Buru APK Ilegal, Bawaslu Sulut Dorong Panwas Daerah


Fenomena menjamurnya Alat Peraga Kampanye (APK) cacat ketentuan kembali menyulut reaksi keras Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut). Lembaga pengawas pemilu di 15 Kabupaten dan Kota pun didesak ‘pasang mata’ dan segera lakukan penertiban. Di satu sisi, partai politik (parpol) dan calon legislatif (caleg) diminta taat aturan.

Perburuan APK ilegal memang gencar dimainkan pihak Bawaslu. Itu menyusul banyaknya temuan APK cacat ketentuan yang menjamur di hampir semua daerah se-Sulut.

Pimpinan Bawaslu Sulut Kenly Poluan menyampaikan, rata-rata memang saat ini Bawaslu di daerah sedang melakukan penertiban APK tak sesuai prosedur.  Dirinya mengakui, sudah ada laporan terkait masalah ini ke Bawaslu Sulut.

"Jadi harus ada surat keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum). Yang ditertibkan itu misalnya jalan protokol. Itu (APK, red) dibolehkan selama ada SK KPU," ungkapnya, Selasa (15/1) kemarin.

Kalau ada pemasangan di luar rekomendasi KPU menurut Kenly akan ditindak tegas. Makanya dia menghimbau partai politik bertindak sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO).

"Bila ditemukan tidak sesuai akan diberikan surat peringatan selama 1x24 jam. Batas minimal 3 hari. Bila tidak akan ada penindakan pihak Bawaslu dengan Satpol-PP," ujarnya.

Ia menyampaikan, rata-rata proses penertiban sudah jalan. Pihak Bawaslu Sulut akan mendorong bila ada daerah yang belum lakukan penertiban. "Kabupaten kota yang belum akan kita dorong. Di Manado sendiri ada ratusan yang ditertibkan.  Dulu kan sudah disampaikan lokasi-lokasi yang dilarang," tutupnya. (arfin tompodung)


Komentar