KEPALA DAERAH SE-SULUT DIWARNING

KPK Koleksi 106 Tersangka


Jakarta, MS

Kasus rasuah yang menyeret kepala daerah di Indonesia memprihatinkan. Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri, ratusan top eksekutif jadi tersangka. Publik Bumi Nyiur Melambai ikut mencibir. Nada warning menyasar seluruh pemimpin daerah di Sulawesi Utara (Sulut).      

Sepanjang sejarah lembaga antirasuah itu bergerak, total 106 kepala daerah berstatus tersangka yang telah ditangani. Tanggapan kritis KPK sontak meletup. Komisi penjaga uang rakyat tersebut, mengkritisi korupsi yang kian membara di sektor politik.  

"Sebenarnya kita sudah sejak dulu (bicara tentang perbaikan sistem partai politik), dari tahun lalu, ketika kita mulai kajian korupsi di sektor politik," ucap Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (13/12).

 

Dari kajian itu, KPK menyoroti berbagai masalah yang diduga berujung pada praktik korupsi. Masalah-masalah tersebut seperti keuangan partai politik (parpol), sistem kaderisasi parpol, penegakan etik, hingga soal biaya demokrasi.

 

Biaya demokrasi itulah yang disoroti KPK sebagai pengeluaran para kepala daerah saat mencalonkan diri. Mulai dari kampanye hingga biaya saksi. Pendanaan itu disebut KPK, sangat membebani para calon kepala daerah sehingga berujung pada praktik suap. "Tapi, banyak juga bupati yang lain tidak melakukan yang sama," ujar Syarif.

 

Fakta banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dinilai sangat memiriskan. Peringatan tegas pun menyasar para petinggi di daerah Sulut. Mereka diminta mengatur secara baik anggaran negara. Jangan sampai berpikir untuk bermain-main dengan uang rakyat. “Tentu ini menjadi peringatan untuk kepala daerah se-Sulut yang sementara menjabat saat ini. Harusnya merekalah yang berperan bersama dengan aparat penegak hukum untuk menghentikan tindakan korupsi di daerah. Bukannya mereka yang malah terlibat,” ungkap presidium Swara Manguni Sulut, Helena Sulu.

Ia pun mengakui, potensi korupsi menjelang tahun politik memang sangat besar. Biaya yang sangat besar dicurahkan untuk bertarung di pemilihan umum bombastis. “Selanjutnya pengadaan barang dan jasa masih sangat sering terjadi korupsi. Makanya ini sebenarnya menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama. Harus  mencari solusi bagaimana agar tahun politik tidak berujung penjara untuk kepala daerah,” kunci dia.

Baiknya menurut dia, setiap kepala daerah membuat program pemberantasan korupsi di daerahnya. Ini agar dia juga termotivasi mendorong upaya-upaya penyelematan uang negara. Kepala daerah yang tidak gencar melakukan pencegahan korupsi baginya patut dipertanyakan. “Bila semakin banyaknya kepala daerah Sulut yang terjerat korupsi akan sangat mempengaruhi citra daerah Bumi Nyiur Melambai,” pungkas Sulu.

Selanjutnya aktivitis Sulut tersebut mendorong, supaya peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) bisa maksimal. Selama ini menurutnya, daya gedor lembaga tersebut tidak ada. “Hingga kini fungsi LKPP apa? Harusnya powernya ditambah. Selama ini, posisi mereka seperti tidak dipakai,” tegasnya.

Dirinya mengakui di Sulut sendiri sebelumnya sudah pernah ada kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Harapannya ke depan, tidak ada lagi kejadian seperti ini di daerah Bumi Nyiur Melambai. “Kita tahu kan di Sulut sendiri sudah ada pelajaran. Beberapa kepala daerah telah dijerat pidana korupsi,” ucapnya.

“Ini memang genting. Apalagi data yang disebutkan KPK ini kan untuk mereka yang terkena masih sementara menjabat. Belum lagi bila dihitung mereka yang sudah tidak menjabat namun aksi korupsinya sewaktu ia menjabat,” akunya.

Diketahui, berdasarkan daftar KPK dari 106 kepala daerah yang terkena tersangka korupsi, 3 diantaranya bupati walikota Sulut. Pada urutan ke-12 ada, Vonnie Anneke Panambunan (VAP) sewaktu menjadi Bupati Minahasa Utara (Minut). Kasusnya terjadi pada tahun 2007. Selanjutnya, di nomor 17 terdapat Walikota Manado Jimmy Rimba Rogi tahun 2008. Terakhir, urutan 35 Walikota Tomohon, Jefferson Rumajar tahun 2012.

