SENGKETA TANAH TRANSMIGRASI BOLMONG MEMANAS

Ratusan Warga ‘Menyerbu’, Aparat Menghadang


Lolak, MS

Tensi kasus lahan transmigrasi di Tanah Totabuan terus meningkat. Warga pemilik sah lahan sengketa tak henti bergerak memperjuangkan haknya. Teranyar, drama ketegangan kembali tersaji. Aparat dan pemerintah pun ambil langkah serius.

 

Senin (17/12) kemarin, ratusan warga dari sembilan desa dan kelurahan datangi Kantor Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Maksud kedatangan mereka untuk memasang spanduk pemberitahuan tentang lahan mereka yang saat ini ditinggali para transmigran dari Jawa dan Bali, di Kecamatan Dumoga Utara.

 

“Tujuan kami untuk menindaklanjuti rapat pemilik dan ahli waris yang terdiri dari 1.114 kepala keluarga dan diikuti oleh pemangku adat, terkait dengan lahan EX UPT Mopuya, Mopugad dan Tumokang Kecamatan Dumoga Utara,” teriak koordinator aksi, Siti Nadira Manoppo.

 

Sebelumnya, massa hendak langsung menuju ke lokasi tanah sengketa namun di tengah perjalanan, di perbatasan Dumoga Utara dan Dumoga Tenggara, Tripika Kecamatan Dumoga Utara yang terdiri dari Camat, Kapolsek, dan Danramil, bersama Wakapolres Kotamobagu, Kompol Suharman Sanusi, mencegat massa dan melakukan musyawarah. Tujuannya agar massa tidak ke lokasi untuk memasang spanduk dengan. Tindakan itu diambil karena alasan keamanan.

 

“Kami tidak bisa mengizinkan pemasangan spanduk atau apapun, karena yang bisa melakukan itu hanya dari pihak pengadilan,” terang Suharman.

 

Musyawarah yang dilakukan saat itu tidak mendapat titik temu. Namun, perwakilan massa yang terdiri dari unsur lembaga adat, diundang ke Kantor Camat Dumoga Utara untuk melanjutkan musyawarah.

 

Diketahui, sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 88/Pdt.G/2012 tanggal 22 April 2012, Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 115/Pdt/2013/PT MDO, tanggal 19 September 2013, Putusan Mahkama Agung RI Nomor: 816.K/Pdt/2014 tanggal 22 September 2014, lahan itu sah milik penggugat.

 

“Tercantum bahwa lahan seluas 1490,5 Ha yang terletak di wilayah tersebut adalah sah milik kami para penggugat, yang telah digunakan untuk program transmigrasi,” ungkap koordinator aksi, Siti Nadira Manoppo.

 

 

KEMENDES PDTT INGKAR JANJI

 

Upaya warga Bolmong pemilik hak atas tanah transmigrasi yang bermasalah tak pernah surut. Perjuangkan terus dilakukan selama 18 tahun.

 

Penghujung Oktober lalu, sejumlah perwakilan warga menggeruduk Kantor Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) di Jakarta.

 

Masyarakat Bolmong jauh-jauh datang dari Manado, bahkan menginap di kantor Kemendes PDTT, meminta agar ganti rugi tanah masyarakat dibayarkan. Aksi yang digelar ini bukan pertama kali. Sebelumnya, warga sudah sering datang untuk mengurus ganti rugi secara bergantian sejak putusan hukum tetap keluar pada 2014.

 

Ketika itu warga mengancam kembali menginap apabila belum ada keputusan soal pembayaran ganti rugi. Siti Nadira, seorang ibu yang rela meninggalkan anaknya untuk ikut unjuk rasa, memilih dibawakan kantong mayat bila harus pulang lagi tanpa kepastian.

 

"Bila kalian mengusir kami, baiknya kalian bawakan kantong mayat untuk saya. Bapak saya sampai meninggal mengurusi ini," katanya sambil berteriak-teriak di salah satu ruangan di gedung Kemendes PDTT tempat dilakukan perundingan.

 

Sementara, Zakir Bonde menyampaikan bahwa ribuan warga menunggu keputusan ini. Mereka telah bosan menunggu hingga 18 tahun terkait permasalahan ini.

 

"Kami bosan, sudah 18 tahun menunggu, hanya janji - janji saja. Kami butuh kepastian," ketusnya.

 

Sementara itu, kuasa hukum masyarakat Bolmong, Limson Nainggolan menjelaskan, berdasarkan Putusan No.88/PDT/2012/PN.KTG, Putusan pengadilan Tinggi No 115/PDT.G/2012/PN.KTG, Putusan Kasasi No.816/K/Pdt.2014, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai tergugat tidak menghargai Putusan MA.

 

Dimana, kementerian harus membayar ganti rugi tanah warga yang dulu digunakan untuk program transmigrasi. Bahwa isi dari putusan, Kemendes PDTT diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp53 miliar.

 

Sejak putusan MA keluar pada 2014, hingga menjelang berakhirnya 2018, putusan pengadilan tersebut tak jua dilaksanakan.

 

Pada 8 Desember 2017, sejatinya, Kemendes telah membuat pernyataan akan membayar ganti rugi. Dana pembayarannya berasal dari APBN 2019. Namun, hingga saat ini, tidak tercantum dalam DIPA untuk 2019.

 

"Sudah pernah berjanji bahwa akan membayar ganti rugi tanah, namun kenyataanya sampai saat ini mereka tidak menunjukkan tanggungjawab dan itikad baik. Padahal, merekalah yang paling bertanggungjawab karena menempatkan transmigran dari pulau Jawa dan Bali ke Bolaang Mongondow," ucap Nainggolan.

 

Disampaikannya, sikap dari Kemendes PDTT berpotensi menimbulkan benturan antara para tansmigran dan masyarakat pemilik lahan.

 

"Apabila pihak Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal lepas tangan dari masalah ini dengan tidak juga membayar ganti rugi tanah tersebut, maka ribuan massa di Bolmong, pemilik tanah akan mengambil kembali lahan milik mereka serta mengusir para transmigran," tandasnya. (endar yahya/inilah)


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors