DKPP ‘Kuliti’ Bawaslu Bolmut

Terseret Dugaan Pelanggaran Kode Etik


Manado, MS

 

Polemik yang mendera gerak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bolmong Utara (Bolmut) ‘dibedah’. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik dari lembaga ini.

 

Sidang berlangsung, Jumat (8/2), di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Dipimpin Anggota DKPP Dr Ida Budhiati selaku Ketua Majelis dalam sidang saat itu. Ia didampingi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Mustarin Humagi, Ferry Daud Liando dan Yessy Y Momongan.

Teranyar, dalam sidang itu terendus, bergulirnya kasus ini awalnya ketika Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) membawa laporan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu Bolmut karena adanya aroma ‘money politic’. Laporan yang disampaikan Fardhan Patingki pada 30 Oktober 2018, diterima staf Bawaslu Bolmut Rocky Manzur. Hanya saja, LSM ini menilai Komisioner Bawaslu Bolmut terkesan tidak menindaklanjutinya secara tuntas.

Ferry Liando ketika itu menanyakan ke pihak Bawaslu Bolmut selaku pihak teraduh tentang bagaimana cara pengambilan keputusan personil komisioner. "Apakah pengambilan keputusan bersama atau ada yang mendominan? Apakah ada yang berbeda pendapat?" tanya Dosen Universitas Sam Ratulangi Manado ini.

"Disampaikan bahwa ketika akan buat surat tertulis, staf anda menyampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materil. Dimana dasar hukum bahwa staf itu bisa menentukan apakah itu memenuhi syarat formil atau tidak?" ungkapnya.

 

Dalam sidang itu, pihak Bawaslu Bolmut menjelaskan, ketika LSM Penjara datang melapor ke Bawaslu berkasnya tidak memenuhi syarat-syarat yang ada. Keputusan itu diambil secara bersama-sama. Kesimpulannya sama di antara mereka bahwa formil dan materil masih kurang.  "Bawaslu memang mengkaji tapi berkas-berkas yang dimasukan tidak memenuhi syarat formil dan materil. Staf memang tidak bisa memutuskan apa itu memenuhi syarat materil atau tidak, hanya boleh dari komisioner," ujar Ben Hensee Enok selaku Anggota Bawaslu Bolmut.

Pihak Bawaslu mengakui, memang ketika mereka datang melapor para anggota sedang akan mengikuti kegiatan di Bolmong Timur (Boltim). Mereka kemudian melakukan pengkajian saat berada di Boltim. Saat itu didapati ternyata buktinya sangat lemah karena hanya melampirkan satu saksi. Seraya menyebut juga bahwa LSM ini tidak masuk sebagai pemantau pemilu. "Pemberitahuan (kepada pelapor, red) itu tertuang dalam aturan dan itu wajib. Apakah tindaklanjut itu bisa diputuskan, dipidana atau apa, harus diteruskan ke pelapor. Namun karena kesibukan kegiatan sehingga tidak bisa memberikan penyampaian secara tertulis. Secara lisan kami hanya membaca ke format laporan. Staf hanya memberitahukan secara lisan kepada pengadu (LSM Penjara, red). Dari staf penerima memang katakan wajib memenuhi juga tuntutannya. Dia katakan kepada kami kalau pelapor itu mau laporannya diproses, itu wajib dilengkapi syaratnya," jelas Misrawati Pakaya Anggota Bawaslu Sulut.

 

Ketua Bawaslu Sulut, Moh. Irianto menyampaikan, memang hasilnya sudah disampaikan ke LSM Penjara, cuma ada mis komunikasi karena baru disampaikan secara lisan. "Kami memang sudah menampilkannya di papan pengumuman, kami pikir sudah selesai namun ternyata harus menyampaikan secara tertulis. Memang sebelumnya kita banyak menyelesaikan sengketa sehingga kami banyak mengeluarkan energi," jelasnya.

 

Pernyataan teraduh ini ditepis pihak LSM Penjara. Mereka menyampaikan bahwa tidak ada pemberitahuan baik secara lisan maupun tertulis. Kalau memang tidak memenuhi syarat harusnya disampaikan dalam waktu tiga hari. "Kalau memang tidak  memenuhi syarat formil dan materil harusnya disampaikan dalam waktu tiga  hari," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang LSM Penjara Kabulaten Bolmut, Rafik Patingki seraya menegaskan kalau bukti-buktinya sudah dilampirkan saat membawa laporan ke Bawaslu.

Diketahui, sidang pertama itu kemudian ditutup dan akan dilanjutkan dengan sidang kedua. Sesuai informasi, pelaksanaan sidang kedua ini bakal bergulir di Jakarta. (arfin tompodung)


Komentar