 

INDONESIA DARURAT KORUPSI KEPALA DAERAH

 

Maraknya kepala daerah yang terjerat korupsi sempat memicu respon Komisi Apratur Sipil Negara (KASN). Kondisi ini dipandang sangat kritis. Indonesia disebut sedang darurat kepala daerah terseret korupsi.

Penegasan itu sebelumnya disampaikan, Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center sekaligus Ketua KASN, Sofian Effendi. Ia mengatakan, alasan banyak kepala daerah terjerat korupsi lantaran biaya politik yang mahal. Para kepala daerah terpilih ini berusaha mencari uang tambahan untuk menutup biaya yang dikeluarkan saat pencalonan.

Sofian menuturkan, gaji seorang bupati berkisar 8 hingga 9 juta. Sementara itu, ongkos politik yang harus dikeluarkan agar terpilih mencapai puluhan miliar. Ia mencontohkan, kasus korupsi mantan bupati Klaten, Sri Hartini. Dalam pemeriksaan oleh KPK terungkap jika ia mengeluarkan Rp56 miliar untuk menjadi bupati.

 

"Jelas tidak akan mungkin mengembalikan cost dari kantong sendiri. Dia pasti cari biaya untuk recover cost itu karena dari gaji sendiri enggak mungkin," katanya saat memberi pidato kunci dalam seminar nasional ‘Darurat Korupsi Kepala Daerah’, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (14/11) lalu.

Menurut Sofian, dengan gaji bupati antara Rp 8-9 juta maka perlu 100 tahun menjabat jika ingin menutup ongkos politik yang sudah dikeluarkan saat pemilihan. Sofian mengatakan, sudah tepat jika saat ini Indonesia disebut darurat korupsi kepala daerah. Merujuk data Kementerian Dalam Negeri, sejak 2004 sudah ada 434 kepala daerah yang terjaring OTT KPK. "Mengapa banyak kepala daerah kena OTT, karena berusaha recover cost yang dikeluarkan untuk terpilih. Biaya jadi pejabat di Indonesia ini mahal," kata dia.

Menurut Sofian, dengan maraknya kepala daerah korupsi di Indonesia membuat anggaran yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak efektif alias bocor. Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berjumlah Rp2.200 triliun, kata dia, bocor Rp880 miliar. "Bayangkan uang sebesar Rp 880 miliar tidak berguna untuk pembangunan, memperbaiki public service ke masyarakat, akibatnya uang yang dikeluarkan tidak berhubungan dengan manfaat yang diterima oleh rakyat," kuncinya.

 

BUPATI CIANJUR URUTAN TERAKHIR, PUTEH PERTAMA

 

Dari ratusan kasus korupsi kepala daerah yang terjadi semenjak KPK eksis, kepala daerah Cianjur, berada di posisi terakhir.  Bedasarkan daftar penanganan lembaga antirasuah ini, Bupati Irvan Rivano Muchtar, bertengger pada urutan ke-106.

Belakangan ini Bupati Cianjur itu jadi trending topic. Irvan diduga menyunat anggaran dana alokasi khusus (DAK) pendidikan untuk membangun fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Cianjur. "KPK merasa sangat tidak nyaman dengan Bupati Cianjur ini karena yang dikorbankan adalah sekolah-sekolah, pendidikan anak-anak. Ini memeras kepala sekolah seperti itu. Konstruksi kasusnya kemarin itu, ini bagian dari pemerasan. Misal anggaran itu kan mau diberi ke kepala sekolah tapi kalau mau diperbaiki, sekolah kamu harus memberikan 7 persen dari uang yang seharusnya diterima. Itu kan aneh banget," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Sementara, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat orang tersangka. Dikatakannya, Irvan diduga memeras 140 kepala SMP di Cianjur. Pemerasan itu diduga terkait DAK pendidikan yang diterima sekolah-sekolah di sana. KPK menduga Irvan meminta atau memotong 14,5 persen dari Rp 46,8 miliar DAK tersebut. Sementara itu, bagian khusus untuk Irvan adalah 7 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar.

Selain Irvan, ada 3 tersangka yang ditetapkan KPK. Mereka ialah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP Rosidin dan kakak ipar Irvan, Tubagus Cepy Sethiady. Irvan pun menjadi kepala daerah ke-106 yang menjadi tersangka KPK hingga saat ini. Sedangkan bila diukur per tahun ini saja, maka Irvan menjadi kepala daerah ke-21 yang terjaring melalui operasi tangkap tangan (OTT).

Diketahui, pada awal KPK berdiri, kasus pertama kali ditangani adalah kepala daerah Nanggroë Aceh Darussalam (NAP), Abdullah Puteh. Kasusnya terjadi pada 11 April 2005. Puteh divonis hukuman penjara 10 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (dtc/tmp/tim ms)


Komentar