WACANA RUPS-LB BANK SULUTGO MENGUAT

*Pemkot Manado Susul Bolmong CS Pindah RKUD


Manado, MS

Dinamika di Bank Sulut Gorontalo (SulutGo), tak kunjung tuntas. Satu persatu pemerintah daerah (pemda) mulai mengalihkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank SulutGo ke bank lain. Kali ini giliran Pemerintah Kota Manado. Kepastian itu didendangkan Walikota Manado, GS Vicky Lumentut, Senin (11/2) kemarin.

Orang nomor satu di Kota Tinutuan memastikan RKUD Pemkot Manado akan dipindahkan dari Bank SulutGo ke Bank Negara Indonesia (BNI) mulai bulan Maret 2019. Pemkot Manado pun menyusul jejak Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Pemkot Kotamobagu yang sudah terlebih dahulu memindahkan serta mengajukan perpindahan RKUD dari bank berslogan Torang Pe Bank tersebut.

Akselarasi bank besutan Jeffry Dendeng terancam makin goyang. Itu menyusul akan segera beralihnya dana triliunan rupiah dari rekening Bank SulutGo tersebut. Tak hanya itu, potensi kredit macet Aparatur Sipil Negara (ASN), kans ikut membludak.  Itu berkaca dari peralihan RKUD Pemkab Bolmong medio 2018 silam. Tercatat ada ratusan kredit macet ASN Bolmong yang dirilis oleh Bank SulutGo. 

Kejelasan sikap Pemkot Manado terkait pengalihan RKUD berbandrol sekitar Rp1,8 triliun itu disampaikan Walikota Manado, usai menghadiri paripurna di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, Senin  kemarin. “Rencana pemindahan RKUD ke BNI sudah kita ajukan dua hari yang lalu. Jadi bulan maret sudah pindah (Bank Sulutgo ke BNI, red),” ungkap Walikota Manado dua periode itu.

Ia pun menampik berbagai spekulasi yang menyebut adanya kepentingan dan muatan tertentu dari keputusan Pemkot mengalihkan RKUD tersebut. “Tidak ada kepentingan pribadi atau hal lainnya. Ini inisiatif kami untuk melakukan upaya mencari tambahan PAD (Penghasilan Asli Daerah, red),” tepisnya.

Salah satu hal yang menguntungkan disebut dari berasal dari deviden bunga bank BNI. “Kebetulan bunga bank BNI jauh lebih baik,” beber Vicky tanpa merinci deviden yang akan diperoleh di BNI. “Yang pasti, ini (Pengalihan RKUD ke BNI,red)  akan bertambah jauh lebih baik  daripada sebelumnya,” imbuhnya.

Diketahui, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, disebut-sebut telah mengfasilitasi pertemuan antara Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow,  Walikota Kotamobagu, Tatong Bara dan Walikota Manado, GS Vicky Lumentut, dengan pihak direksi dan komisaris PT Bank SulutGo terkait polemik pemindahan RKUD tersebut. Pertemuan yang digelar 29 Januari 2019 lalu, turut dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Sulut. Namun ketiga kabupaten kota itu tetap pada pendirian untuk menyimpan RKUD 2019 di Bank BNI dengan sederet alasan dan pertimbangan.

DIREKSI TORANG PE BANK DITUDING GAGAL

Polemik maraknya sejumlah daerah memindahkan RKUD dari Bank SulutGo ke bank lain, terus menimbulkan riak. Bola panas sasar, jajaran direksi, baik direktur maupun komisaris di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berslogan Torang Pe Bank itu.

Para pengambil kebijakan di Bank SulutGo itu dicap gagal dalam menjalankan salah satu visinya yakni berorientasi pada kepuasan nasabah. Itu menyusul keputusan Pemkab Bolmong yang diikuti Pemkot Kotamobagu dan Pemkot Manado, untuk mengalihkan RKUD ke BNI.

Apalagi alasan tiga daerah untuk memindahkan RKUD umumnya terkait soal pelayanan yang kurang maksimal dan suku bunga kredit yang tinggi. Termasuk ketidak-seimbangan perwakilan daerah di struktur jajaran elit manajemen Bank SulutGo.

Tak ayal, isu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), mulai berhembus kencang.  Direksi dituding gagal dalam mengemban kepercayaan yang diberikan oleh para pemilik saham di Bank SulutGo. “Kepindahan RKUD Pemkot Manado Cs dari Bank SulutGo ini bisa dikatakan sebagai suatu kegagalan direksi dalam menjaga para nasabah. Namanya bank itu kan selalu berkaitan dengan pelayanan dan kepercayaan,” sembur salah birokrat dari daerah yang meminta namanya untuk tidak   dikorankan.

