PPK dan PPS Wajib Cermati DPTb dan DPK


Tondano, MS

Deadline penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di tingkat desa kelurahan untuk Pemilu 2019 berakhir Jumat (15/2). Untuk menjamin hak pilih masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa kembali mengingatkan penyelenggara di tingkat desa, kelurahan dan kecamatan agar mencermati data-data yang telah disusun sebelum ditetapkan.

"Jadi hal ini sangat penting, supaya saat penetapan DPK (Daftar Pemilih Khusus) nanti datanya benar-benar akurat," tutur Lidya Malonda, Komisioner KPU Minahasa yang membidangi Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kamis (14/2).

Dikatakan, dalam rapat koordinasi persiapan penetapan DPTb dan DPK baru-baru ini, pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang hadir. "Kita juga meminta supaya teman-teman PPK kembali mengingat-ingatkan kepada PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk mencermati, misalnya jika ada pemilih yang sudah masuk DPT namun pindah domisili. PPS harus menemui yang bersangkutan kemudian minta kepastian memilihnya dimana," ujar Lidya.

Begitu juga PPS harus memastikan jika pemilih sudah terdaftar atau belum. Karena sebagai penyelenggara Pemilu, KPU yang didalamnya panitia penyelenggara di tingkat desa, kelurahan dan kecamatan berkewajiban untuk untuk melindungi hak pemilih. "Kalau tidak cermat dampaknya banyak, misalnya berkaitan dalam penyediaan surat suara. Jangan sampai DPTb nya banyak sementara ketersediaan surat suara tidak cukup," ungkapnya.

Dijelaskan, proses penyusunan ini merupakan persiapan dalam penetapan DPTb, yang sesuai tahapan sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 di KPU RI. "DPTb merupakan data pemilih tetap yang sudah ada tetapi karena ada kebutuhan atau kepentingan tertentu, pemilih bersangkutan harus menyampaikan hak pilihnya di daerah lain dengan alasan tertentu. Sedangkan DPK adalah warga yang punya hak pilih namun belum terdata dalam DPT. Nah mereka bisa menggunakan hak pilihnya cukup dengan membawa e-KTP di TPS terdekat sesuai alamat di e-KTP," papar Lidya.

Sementara bagi warga yang sudah masuk DPT dapat masuk ke DPTb dengan mengurus surat pindah memilih atau formulir A5 dengan cara menyiapkan e-KTP serta sudah memastikan masuk DPT. Menurutnya, ada beberapa alasan sehingga DPTb dapat diberikan, yakni menjalankan tugas saat pemilihan suara, menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas dan keluarga mendampingi, penyandang disabilitas di panti sosial atau panti rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba.

"Selain itu warga yang menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman atau penjara, pindah domisili, tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah/tinggi, tertimpa bencana alam dan bekerja diluar domisili," kata dia.

"Intinya bagi warga yang masuk dalam DPTb diharuskan mengurus paling lambat 30 hari sebelum pencoblosan. DPTb dapat dikeluarkan jika pemilih tidak dapat mencoblos di TPS asal domisili. Dengan masuk DPTb akan berpengaruh pada surat suara yang diterima yang bersangkutan pada Pemilu 2019," pungkas Lidya. (jackson kewas)


Komentar