Implementasi program tol laut diakui sangat terasa manfaatnya. Utamanya di wilayah kepulauan Sulawesi Utara (Sulut). Meski begitu, ide pemerintah pusat ini dinilai masih terkendala masalah muatan.

Program Presiden RI Ir Joko Widodo itu terkait dengan mendorong percepatan berbagai pembangunan. Secara khusus bagi masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang notabene merupakan wilayah perbatasan.

Sejak awal program ini dipandang berjalan dengan baik. Hal tersebut diakui Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sangihe, Ir Feliks Gaghaube MSi didampingi Kabid Perdagangan Fera Massora, Rabu (12/12) di ruang kerjanya.

"Memang melalui program Tol Laut percepatan masuknya barang ke Sangihe yang bersubsidi tersebut begitu cepat, sehingga hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat terjangkau dengan baik dalam waktu relatif cepat, dibanding sebelum ada program tol laut," ujar eks Kadis Kelautan dan Perikanan Sangihe periode 2013-2018 ini.

Diungkapkannya, terkait dengan program Tol Laut, banyak perkembangan yang didapat. Walau demikian ada hal yang masih mengganjal yakni pasokan arus balik dari program tol laut ini terbilang masih miskin muatan Itu karena tidak semua kontainer mampu terisi. "Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian serius dari Pemkab, agar arus balik tol laut ada barang yang akan dibawa baik itu ke Makasar ataupun Jawa seimbang," kata Gaghaube.

Dirinya menjelaskan, memang sudah ada ancang-ancang membawa kayu kelapa. Dimana ada ribuan pohon milik salah satu pengusaha pribumi yang telah bersedia untuk dipotong karena maksud peremajaan. Kayu kelapa ini akan di bawah ke Jawa namun masih terkendala dengan pemahaman aturan yang ada, sehingga pemuatanny terus dicegah.

"Dengan turunnya Peraturan Menteri Perdagangan RI dengan Nomor : 81 Tahun 2018 Tentang pencabutan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan Nomor : 68/MPP/2/2003 Tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, maka kedepan untuk pemuatan seperti kayu kelapa tidak ada masalah, namun untuk memperlancar seluruh aktivitas mengenai pemuatan kayu pada saat arus balik Tol Laut dari Sangihe menuju Makasar maupun Jawa, Dinas Perindag Sangihe terlebih dahulu mengirim surat bagi instansi teknis terkait termasuk penegak hukum. Itu agar perencanaan arus balik program Tol Laut dari Sangihe ketika akan memuat kayu sudah tidak ada masalah," tegas Gaghaube.(rindu makikui)