“Tak bisa dipungkiri persoalan ini sudah menimbulkan keresahan dari para nasabah. Termasuk dari pemerintah daerah lainnya yang juga merupakan pemilik saham sekaligus nasabah. Cuma mereka masih enggan angkat suara,”  sambungnya.

Mestinya, lanjut sumber, kepindahan  RKUD Pemkab Bolmong 2018 lalu, dijadikan catatan bagi direksi untuk berbenah. “Bukannya berbenah, malah ada 2 lagi daerah yang pindah RKUD. Itu kan berarti ada sesuatu yang tak beres. Direksi mestinya merangkul, bukan berhadap-hadapan. Bisa-bisa, banyak lagi daerah yang menyusul kalau sikap direksi seperti itu,” paparnya lagi.

“Sebaiknya segera dilakukan RUPS. Cari solusi yang terbaik. Duduk bersama dan musyawarahkan. Jangan biarkan dinamika ini berlarut, karena berpotensi ada daerah lain lagi yang menyusul pindahkan RKUD. Ini tentu akan jadi kerugian bagi Sulut. Karena Bank SulutGo adalah aset Sulut,” timpalnya.

Ungkapan nyaris serupa dilayangkan Taufik Tumbelaka, salah satu pemerhati politik dan pemerintahan Sulut. “Dari awal kan sudah saya sampaikan, ada pasti ada sesuatu dibalik kebijakan Pemda mengalihkan RKUD dari Bank SulutGo. Mestinya, jajaran direksi terutama komisaris harus inovatif. Artinya, pihak komisaris harusnya yang jadi jembatan ketika ada miss komunikasi antara direksi dengan pemda,” terang jebolan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada kepada harian ini, Senin kemarin.

“Jangan sampai pihak komisaris juga ikut berpolemik. Itu hanya akan memperkeruh situasi. Duduklah bersama. Kalau memang ada sesuatu yang masih kurang maksimal, segera benahi. Benahi dalam arti yang luas. Apalah dari segi service-nya, kemudahannya maupun akses lain yang diingini oleh nasabah, utamanya pemda. Tentu yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku,” sambung Direktur Taufik Akademic Centre (TAC) itu.

Selain itu, peran DPRD Sulut khususnya komisi terkait dinilai juga sangat penting untuk menjembatani polemik tersebut. “Dewan juga jangan tinggal diam. Jadilah mediator untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai ada lagi daerah yang menyusul jejak Bolmong Cs.  Karena Bank SulutGo itu adalah aset daerah,” lugas Bung Taufik, sapaan akrabnya.

Terkait wacana RUPS-LB, Taufik enggan mengomentari terlalu jauh. “Itu tergantung dari para pemilik saham. Kalau memang dianggap sudah mendesak untuk dilakukan, kenapa tidak?. Yang penting tujuannya untuk perbaikan Bank SulutGo,” tandasnya. 

LEGISLATOR SULUT ANGKAT SUARA

Legislator Sulut mengklaim telah menindak-lanjuti polemik perpindahan RKUD dari Bank Sulutgo ke bank lain yang dilakukan sejumlah kabupaten kota. Bahkan Komisi II DPRD Sulut mengaku telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan.

Tujuannya untuk mengfasilitasi dinamika yang terus berkembang di Sulut itu.  “Dua minggu lalu, Komisi 2 ke Kementerian Keuangan Dirjen perimbangan keuangan. Kami diterima oleh Ibu Lily kepala subdiv transfer daerah. Menurut beliau (Lily, red), keputusan untuk menentukan Bank penampung RKUD adalah wewenang penuh kepala daerah setempat,” terang Ketua Komisi II DPRD Sulut, Cindy Wurangian, saat dikonfirmasi harian ini, Senin kemarin.

Sebab lanjut Cindy, hingga kini belum ada aturan yang melarang BNI atau bank lain untuk menerima Pemda sebagai nasabah. “Justru dengan adanya kejadian seperti ini, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan kementerian keuangan perlu melakukan evaluasi bahwa hal seperti ini perlu diatur secepatnya sebelum masalah ini menjadi ‘out of control’,” ujar dia.

