Kegelisahan membekap benak para perangkat desa di seluruh Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). Belum dicairkannya insentif bulanan selang triwulan terakhir ini, jadi pemantik.

Nada rintih ini membuncah karena persiapan hari raya Natal dan Tahun Baru yang kian mendekat. Kebutuhan keluarga disebut semakin dituntut. Hasil penelusuran harian ini, ternyata belum lunasnya pajak negara melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi indikator. Ini membuat tertahannya penyaluran insentif para perangkat desa tersebut. Bahkan dari informasi, sejumlah desa, diantaranya ada yang belum mencapai 80% dari pajak yang telah ditetapkan.

Kinerja para aparat pun menjadi pertimbangan pihak pemerintah kabupaten (pemkab) dalam merealisasikan insentif aparat desa. Hanya saja, permintaan keringanan dari para perangkat desa ini diharapkan dapat direalisasikan pemkab guna penyaluran insentif tanpa dana bagi hasil PBB.

"Kalau bisa, insentifnya dulu. Yang dana bagi hasil PBB belakangan. Sebab perayaan Natal dan Tahun Baru sudah semakin dekat, kebutuhan keluarga juga harus dipikirkan," pinta beberapa perangkat desa yang meminta namanya dirahasiakan, Rabu (12/12) kemarin.

Sayangnya, Bupati James Sumendap ketika dikonfirmasi tak bergeming dengan permintaan para aparat desa ini. Ia membandingkan hak dan kewajiban aparat desa tekait pelunasan PBB. "Insentif mereka (aparat desa, red) besar. Jadi sudah seharusnya diseimbangkan dengan kinerjanya. Masa tidak kerja kemudian dapat upah," ucap bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Robby Ngongoloy.

Menurut sekda, pembayaran insentif akan dilakukan pihaknya ketika desa sudah bisa merealisasikan PBB di atas 80%. "Kalau sudah diatas 80%, dibayar. Jika sudah 100% dapat reward," singkat sekda.

Dia mengatakan, aparat desa sebaiknya juga memahami kewajibannya untuk dapat merealisasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. "Insentif merupakan hak mereka. Namun ingat, ada juga kewajiban yang harus dilakukan. Istilahnya, kalau kerja pasti diupah. Demikian pula sebaliknya. Di Mitra, ini akan menjadi pertanyaan soal insentif yang besar namun belum diimbangi dengan kinerja yang maksimal. Realisasi PBB masih minim. Kecuali kalau sudah di atas 80% dibayar. Lunas 100% dapat reward. Itu saja," pungkasnya dengan nada tinggi. (recky korompis)