnya penuh tanya. (arfin tompodung)


Komentar