“Saat ini (Waktu kunjungan, red), Kotamobagu sudah menyampaikan permohonan berserta prasyarat untuk mengikuti jejak  Bolmong, tapi masih dalam proses di kementerian,” sambungnya.

Lanjut Cindy, Bank SulutGo, harus menggunakan momen ini untuk introspeksi dan pembenahan ke dalam diri agar bisa menjadi lebih baik lagi. “Sekalipun saya ketahui ada juga service yang selama ini diberikan oleh BSG yang tidak diberikan oleh bank lain. Contoh, kredit karyawan dengan jaminan gaji. Bayangkan berapa banyak ASN (Aparatur Sipil Negara) yang sudah menikmati fasilitas ini, selama ini,” jelasnya.

Masalah warning keras gubernur terhadap ASN Bolmong Cs yang sudah menikmati fasilitas kredit, diakui juga telah disikapi. Pihaknya, telah memfasilitasi BNI dan BSG terkait pemotongan gaji untuk membayar angsuran kredit yang sudah dinikmati oleh ASN selama ini. “Sebenarnya kami melihat ada niat baik dari BNI untuk bekerja sama. Tapi mungkin ada persyaratan yang menurut BNI harus dipenuhi sebelum pemotongan dilakukan. Karena nasabah pihak Pemda tersebut tidak/belum mengeluarkan surat sebagai dasar pemotongan,” ulasnya.

Baginya, sebagai kepala daerah gubernur dinilai wajar untuk  mengambil langkah yang dianggap perlu untuk memastikan stabilitas Bank SulutGo terjaga dan para debitur (ASN) yang menunggak, tidak akan rusak reputasinya ketika dilakukan BI Checking.

“Jika reputasinya sudah rusak, maka para debitur tersebut tidak bisa lagi mendapatkan fasilitas dari bank manapun. Contoh, jika di masa yang akan datang mereka ingin meminjam uang untuk modal usaha atau kredit rumah atau kendaraan, maka tidak akan bisa lagi,” urainya. 

“Kasihan jika hanya dengan memikirkan ‘short term’ benefit (gaji tidak dipotong) tapi mengorbankan ‘long term opportunity’. Padahal hutang mereka tidak hilang, justru bertambah dengan denda dan lain-lain, dan pasti akan tetap ditagih karena memang adalah kewajiban mereka. Kelihatannya banyak yang belum paham terkait hal ini,” tutur wakil rakyat daerah pemilihan Minut-Bitung ini.

Meski pemda memiliki hal untuk memilih bank untuk menaruh RKUD, namun kewajiban di wajib  diselesaikan. BNI juga didorong  untuk mempercepat proses internalnya agar dapat merealisasikan ‘niat baiknya’ untuk memotong kewajiban debitur. “Yang jadi masalah bukan karena mereka pindah rekening RKUD tapi karena kewajibannya tidak diselesaikan. Kalau memang mereka pindah karena service lebih baik, bunga rendah dan lain-lain. Its ok. Tapi kewajiban di BSG harus diselesaikan. Jangan ajar salah para ASN. Kasihan nanti masa depan mereka,” imbuhnya.

Ketika disinggung soal wacana RUPS-LB, politisi Golkar itu tak menampik agenda itu bakal dilakukan. “Memang nampaknya ada rencana untuk itu (RUPS-LB),” tandasnya.

Tanggapan berbeda datang dari  Anggota Komisi II DPRD Sulut, Teddy Kumaat. Kabar pengalihan RKUD Manado disebut sudah berhembus dari lalu. Baginya, alasan pelayanan, bunga kredit tinggi dan sebagainya, yang menyebabkan Pemkot Manado Cs pindah RKUD dinilai tak masuk akal.  “Kalau itu alasannya, memang sudah dari bertahun-tahun begitu. Jadi bukan itu alasannya. Tanyakan saja kepada mereka (Pemda yang menarik RKUD, red),” sorotnya.

Menurutnya, yang pemda-pemda  mengalihkan RKUD umumnya para pemegang saham yang notabene pemilik dari Bank Sulutgo.  Tugas mereka semestinya memajukan bank ‘plat merah’, bukannya keluar. “Logikanya kan mereka semua pemegang saham. Mereka sebagai pemilik seharusnya  bertanggung jawab memajukan Bank Sulutgo. Kan mereka bukan nasabah biasa. Kalau ada masalah dan merasa punya tanggangung jawab, mestinya lakukan koreksi sama-sama, bukannya tinggalkan (BSG, red),” ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini yang juga Ketua Fraksi di DPRD Sulut.

