BANK SULUTGO JANGAN DISERET KE RANAH POLITIK


Manado, MS

Polemik di tubuh Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo), melebar. Beredar spekulasi, keputusan beberapa pemerintah daerah mengalihkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank SulutGo ke bank lain, akibat beragam persoalan krusial. Salah satu yang mengemuka soal dugaan adanya aroma politis.

Itu menyusul pemerintah kabupaten kota yang akan ramai-ramai pindah RKUD tersebut, kepala daerahnya berasal dari salah satu partai politik (parpol) tertentu yang notabene telah menyatakan sikap akan mengusung pasangan calon sendiri di pemilihan gubernur (Pilbub) Sulut 2020 mendatang.

Mulai dari Pemkab Bolmong, Pemkot Kotamobagu hingga Pemkot Manado. Bahkan beredar isu, langkah ketiga daerah yang berafiliasi dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu bakal disusul oleh beberapa kabupatan kota lain yang pemimpinnya juga separtai. Indikasi itu juga diendus oleh Taufik Tumbelaka, salah satu pemerhati politik dan pemerintahan Sulut.

Pun begitu, jebolan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, itu menilai itu bukan satu-satunya indikator. “Saya kira wajar kalau banyak orang berspekulasi seperti itu. Karena kebetulan 1 partai semua kepala daerah yang sudah dan akan melakukan hal serupa (Pindah RKUD ke bank lain, red). Apalagi ini sudah momen politik jelang Pilgub Sulut,” tanggap Bung Taufik, sapaan akrabnya kepada harian ini,   Rabu (30/1) kemarin.

“Tapi harus diingat, di Bolmong itu wakilnya (Wakil Bupati, red) dari PDIP. Begitu juga di Kotamobagu, walikota dan wakil walikotanya juga diusung PDIP,” sambungnya.

Tak hanya itu, Taufik juga menyinggung soal kritik tajam yang pernah dialamatkan sederet dedengkot PDIP terhadap Bank SulutGo. Seperti dari Bupati Mitra yang juga Ketua DPC PDIP Mitra, James Sumendap dan legislator Sulut dari PDIP, Jems Tuuk.

“Yang lalu, Bupati Mitra saja hampir mengalihkan RKUD dari Bank SulutGo ke bank lain. Bahkan tak sedikit sorotan-sorotan tajam yang dilayangkan politisi Jems Tuuk kepada Bank SulutGo. Baik lewat media maupun hearing-hearing di dewan,” bebernya lagi.

Bank SulutGo, mestinya tidak ditarik pada kepentingan politik tertentu. Sebab Bank SulutGo merupakan aset daerah yang ikut mendongkrak perekonomian sekaligus membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat Sulut. “Bank SulutGo jangan diseret rana politik atau untuk kepentingan partai tertentu. Harusnya perbankan itu mengedepankan sektor profesionalitasnya. Supaya bank bisa tumbuh dan berkembang serta mendapat kepercayaan dari masyarakat, khususnya nasabah,” timpalnya.

‘TORANG PE BANK, TERLENA HAK ISTIMEWA’

Faktor lain yang juga ditengarai jadi pemicu sejumlah pemda beramai-ramai memindahkan RKUD dari Bank SulutGo ke bank lain diduga akibat arogansi dari oknum-oknum elit manajemen di bank berslogan Torang Pe Bank tersebut.

Itu menyusul hak istimewa yang diberikan oleh pemilik saham prioritas kepada bank besutan Jeffry Dendeng tersebut. Apalagi merasa di back up oleh orang berpengaruh di Bank SulutGo. “Bukan tidak mungkin persoalan itu (Pemda Pindah RKUD, red) akibat arogansi dari oknum direksi atau komisaris. Karena merasa dekat dengan kekuasaan, lalu menganggap enteng yang di daerah-daerah. Soalnya dari elit PDIP juga sering mengkritisi Bank SulutGo,”  tanggap Taufik Tumbelaka lagi.

Ia pun menganologikan hubungan dirinya dengan teman-teman media. “Contoh saya, meski cukup dekat dengan pemimpin redaksi maupun owner di suatu media, tapi tetap menghargai wartawan di lapangan. Jangan karena merasa dekat dengan bosnya lalu, mengganggap enteng jurnalis yang tugas di lapangan,” sambungnya.

