RDP Ricuh, Fasilitas Gedung DPRD Bolmong Dirusak


Lolak, MS

Aksi tak terpuji kembali ‘goyang’ rumah rakyat. Kali ini, kabar menghebohkan itu terjadi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP ) yang diinisiasi Komisi II, Rabu (6/2), berakhir ricuh.

 

Gelaran RDP dipicu ketegangan yang terjadi antara masyarakat dengan oknum Kepala Desa (Kades) serta aparat Desa Wangga Baru, Kecamatan Dumoga Barat. Kades Suwardi Potabuga beserta dengan aparatnya, diduga kuat melakukan pungutan liar (Pungli) ke masyarakat dengan cara menagih uang sebesar Rp20 ribu ke setiap warga dalam program fogging. Bukan hanya itu, merujuk pengakuan warga, pada program bedah rumah pada tahun 2015, aparat desa juga disinyalir meminta uang sebesar Rp90 ribu kepada masyarakat. "Sangat banyak persoalan yang terjadi di desa kami, bahkan untuk persoalan sangsi adat saja, pemdes tidak segan-segan mematok harga. Mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp5.000.000," ketus Wahidin Potabuga.

 

Sementara itu, suasana RDP terpantau alot. Terjadi saling lempar pendapat dan bantahan setelah hampir 6 jam duduk bersama. RDP yang dipimpin Anggota Komisi I, Masud Lauma, akhirnya menghasilkan musyawarah secara kekeluargaan. Sayangnya, perdamaian antara warga selaku pelapor dan pemerintah desa sebagai terlapor, tidak memuaskan sejumlah pihak. Masih di dalam ruangan, sesama warga sempat beradu mulut hingga aduh jotos. Ketegangan terjadi dari ruang rapat sampai berakhir di sayap kiri lantai 1 Gedung DPRD. Imbasnya, satu jendela kaca pintu samping kiri Gedung DPRD pecah akibat amukan warga yang tak terima dengan sikap sesama warga dari Desa Wangga Baru.

 

Hal lain juga dialami Upik Mokoginta. Warga Desa Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara yang mengaku beristri warga Desa Wangga Baru ini, menjadi korban pemukulan oleh orang yang tak sempat dikenali wajahnya. “Mereka bilang saya memaki, padahal saya tidak memaki,” aku Upik kepada warga lainnya.

 

Untuk menetralisir kondisi yang terus memanas, petugas satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan sejumlah staf DPRD Bolmong, langsung melakukan pengamanan. Sayangnya, kejadian berlangsung begitu cepat sehingga aparat tidak sempat mengenali wajah pelaku perusak kaca pada pintu sisi kiri gedung DPRD. “Situasi sudah ribut selesai maghrib, sehingga di situ sudah agak gelap, kami sudah tidak bisa mengenali wajah pelaku, kami didalam ruangan dan kami hanya sempat mendengar seperti suara meledak,” aku salah satu staf di Gedung DPRD, tadi malam.

 

Sementara itu, atas rusaknya pintu kaca bangunan gedung, pihak DPRD masih akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian. “Saat kejadian kami masih berada didalam ruangan untuk keperluan notulensi RDP, nanti kami koordinasi, karena setahu kami diluar ada aparat hukum juga,” terang Kabag Humas, Frangky Pandelewen.

 

Sehari sebelumnya, Ketua Komisi I, Yusra Alhabsy mengatakan pihaknya akan menggelar kembali rapat pertemuan dengan melibatkan semua pihak. "Kami akan melakukan kembali rapat bersama. Dengan melibatkan semua pihak, Pemdes dan masyarakat. Sambil menunggu jadwal rapat diharapkan warga tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum," kata Yusra.

 

Terpisah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, melalui Asisten I Derek Panambunan menambahkan, pihak eksekutif akan mengundang secara khusus Camat Dumoga Barat dan Sangadi Desa Wangga Baru, untuk dimintai klarifikasi. "Ada sembilan poin yang kami sudah dengarkan apa yang disampaikan di pertemuan tadi, dan bagian hukum akan mengkaji kembali, dan hasil kajian nanti akan di informasikan kembali," tandasnya.

 

 

 

Di sisi lain, Sangadi Desa Wangga Baru, Suwardi Potabuga membantah adanya Pungli. Dijelaskannya, mereka itu segelintir kelompok warga yang tidak suka pemerintahan di desa. "Itu kelompok yang tidak suka sama saya, jadi mereka membuat isu tersebut soal masalah adat. Selama ini adat tidak tertulis dan bukan saya yang membuat saya hanya menjalankannya. Dan untuk Perdes itu hanya asal-asal tapi ada," jelasnya.

 

Ketidakhadiran dirinya dan perangkat saat rapat bersama DPRD Bolmong, karena berhalangan sakit. "Ada undangan cuma saya sedang sakit, jika ada undangan pertemuan lagi saya akan hadir. Selama ini kami selalu memfasilitasi tapi dengan catatan mereka (warga.red) selesai kesalahan di desa, tapi mereka tidak mau menyelesaikan itu," ungkapnya.

 

Warga yang datang menyampaikan aspirasi ke DPRD Bolmong, kata Sangadi yang sudah menjabat 2 tahun ini, telah kena sanksi adat lewat pemboikotan segala aktivitas kemasyarakatan di desa. "Karena mereka itu kena hukuman sosial sanksi adat boikot, selama belum menyelesaikan biaya sanksi, jika tidak diselesaikan maka sanksinya seperti kegiatan mereka berupa hajatan pesta tidak akan dihadiri warga," katanya.

 

Potabuga mengatakan, warga yang kena sanksi dikarenakan, telah menyebarkan status dengan mencela istri dari Sekretaris Desa (Sekdes). "Masalahnya, mereka itu mencela istri Sekdes di Facebook, kami undang mereka, tapi tidak ada yang hadir, maka kami berikan sanksi adat dengan membayar uang adat masing masing 1 juta rupiah dan juga diberikan ke korban yang dicelah 3 juta rupiah," ungkapnya.(endar yahya)


Komentar