ROR : Pejabat Yang Dimutasi Wajib Mendampingi

BPK Mulai Periksa LKPD Minahasa 2018


Tondano, MS

Tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sudah mulai melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minahasa tahun anggaran 2018. Ada pun objek pemeriksaan mencakup semua data dan dokumen yang diperlukan di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Terkait jadwal pemeriksaan tersebut, Bupati Minahasa Ir Royke Oktavian Roring MSi kembali mengingatkan tugas dan tanggung jawab para pejabat di masing-masing instansi. Khusus bagi pejabat yang telah dimutasi dalam roling belum lama ini, Bupati meminta agar tetap memberi pendampingan saat ada pemeriksaan di instansi tempat tugasnya yang lama.

"Walau sudah dimutasi bukan berarti tanggung jawab di tempat yang lama diabaikan. Karena yang menjadi objek pemeriksaan ini menyangkut laporan keuangan tahun 2018, tentu yang lebih menguasai semua dokumen adalah pejabat yang lama," kata ROR di hadapan seluruh jajarannya saat melakukan pertemuan dengan pihak BPK Sulut di ruang sidang Kantor Bupati Minahasa, Jumat (8/2).

Bupati juga mengingatkan seluruh jajarannya agar koperatif terhadap tim auditor BPK. Bahkan pejabat diminta harus berada di tempat saat jadwal pemeriksaan.

"Saya ingatkan jangan ada pejabat yang keluar daerah ketika ada jadwal pemeriksaan dari tim BPK,” tegasnya.

Bupati yang dalam pertemuan ini didampingi Sekretaris Daerah Jeffry Korengkeng SH MSi mengingatkan pimpinan SKPD agar menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan. Apabila ada dokumen yang kurang maka harus segera dilengkapi.

"Jadi apapun dokumen atau data yang diminta tim auditor harus diberikan, tidak ada alasan. Makanya dari jauh-jauh hari saya sering ingatkan semua SKPD untuk menyiapkan semua dokumen yang diperlukan supaya saat ada pemeriksaan semuanya berjalan lancar dan tidak ada salah persepsi antara BPK dengan SKPD yang diperiksa," jelasnya.

Jika semua SKPD bekerja dengan baik dan sesuai aturan, Bupati optimis laporan keuangan Pemkab Minahasa tahun 2018 dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Semua tergantung hasil pemeriksaan yang nantinya akan dijadikan dasar oleh BPK untuk mengeluarkan penilaian atau opini terhadap pengelolaan keuangan Pemkab Minahasa tahun 2018. Makanya dokumen yang nantinya diserahkan harus sesuai, agar BPK tidak salah dalam menyimpulkan," pesan Bupati.

Pada kesempatan ini, Ruspita Dewi selaku Pengendali Teknis BPK, menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan interim ini pihaknya akan bertugas selama 35 hari. "Sesuai jadwal sudah dimulai sejak tanggal 6 Februari dan berakhir 17 Maret," paparnya.

Dijelaskan, tujuan dilakukannya pertemuan ini yaitu sebagai entry maping agar tidak ada salah persepsi antara BPK dengan pihak terperiksa. Sebab dari hasil pemeriksaan inilah BPK akan mengeluarkan opini penilaian terhadap LKPD Kabupaten Minahasa tahun 2018.

"Makanya kami harap agar dokumen yang diberikan SKPD bebar-benar real dan apa adanya, supaya kami tidak salah dalam menyimpulkan. Karena seperti yang saya jelaskan, hasil pemeriksaan ini akan mempengaruhi opini atas penilaian laporan keuangan," tandas Ruspita.

Pertemuan ini tampak dihadiri oleh para asisten, pimpinan SKPD, kepala bagian dan para camat se Kabupaten Minahasa. Adapun Tim BPK yang akan bertugas di Kabupaten Minahasa diantaranya Tangga Mulaiman Purba sebagai Penanggung Jawab, Aris Asmono Wakil Penanggung Jawab dan Ruspita Dewi selaku Pengendali Teknis. Sedangkan tim pemeriksa dibawah pimpinan Elivira Amelia Kaligis selaku ketua tim bersama tiga anggotanya yakni Luana Nogita Malau, Ilham dan Novarina Lumban Gaol. (jackson kewas)


Komentar