Olly Warning BNI


Pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dari Bank SulutGo (BSG) ke Bank Negara Indonesia (BNI), berbuntut panjang. Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey berang.

 

Kepada awak media, saat menghadiri acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Manado, pekan lalu, secara terang-terangan, orang nomor satu di bumi Nyiur Melambai ini mengaku akan menggunakan ‘powernya’ sebagai Gubernur. Hal ini demi mengamankan BSG, aset daerah yang telah lama memberikan kontribusi PAD bagi seluruh kabupaten/kota di Sulut.

 

Langkah ini dengan sangat terpaksa diambil Gubernur Olly karena melihat ‘manuver’ dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilanya sudah berlebihan. “Karena sudah mulai merusak tatanan perekonomian di daerah, maka saya akan menggunakan kekuatan saya dalam kapasitas Gubernur,” tegas Olly.

 

Reaksi gerah Gubernur Olly dinilai sangat beralasan. Sebab setelah Pemkab Bolmong memindahkan RKUD ke BNI, kabarnya Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dan Kotamobagu akan segera menyusul. Lebih ironis lagi, berhembus kabar baru bahwa Pemkab Minahasa Utara (Minut) juga akan bergabung dengan BNI.

 

Imbasnya, dipastikan potensi kredit macet Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jumlah yang tidak sedikit. Contohnya di Pemkab Bolmong, total ada 2.900-an ASN yang sudah mengambil kredit di BSG, dengan jumlah keseluruhan Rp480 miliar.

 

Bahkan, BSG sudah resmi mengeluarkan pengumuman pemanggilan pada 17 debitur ASN Pemkab Bolmong untuk menyelesaikan hutang kredit di BSG.

 

Pada pengumuman tersebut, selain bertuliskan nama-nama dan alamat  17 ASN tersebut, juga ditegaskan segera kantor pusat BSG untuk penyelesaian utang kredit paling lambat 7 hari setelah pengumuman ini diterbitkan. Ikut ditegaskan jika dalam waktu 7 hari yang ditentukan, 17 debitur tak datang menyelesaikan kewajiban hutang, maka PT BSG akan mengambil langkah penyelesaian melalui proses hukum.

 

“Kami sudah menerbitkan surat pemanggilan bagi 17 ASN Pemkab Bolmong untuk menyelesaiankan hutang kredit,” ungkap Komisaris BSG Sanny Parengkuan.

 

Polemik BSG ikut menuai reaksi publik. Tumbelaka Academic Centre (TAC) menilai, persoalan tersebut perlu diseriusi secara internal. BSG perlu berbenah dan kinerja jajaran Komisaris perlu dievaluasi.

 

Direktur Eksekutif TAC, Taufik M Tumbelaka mengungkapkan, dari hasil amatan dan diskusi internal Lembaga Studi Sosial & Politik TAC, mereka kemudian meminta agar BSG melakukan pembenahan ke dalam. "Baik itu masalah pelayanan, ‘sajian produk-produk’ yang ditawarkan kepada publik dan lainnya," tandas Tumbelaka.

 

Sementara itu Penasehat TAC, Franky Y Mugama menyatakan,  kinerja jajaran Komisaris BSG juga perlu dievalusi.

 

"Seharusnya jika memang dalam laporan kinerja BSG baik, maka jajaran Komisaris perlu mengambil langkah proaktif khusus ketika ada indikasi ada pihak akan berpindah. Karena pasti ada sesuatu," tutur Mugama.

 

"Zaman sekarang persaingan dunia usaha terlebih khusus perbankan sudah sangat ketat seperti ini, kita tidak bisa cuma diam dan terlena dengan cara-cara lama. Harus proaktif dan kreatif agar bisa menjawab tantangan persaingan," tegas Mugama.

 

Publik juga menilai, sebaiknya DPRD Provinsi Sulut memanggil khusus jajaran Komisaris BSG untuk menilai kinerja mereka.

Gaji jajaran Komisaris BSG dianggap sangat besar, jadi wajar kalau dipertanyakan kinerjanya terkait perkembangan BSG sekarang. (sonny dinar)

 


Komentar