Taufik juga mengungkap sederet persoalan yang kerap dikeluhkan oleh para nasabah, khususnya PNS terhadap pelayanan Bank SulutGo. Mulai dari waktu pelayanan di bank yang terbatas, ketersediaan ATM yang minim, serta pengurusan kredit yang berbelit-belit. “Belum lagi dengan sistem jaringan online yang sering ngadat. Mestinya, manajemen Bank Sulut harus berbenah dan melakukan evaluasi ke dalam. Harus professional, sebab  dari waktu ke waktu tuntutan serta persaingan perbankan sudah semakin ketat,” lugasnya.

“Manajemen jangan terjebak dengan zona nyaman karena mendapat hak istimewa. Harus ada inovasi dan terobosan untuk menggalang nasabah dari luar pemda. Jangan hanya bergantung terus pada pemerintah daerah,” sambung Taufik.

Ia pun berharap Pemprov Sulut, terutama Gubernur Olly Dondokambey akan bisa menjembatani persoalan yang terjadi di Bank SulutGo tersebut. Mengingat Pemprov merupakan pemilik saham terbesar di Bank SulutGo. “Sebaiknya dicari apa akar masalahnya lalu dicarikan solusinya. Supaya tidak lagi terjadi dinamika-dinamika seperti ini. Karena Bank SulutGo itu aset Sulut,” ungkapnya.

“Dulukan Boltim pernah pindah RKUD ke bank lain, tapi pada akhirnya kembali juga ke Bank SulutGo. Kalau memang ditemukan akar masalahnya ada di manajemen, ya harus segera disikapi. Apalah melalui rapat di tingkat pemegang saham atau dengan solusi lainnya. Asal jangan menarik Bank Sulut ke ranah politik,” tandasnya.

PDIP DAN NASDEM BERSUARA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulut, angkat suara menyikapi langkah sejumlah pemda yang mengalihkan RKUD dari Bank SulutGo ke bank lain. Terutama pemda-pemda yang para pemimpinnya berafiliasi dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Partai berlambang Banteng Moncong Putih masih enggan berspekulasi bila keputusan Bolmong Cs itu terkait politik. Meski begitu, Ketua Bappilu PDIP, Lucky Senduk menyayangkan bila manuver seperti itu.

“Kita belum berpikir ke situ. Tapi akan sangat disayangkan kalau memang ada motif seperti itu (Politik, red). Bank SulutGo kan aset kita bersama,” ungkap Senduk, kepada Media Sulut, Rabu kemarin.

“Gorontalo saja masih bertahan. Masa di Sulut sendiri tidak mendukung. Baru sebutannya saja ‘Torang Pe Bank’, harusnya jadi prioritas," sambungnya.

Lanjut Senduk, seandainya ada kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan Bank Sulutgo, mestinya dilaporkan agar dapat dibahas bersama dan dicarikan solusinya. "Kalau memang ada masalah pelayanan di bawah, ya dilaporkan manajemen Bank Sulut. Kan pemda-pemda itu juga pemilik saham. Jadi punya hak," sarannya.

Baginya, keputusan sejumlah daerah mengalihkan RKUD ke bank lain, dinilai dapat merugikan masyarakat Sulut. Apalagi, bila ada muatan politik. "Karena sekali lagi ini aset kita bersama. Mudahan-mudahan yang lain (Pemda, red) akan bertahan," kuncinya.

Ungkapan nyaris serupa diutarakan Bendahara DPD PDIP Sulut, Andrei Angouw.  Ketua DPRD Sulut itu berharap, langkah sejumlah pemda untuk memindahkan RKUD ke bank lain, tidak terkait dengan politik. "Masih berpikir positif," ucap Angouw.

Ia pun menyarankan agar isu itu dikonfrontir ke Nasdem. "Berharap tidak. Tapi kepastiannya tanya ke mereka saja (Nasdem, red)," timpalnya.

Isu panas itu langsung direspon elit Nasdem. Bendahara DPW Nasdem Sulut, Felly Runtuwene menampik langkah dua kepala daerah dari Nasdem untuk memindahkan RKUD dari Bank SulutGo ke bank lain, terkait politik.

“Tidak ada skenario seperti itu. Itu hanya suatu kebetulan saja. Kalau memang ada skenario, kenapa tidak semua pemda yang kepala daerahnya dari Nasdem memindahkan dana ke bank lain,” tangkis Runtuwene.

