Rekrutmen P3K, Pemerintah Diminta Prioritaskan Honorer 35-59 Tahun


Tondano, MS

Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) oleh pemerintah yang salah satunya memprioritaskan kalangan guru honorer disambut bahagia. Program ini dinilai merupakan kebijakan strategis yang pro terhadap nasib tenaga honorer.

Terkait adanya rekrutmen P3K ini, pemerintah diminta lebih selektif dalam penetuan nama-nama yang akan masuk formasi. Untuk perekrutan tenaga guru, Wakil Ketua KNPI Minahasa, Jendry Paendong, mengusulkan agar pemerintah memprioritaskan honorer dalam rentang usia 35-59 tahun dengan masa kerja yang cukup lama. Alasannya, peluang honorer di rentang usia tersebut sangat kecil untuk ikut dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) reguler.

"Sebab usia di atas 35 tahun tidak lagi mendapat kesempatan untuk ikut dalam CPNS reguler karena dibatasi oleh regulasi," katanya.

Meski diakui, Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K membuka ruang bagi mereka yang berusia 20 sampai 59 tahun untuk mengikuti seleksi tersebut. "Karena hemat saya usia 20 sampai 35 tahun peluangnya masih sangat terbuka untuk ikut CPNS, sehingga ada baiknya diprioritaskan saja bagi mereka yang diusia 35-59 tahun. Semoga ini dapat menjadi perhatian pemerintah," tandas Paendong yang juga Sekretaris Aliansi Guru Indonesia Sulut (AGIS) Kabupaten Minahasa itu.

Dia juga berharap ada kebijakan bagi guru-guru honorer dengan masa dinas yang sudah lama yang relatif sudah berumur untuk direkrut tanpa mengikuti proses seleksi kompetensi. "Jadi itu sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka pada dunia pendidikan," imbuh Paendong.

Di sisi lain, dia menilai PP 49 Tahun 2018 khususnya di pasal 16 f mempersyaratkan sertifikasi keahlian. Hal ini dinilai akan menjadi momok bagi guru honorer.

"Sebab tidak menutup kemungkinan ada guru honorer meski masa dinas yang lama tapi tidak memiliki NUPTK atau sertifikat pendidik, jelas akan menghalagi keikutsertaan dalam seleksi P3K. Apalagi jika mereka tidak pernah masuk honorer K-2," ujarnya.

"Memang kami menyadari bahwa PP 49 sudah diberlakukan dan sifatnya mengikat, tapi kami tetap berharap ada kebijakan lewat peraturan MenPan-RB. Tentu berharap pemerintah memiliki kebijakan dengan mereka," tandas Paendong sambil menyebut pihaknya sangat mendukung program rekrutmen P3K yang dinilai telah memperhatikan nasib para tenaga honorer.

"Dengan adanya rekrutmen tersebut, diingatkan juga untuk para guru honorer agar segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran," kunci Paendong. (jackson kewas)


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors