Gubernur Olly Sebut BNI Kapitalis


Manado, MS

Amarah Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey memuncak. Sepak terjang Bank Negara Indonesia (BNI) jadi pemicu. Itu menyusul kebijakan dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kembali mengakomodir pengalihan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari pemerintah kabupaten kota di bumi Nyiur Melambai.

Teranyar RKUD Pemerintah Kota Manado. Wadah birokrat besutan GS Vicky Lumentut itu telah memastikan menyusul jejak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Pemkot Kotamobagu untuk mengalihkan RKUD dari Bank Sulut Gorontalo  (SulutGo) ke BNI di bulan maret 2019.

Olly pun menyebut praktek yang dilakukan BNI sebagai bentuk kapitalis. Tindakan itu dinilai berseberangan dengan sistem ekonomi Pancasila. "Yang besar memakan yang kecil itu kapitalis. Apa yang dipraktekkan BNI itu sangat bertendangan dengan ekonomi Pancasila. Catat itu!," tegas Olly, kepada wartawan usai peringatan HUT ke 3 kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Steven OE Kandouw dalam menahkodai Provinsi Sulut, Selasa (12/2) kemarin.

"Etika bisnis itu ada. Etika bisnis untuk perbankan nasional. Kan memang sudah diminta (kepada perbankan nasional), untuk membantu perbankan yang ada di daerah. Misalnya Bank SulutGo. Kemudian Bank SulutGo juga wajib membina BPR-BPR (Bank Pengkreditan Rakyat, red). Itu etika bisnis. Saya kira ada aturan-aturan yang mengatur seperti itu," sambungnya dengan nada tinggi.

Bagi Olly, pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) merupakan hak kepala daerah. Ada aturan perundang-undangan yang mendukungnya. "Itu hal yang lumrah, karena sesuai aturan. Tapi kebijakan dari bank besar yang berlebihan di daerah itu yang tak sesuai,” ketusnya lagi.

“Tapi sekali lagi yang perlu saya ingatkan, jangan sampai ada kredit macet. Hutang harus di bayar dan itu jadi tanggung jawab kepala daerah," lugas Olly.

Disinggung soal kabar yang menyebut pemindahan RKUD dari Pemkab Bolmong Cs telah difasilitasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Olly tak menampiknya. "Pastilah ada solusinya," timpal Olly tanpa merinci hasil pertemuan tersebut.

Sementara  wacana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) terkait pergantian direksi, Olly sebelumnya menyebut masih akan dibicarakan dengan pemegang saham. “Mengenai hal itu, akan dibicarakan dengan pemegang saham lainnya,” tukas politisi PDIP itu.

Sebelumnya, Olly telah memberikan peringatan keras terhadap BNI, pasca Pemkot Kotamobagu memastikan untuk memindahkan RKUD ke BNI. Manuver BNI dinilai telah mengganggu stabilitas perekonomian di Sulut.

Orang nomor satu di bumi Nyiur Melambai ini mengaku akan menggunakan ‘powernya’ sebagai Gubernur. Itu demi mengamankan aset daerah yang telah lama memberikan kontribusi PAD bagi seluruh kabupaten/kota di Sulut.

Langkah ini dengan sangat terpaksa diambil Olly karena melihat sepak terjang dari salah satu BNI yang dinilainya sudah berlebihan. “Karena sudah mulai merusak tatanan perekonomian di daerah, maka saya akan menggunakan kekuatan saya dalam kapasitas Gubernur,” tegas Olly.

Pemindahan RKUD itu dinilai rawan kredit macet. Ia pun mengingatkan kabupaten dan kota yang menarik RKUD dari Bank Sulutgo untuk tidak menghalang-halangi pembayaran kredit ASN. “Pindah boleh. Tapi jangan halang-halangi ASN untuk membayar kredit. Ada pasal 33 KUHP yang mengaturnya,” tegas kala itu.

Pihak BNI pun hingga kini masih belum memberikan komentar. “Maaf yah, kita belum bisa memberi tanggapan,” singkat salah satu direksi BNI Cabang Manado. Meski sebelumnya, BNI sempat memberikan press release kepada wartawan terkait polemik pemindahan RKUD Bolmong belum lama ini.

Klarifikasi yang bertujuk Holding Statement isinya terdiri dari tiga bagian. Pertama, BNI adalah salah satu bank milik negara yang menjalankan salah satu fungsinya sebagai agen pembangunan. Untuk itu BNI berkomitmen dalam memberikan solusi dan layanan terbaik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Kedua dalam menjalankan fungsinya BNI berpijak pada prinsip-prinsip pelayanan perbankan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan terakhir, terkait adanya permasalahan pinjaman ASN di Pemkab Bolaang Mongondow di Bank Sulut-Go, BNI bersedia menjadi bagian solusi yang terbaik dengan tetap patuh pada peraturan yang berlaku.

Sementara Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow kala dimintai keterangan, saat hadir dalam peringatan kepemimpinan DD-SK, menyatakan keputusan yang diambil Pemkab Bolmong dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Yakni, kepala daerah berhak untuk memindahkan RKUD daerah pada bank yang lebih baik.  "Tentu dengan memegang prinsip-prinsip bisnis dan pertimbangan keuntungan bagi daerah," singkat Yasti, Selasa kemarin.(sonny dinar)

 


Komentar