Ia juga menepis pengalihan RKUD Pemkab Bolmong dan Pemkot Kotamobagu, terkait Pilgub. “Kalau Pilgub masih jauh,” imbuhnya.

Dimata Felly, pemindahan RKUD itu dinilai murni atas dasar pelayanan.  “Kalau saya amati, itu akibat pelayanan yang tak maksimal. Seharusnya Bank Sulut harus berbenah,” tandas salah satu Legislator Sulut itu.

Diketahui, Walikota Kotamobagu, Tatong Bara telah memastikan untuk memindahkan RKUD Pemkot Bolmong dari Bank SulutGo ke Bank BNI pada awal tahun 2019 ini. Alasannya, untuk perubahan pelayanan karena BNI dinilai mempunyai format transformasi pelayanan yang memiliki ketersesuaian dengan pencanangan Smart City Kotamobagu di tahun 2021.

Sementara Pemkot Manado juga disebut-sebut akan segera mengalihkan RKUD dari Bank SulutGo ke Bank BNI pada Maret 2019, dengan alasan guna peningkatan pelayanan. Kedua pemda itu akan menyusul  langkah Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow yang telah memindahkan RKUD Pemkab Bolmong dari Bank SulutGo ke BNI pada 2018 lalu.   Ketiga kepala daerah itu, merupakan Kader Nasdem.

Sebelumnya juga Felly Runtuwene telah menyatakan Nasdem Sulut mematok target meraih 12 kursi di DPRD Sulut untuk mengusung pasangan calon sendiri di Pilgub 2020 mendatang.

OLLY TAK GENTAR

Polemik perpindahan RKUD dari Bank SulutGo ke bank lain yang dilakukan sejumlah pemerintah kabupaten kota, akhirnya disikapi oleh Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.

Bagi Olly, setiap pemerintah daerah di Sulut, memiliki hak untuk memindahkan RKUD dari Bank SulutGo. "Tapi ada satu hal. Mereka itu pemilik saham di Bank SulutGo. Kalau mereka memindahkannya, berarti mereka telah memanfaatkan kekuasaannya  untuk melakukan keputusan berbeda dengan para pendiri mereka yang dahulu,” ungkap Olly kepada awak media, di kantor Gubernur, Rabu (30/1) kemarin.

“Tapi itu juga membuka kesempatan bagi pemerintah kabupaten/kota lain termasuk pemerintah provinsi, untuk menyertakan modal. Tidak ada pengaruh itu,” sambungnya.

Disinggung apakah manuver sejumlah kabupaten kota mengarah ke politik?  "Tanya pa dorang (Tanya kepada mereka, red). Mereka kan yang lakukan itu, kalau kita kan tidak. Tidak ada pengaruh, nggak ada soal. Sahamnya cuma berapa persen," sergahnya.

Terkait alasan dari sejumlah kabupaten kota untuk memindahkan RKUD, Olly mengaku tidak mengetahuinya. "Tanya kepada mereka (kabupaten/kota, red). Artinya, hal-hal seperti itu harus ditanyakan kepada daerah kabupaten kota. Kenapa, apa alasannya memindahkan rekening ke bank lain. Para pendahulu mereka membeli saham bersama-sama dengan Pemprov, membentuk satu bank, namanya Bank SulutGo. Tiba-tiba terjadi pergantian pimpinan, mereka melakukan satu hal yang akan berakibat kepada laba dari Bank SulutGo berkurang. Artinya kita mau membentuk satu perusahaan, tapi kita sendiri yang tidak mau ada untung," sembur Olly.

Ia pun mengingatkan daerah yang mengalihkan RKUD dari Bank SulutGo ke bank lain, untuk tidak mempersulit ASN yang akan mengembalikan kredit. “Karena hampir seluruh ASN di Bolmong, Kotamobagu dan Manado, meminjam uang di bank SulutGo, sejak 10 sampai 15 tahun lalu. Jangan ada upaya-upaya untuk menghalangi pada saat mereka mau mengembalikan kredit mereka. Karena kalau kredit macet, yang bersangkutan (Peminjam, red) tidak bisa melakukan kegiatan yang lain. Itu ada aturannya," pungkasnya.(arfin tompodung/sonny dinnar)


Komentar