Bidik Penertiban APK Tak Sesuai Aturan

Bawaslu Undang KPU, Satpol PP dan Dishub


Tondano, MS

Tahapan kampanye pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2019 di Kabupaten Minahasa disinyalir diwarnai pelanggaran. Menjamurnya Alat Peraga Kampanye (APK) tak sesuai aturan yang terampang diberbagai tempat jadi bukti. Langkah tegas ditempuh lembaga pengawas Pemilu. Sederet pihak terkait dilibatkan untuik melakukan penertiban.

Hal itu nampak saat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa menggelar rapat koordinasi (rakor) terkiat penertiban pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) jelang Pemilu 2019, Rabu (9/1) kemarin. Rakor melibatkan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan.

Ketua Bawaslu Minahasa Rendy Umboh menjelaskan penertiban APK di wilayah Minahasa akan dilakukan secepatnya. Apalagi Bawaslu Minahasa terpilih sebagai rull model dalam penegakan APK di 15 kabupaten kota se-Sulawesi Utara.

Menurut dia, sebagaimana amanat UU pemilu bahwa kewenangan pengawas pemilu memberi rekomendasi dan penertiban terhadap sejumlah pelanggaran pemilu seperti APK.

"Lewat rakor bersama ini akan ada penertiban APK dari Pengawas Pemilu, sesuai dengan aturan akan berkordinasi dengan Satpol PP," ucap Umboh.

Pihak Dinas Perhubungan, lanjut dia, dilibatkan dalam rakor ini sebab ada metode kampanye one way dan branding stiker. Sebagaimana temuan di lapangan bahwa branding stiker banyak ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Sebenarnya pemasangan stiker itu bisa dilakukan, tapi tidak untuk kendaraan angkutan umum atau kendaraan dinas milik pemerintah. Jadi kita usulkan ada penertiban di terminal-terminal jika ditemukan branding stickter yang tidak sesuai dengan aturan," tambahnya.

Ketua KPU Minahasa Lord A Malonda, mengatakan, pihaknya sementara menyelesaikan desain APK parpol dan akan diberikan berserta dengan berita acara. "Kami sampaikan kepada PPK dan PPS agar mendampingi pemasangan APK. Semua data yang diperlukan Bawaslu akan kami berikan," ucapnya.

Sementara, untuk penertipan APK kata Malonda, mengacu pada desain APK dari KPU.  "Karena bisa saja di suatu zona ada APK yang terpasang tapi tidak sama dengan desain KPU dan Itu harus ditertibkan," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Kasat Pol PP Kabupaten Minahasa Meidy Rengkuan mengatakan penertiban APK memang perlu dilakukan karena secara estetika mengganggu wajah kota. Sebab sebagaimana yang didapat banyak APK yang asal pasang di berbagai tempat.

"Pada intinya kita siap. Nantinya kita akan siapkan personil berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penertiban APK yang tidak sesuai dengan aturan," tukasnya. (jackson kewas)


Komentar