Minut Krisis Guru ASN


DUNIA pendidikan Kabupaten Minahasa Utara (Minut), disandera persoalan. Keberadaan guru Aparatur Sipil  Negara (ASN) di sekolah negeri dinilai masih kurang.

Itu diakui Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Minut, Bernadeth Longdong MPd melalui Sekretaris Albert Lambey, Jumat (25/1) akhir pekan lalu.

Lambey menyatakan, kebutuhan guru ASN di sekolah swasta telah melalui verifikasi di lapangan. Menurut data yang dikumpulkan, di Minut terdapat 39 SMP, setiap sekolah membutuhkan 13 ASN yang artinya jumlahnya 507 guru. Mereka terbagi 470 guru di sekolah negeri dan 66 guru di sekolah Swasta, jadi total guru ASN Minut di SMP berjumlah 486 guru. Otomatis kekurangan 21 orang. Kekurangan ini bila ditambah dengan 35 ASN SMP yang baru saja diterima lewat proses seleksi  menjadi 521 guru. Angka 521 ini barulah terdapat kelebihan guru SMP sebanyak 14 orang.

Sementara untuk Guru ASN SD, beber Lambey, terdapat 732 guru di sekolah negeri, sedangkan di sekolah swasta 267 guru atau 999 guru. Sementara itu dibutuhkan 1046 guru, dengan demikian terdapat kekurangan 47 guru. Jumlah 999 guru ini jika ditambah dengan 49 guru ASN yang baru diterima, menjadi 1048 guru, di angka ini hanya terdapat kelebihan 2 orang guru.

“Proses penarikan tidak serta merta bisa langsung dilakukan oleh Diknas. Hal ini perlu diadakan sosialisasi apa dasar pelaksanaan yang akan diterapkan nanti,” ungkap Lambey.

Sebaiknya, menurut Lambey, harus ada peraturan daerah (Perda) sehingga bupati bisa membuat perbup yang akan menjadi dasar administrasi terhadap tindakan yang akan diambil. “Perlu kajian, kemudian tahapan sosialisasi, lagipula harus didukung dengan Perbup, sehingga Bupati sebagai user atau Pembina ASN bisa mengambil langkah tegas,” tutur Lambey.

Lebih jauh, dikatakan Lambey, PP Nomor 53 sangat jelas menyebutkan bahwa PNS yang diangkat oleh pemerintah wajib bekerja di institusi pemerintah. Dari data yang ada menunjukan guru di Minut memang kurang. Oleh sebab itu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) bersama Diknas Minut, melakukan kajian komperhensif dan turun ke lapangan. Langkah ini pun akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan kondisi yang ada di sekolah-sekolah. Apalagi dalam waktu yang tidak begitu lama akan menghadapi evaluasi semester genap. “Hal ini sebenarnya sudah berjalan 2 tahun yang lalu, mayoritas harus terpenuhi dengan sosialisasi yang dilengkapi dengan foto,”  kunci Lambey.(risky adrian)

 


Komentar

Populer Hari ini




Sponsors

Daerah

Sponsors


Mail Hosting