Banjir yang menerjang Kota Manado, berbuntut polemik. Buruknya fasilitas penunjang seperti drainase jadi salah satu pemicu. Kritik pedas pun menyasar pemerintah.

Itu datang dari penghuni ‘rumah rakyat’ Kota Tinutuan. Wakil rakyat menuding, buruknya perencanaan hingga pembangunan drainase, disinyalir salah satu faktor pemicu terjadinya banjir. Pemerintah Kota (Pemkot) Manado khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dianggap lemah.

"Sistem perencanaan drainase buruk, karena ada ruang diberi pemkot dalam pembangunan suatu kawasan seperti di Kecamatan Mapanget," tegas Sekretaris Komisi 1 Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, Hengky Kawalo, Rabu (6/2) kemarin.

Menurut legislator vokal ini, pangkal perencanaan itu muncul dari penyusunan Rencana Tata dan Ruang Wilayah (RTRW) yang terindikasi banyak pelanggaran. Ia menilai jika pengerjaan sejak tahun lalu sudah dijalankan, keadaan terdampak banjir dan tanah longsor akan diminimalisir. “Namun, sampai sekarang anggaran yang dimasukkan tak terjadi. Pun, sejumlah lelang proyek belum bergerak. Bahkan, diketahui terkesan saling kejar mengejar,” beber Kawalo.

Bagi dia, bencana tidak bisa dihindari. Namun, semestinya pemerintah sudah formulasi atau cara untuk mengantisipasi. Termasuk, perencanaan tata ruang yang baik. “Ini selalu kami sampaikan dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan pihak DPRD. Selain itu, mengenai pemanfaatan anggaran dalam menghadapi kejadian-kejadian tak terduga,” jelasnya.

Dia juga berjanji dalam forum resmi yang dihadiri sesama wakil rakyat dan jajaran petinggi Pemkot Manado, akan menyampaikan hal tersebut. "Ini penting dan ketika ada pertemuan bersama penyampaian-penyampaian akan dilontarkan sebagai bagian koordinasi dan tupoksi kami," kunci Kawalo.(devy kumaat)