Bahkan menurutnya, sejumlah pemda yang keluar dari Bank Sulutgo mempunyai kesempatan untuk berbicara di RUPS. “Mereka kan hadir di setiap RUPS. Di situ mereka memiliki kesempatan bicara, bukan keluar,” kuncinya.

DIREKSI BANK SULUTGO DAN BNI NO COMMENT

Keputusan Pemkot Manado menyusul jejak Bolmong Cs untuk memindahkan RKUD ke BNI, enggan ditanggapi oleh direksi Bank SulutGo. Direktur Utama Bank SulutGo, Jeffry Dendeng ketika dikonfirmasi, Senin kemarin memilih untuk tidak berkomentar.

“No comment dulu yah,” singkatnya. Begitupula ketika disinggung soal wacana RUPS-LB yang berhembus, Jeffry kembali bungkam. “No Comment,” imbuhnya.

Sikap serupa datang dari salah satu direksi BNI Cabang Manado, tatkala dikonfirmasi soal keputusan Pemkot Manado, memindahkan RKUD dari Bank Sulut ke BNI. “Maaf, belum bisa kasih komentar yah,” singkatnya.

Sementara Pemprov Sulut, sebagai pemegang saham utama di Bank SulutGo juga belum bisa dimintai tanggapan. Mengingat Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, disebut tengah berada di Jakarta.

Namun sebelumnya, Olly telah memberikan peringatan keras terhadap BNI. Manuver BNI dinilai telah mengganggu stabilitas perekonomian di Sulut.

Orang nomor satu di bumi Nyiur Melambai ini mengaku akan menggunakan ‘powernya’ sebagai Gubernur. Itu demi mengamankan aset daerah yang telah lama memberikan kontribusi PAD bagi seluruh kabupaten/kota di Sulut.

Langkah ini dengan sangat terpaksa diambil Olly karena melihat sepak terjang dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilainya sudah berlebihan. “Karena sudah mulai merusak tatanan perekonomian di daerah, maka saya akan menggunakan kekuatan saya dalam kapasitas Gubernur,” tegas Olly.

Pemindahan RKUD itu dinilai rawan kredit macet. Ia pun mengingatkan kabupaten dan kota yang menarik RKUD dari Bank Sulutgo untuk tidak menghalang-halangi pembayaran kredit ASN. “Pindah boleh. Tapi jangan halang-halangi ASN untuk membayar kredit. Ada pasal 33 KUHP yang mengaturnya,” tegasnya.

Terkait wacana pergantian direksi, Olly menyatakan akan dibicarakan dengan pemegang saham. “Mengenai itu akan dibicarakan dengan pemegang saham lainnya,” tandasnya kala itu.

Sementara itu, Bank SulutGo kembali merilis kreditur ASN Bolmong yang terkait kredit macet. Jika sebelumnya ada 17 nama yang diumumkan, Senin (11/2) kemarin,  manajemen Bank SulutGo kembali mengumumkan nama-nama 100 ASN Bolmong yang kreditnya bermasalah, ditulis lengkap bersama alamat.

 

Di pengumuman ke 100 ASN tersebit, diminta untuk segera kantor Bank SulutGo guna penyelesaian utang kredit paling lambat 7 hari setelah pengumuman ini diterbitkan. Jika debitur tak datang menyelesaikan kewajiban hutang, maka BSG akan mengambil langkah penyelesaian melalui proses hukum.

“Mulai Senin (kemarin, red) ini telah diumumkan pemanggilan  pada 100 nama debitur yang merupakan ASN Pemkab Bolmong, untuk menyelesaiankan hutang kredit,” ungkap Komisaris BSG Sanny Parengkuan, bersama Direktur Pemasaran Mahmud Turuis.   

Sebelumnya pada Kamis (7/2) lalu, Bank SulutGo juga telah mengumumkan pemanggilan pada 17 debitur yang juga ASN Pemkab Bolmong. “100 debitur ini berbeda dengan 17 ASN Pemkab Bolmong yang lalu diumumkan,” jelas Mahmud Turuis. Adapun sesuai data yang dirilis Bank Sulut Go, ada  2900-an ASN Bolmong yang menjadi debitur dengan total kredit sebear Rp480-an miliar.

Sementara beredar kabar, OJK pusat tengah mengfasilitasi pertemuan antara direksi Bank SulutGo dengan BNI terkait persoalan itu.(arfin tompodung/sonny dinar)


Komentar