Legislator Sulut Desak Aparat Usut Kadis Pertanian Bolmong

Diduga Pakai APBN Untuk Kepentingan Parpol


Manado, MS

Manuver salah satu pejabat di jajaran Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), terendus. Sosok yang menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) Pertanian ditengarai ikut bermain politik praktis.

Tak hanya itu, oknum kadis berinisial RM itu diduga kuat telah menyalah-gunakan jabatan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi kepentingan salah satu partai politik (parpol) tertentu.

Tindak indikasi melanggar hukum itu diungkap Anggota Komisi I DPRD Sulut,  Julius Jems Tuuk. RM dituding telah mempermainkan uang negara sebagai instrumen dukungan terhadap parpol tertentu.

“Kami dapat keluhan dan informasi dari masyarakat Bolmong, ada dugaan tindak diskriminatif dalam penyaluran bantuan pertanian yang notabene bersumber dari APBN,” beber Tuuk, Rabu (16/1) kemarin di Kantor DPRD Sulut.

“Dan diduga kuat itu dimainkan oknum kadis . Infonya kalau tidak tidak beraviliasi dengan partai yang beliau (oknum kadis pertanian, red) dukung, maka tidak akan diberikan bantuan atau hanya menerima bantuan minimal. Tapi, kalau mendukung partai tertentu akan diberikan bantuan maksimal,” sambung Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Bolmong Raya itu.

Ia mencontohkan soal penyaluran bantuan bibit jagung. “Herannya, penyaluran bibit jagung kepada petani harus dipilah-pilah. Berarti itu ada sesuatu,” ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

Politisi yang dikenal vokal itu pun meminta aparat kepolisian dan kejaksaan Bolmong untuk mengusut indikasi penyalah-gunaan wewenang dan dugaan politisasi APBN tersebut. “Kami minta ini diselidiki dan diusut oleh aparat penegak hukum. Karena penyalah-gunaan jabatan itu jelas melanggar undang-undang dan sumpah jabatan,” lugasnya.

Selain itu, Tuuk juga meminta  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulut untuk memanggil dan menyidang oknum kadis pertanian Bolmong tersebut. “Karena itu juga melanggar UU Pemilu,” timpalnya.

Ia mengaku memiliki bukti bila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dan Bawaslu. “Data akan kami berikan," kata Tuuk. Tak hanya itu, Tuuk juga meminta Pemprov Sulut untuk menindak-lanjutinya. Karena dana bantuan pertanian itu bersumber dari APBN yang dikelola oleh Pemkab Bolmong.

"Sekali lagi, kami minta ini bisa menjadi perhatian serius oleh semua pihak. Karena indikasi ini merupakan laporan dari rakyat Bolmong. Salah satunya kami peroleh dari rakyat Bolmong kaum marhaen. Bila kaum marhaen saja tau tentang hal ini, bagaimana dengan pejabat yang memiliki kewenangan ini," kuncinya.

Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Steven Kandouw, ketika dikonfirmasi saat menghadiri Rapat Paripurna Tutup Buka Sidang Penyampaian Laporan Hasil Reses Ketiga DPRD Sulut, Rabu kemarin, menyebut masih akan melakukan koordinasi dengan Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow.

“Karena itu masih dugaan, nanti akan disampaikan ke Bupati, supaya bisa ditindak-lanjuti secara  internal. Kalau soal vonis itu bukan hak kita. Biar pihak berwenang yang mengurusnya. Karena itu harus komprehensif,” singkatnya.(arfin tompodung)


Komentar