Dugaan Korupsi Balai Arkeolog, Terdakwa Ajukan Pledoi


Sidang kasus indikasi korupsi kegiatan penelitian di Balai Arkeologi Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado. Teranyar, kasus yang menyeret BA selaku  Kepala Balai Arkeologi Sulut dan JK selaku oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), telah memasuki tahap pledoi.

Hal ini turut dibenarkan Hakim Juru Bicara (Jubir) PN Manado, Vincentius Banar.  "Iya, tadi sidang dengan agenda pledoi dari terdakwa," singkat Banar usai persidangan, Rabu (23/1) kemarin.

Agenda persidangan skandal dugaan korupsi yang mencapai sekitar Rp 700 miliar itu sedianya akan dilanjutkan dengan sidang replik atau  tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).  “Kita akan segera agendakan sidang replik,” tandasnya.

Diketahui, terbongkarnya kasus dugaan korupsi dana penelitian di Balai Arkeologi Sulut itu, bermula dari adanya informasi masyarakat terkait adanya pemotongan anggaran. Dana yang telah tertata di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disebut-sebut tak seutuhnya diberikan kepada peneliti.

Beredar kabar, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu, dipotong oleh pihak Balai Arkeologi dengan dalih sebagai dana taktis. Tak tanggung-tanggung, pemotongan itu disebut-sebut telah berlangsung sejak tahun 2004 hingga 2017, dengan total mencapai sekitar 700 juta lebih.

Atas informasi tersebut, Kejari Manado langsung melakukan penyidikan di akhir tahun 2017. Kasus itu kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan pada pertengahan Januari 2018.  Dan 10 April 2018, kejari resmi menetapkan BA selaku Balai Arkeologi Provinsi Sulut dan JK, selaku PPK sebagai tersangka.

Keduanya diduga kuat telah melakukan penyalahgunaan uang negara yang bersumber dari pos Kementerian Pendidikan tersebut. BA dan JK, kans dijerat dengan Pasal 2 ayat 1, pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Korupsi juncto 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. (kharisma kumara)


Komentar