*Perintahkan Gubernur Gelar RUPS

*Desak Torang Pe Bank Perbaiki Kinerja

Manado, MS

Polemik pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Cs dari Bank Sulut Gorontalo (SulutGo)  ke Bank Negara Indonesia (BNI), mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, dikabarkan sampai turun tangan. 

Itu menyusul dinamika di bumi Nyiur Melambai yang kian memanas. Kontroversi pengalihan RKUD diisukan telah memicu kerenggangan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan sejumlah pemerintah kabupaten kota. Utamanya Pemda yang mengalihkan RKUD dari Bank SulutGo.

BNI ikut kena sasar. Gubernur Sulut, Olly Dondokambey sampai mengeluarkan peringatan keras terhadap salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Sepak terjang BNI dicap telah merusak tatanan perekonomian di daerah. Politisi PDIP  itu pun mengancam akan menggunakan kekuatannya sebagai gubernur untuk melawan BNI.

Informasi yang dirangkum harian ini, Mendagri telah menyurat ke Pemprov Sulut, sebagai pemegang saham utama PT Bank SulutGo. Dalam surat bernomor, 539/1012/SJ tertanggal 6 Februari 2019, isinya memerintahkan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, untuk segera mengambil langkah-langkah dalam menyikapi persoalan pemindahan RKUD Bolmong dari Bank SulutGo ke BNI.

Sedikitnya ada dua poin utama dalam surat Mendagri itu. Pertama, segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menyepakati hal-hal yang perlu disempurnakan dan mengakomodasi masukan pemegang saham serta mengantisipasi kemungkinan penghentian pemegang saham lainnya.

Kedua, meminta PT Bank SulutGo untuk segera memperbaiki kinerja sesuai yang disepakati RUPS, sehingga para pemegang saham lainnya akan tetap melakukan penguatan permodalan pada PT Bank SulutGo. 

Info teranyar itu diperoleh Media Sulut melalui rilis dari Bagian Tata Usaha Pimpinan (TUP) Pemkab Bolmong, Kamis (14/2) kemarin. Akan hal itu, Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow, menyarankan Gubernur Sulut, untuk segera menindak-lanjuti Surat Mendagri tersebut.

“Dengan adanya surat Mendagri tersebut, saya Bupati Bolmong atas nama Pemkab Bolmong, selaku salah satu pemilik saham yang ada di PT Bank SulutGo menyarankan Gubernur Sulawesi Utara untuk segera menindaklanjuti surat dari Mendagri,” singkat Yasti.

DORONG PENUHI SURAT MENDAGRI, TAC: LEADERSHIP DIUJI

Info adanya surat Mendagri terkait polemik pengalihan RKUD Pemkab Bolmong Cs dari Bank SulutGo ke BNI, direspon Lembaga Studi Sosial dan Politik Tumbelaka Academic Centre (TAC).

Kedua poin yang tertuang dalam surat Mendagri, disarankan untuk segera ditindak-lanjuti. Itu, dinilai guna mencari solusi dari dinamika yang terjadi. “Kalau memang sudah ada surat Mendagri, itu harus dihormati. Apalagi isinya baik. Itu sebaiknya segera ditindak-lanjuti,” tanggap Direktur Eksekutif TAC, Taufik Tumbelaka, Kamis (14/2).

Namun lanjut Taufik, sebaiknya sebelum melakukan RUPS, seluruh pemegang saham melakukan komunikasi informal terlebih dahulu. “Ada baiknya, duduk bersama dulu antara pemegang saham. Apa sih yang tak bisa diselesaikan. Ini juga torang dengan torang (Sesama warga Sulut, red). Supaya tidak ada dinamika yang berkembang. Nanti sesudah ada pembahasan informal, baru dilakukan RUPS,” urainya.

“Di Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta, red), yang sudah dengan  darah, senjata dan perang, boleh terselesaikan, apalagi hanya masalah Bank SulutGo. Kita harus belajar dari masa lalu,” sambung Taufik beranalogi.

Pun begitu, penyelesaian dinamika Bank SulutGo dinilai perlu ada kebesaran hati dari para pemimpin daerah. “Ini leadership pimpinan daerah diuji. Baik Gubernur, Bupati dan walikota. Kesampingkan berbagai ego dan kepentingan tertentu demi Bank SulutGo,” ujarnya.

“Untuk yang belum pindah RKUD, sebaiknya ditahan. Berilah kesempatan direksi untuk berbenah.  Sedangkan yang sudah terlanjur pindah, rangkul agar bisa ‘kembali ke pangkuan ibu pertiwi’ (Bank SulutGo, red). Kan sudah pernah ada contoh Pemda yang pindah RKUD, akhirnya kembali juga ke Bank SulutGo,” imbuhnya.

Terkait, direksi Bank SulutGo, dinilai mesti banyak berbenah. Terutama di jajaran komisaris dan direksi. Sebab masih ada oknum elit Bank SulutGo yang dinilai terkesan tidak mau berbenah. “Itu tergambar di medsos. Ada oknum petinggi Bank SulutGo yang kerap menanggapi dinamika yang terjadi  dengan emosional,”  bebernya.

Pro kontra dinilai merupakan bagian dari dinamika. “Berarti banyak masyarakat yang  peduli dengan Bank SulutGo. Persoalannya, apakah petinggi-petingginya mau peduli. Sebenarnya bola panas ini ada pada  elit bank SulutGo,” semburnya.

 “Direksi, baik komisaris dan direktur bisa berganti. Tapi pegawainya?. Mau teller, marketing dan karyawan lainnya yang bergantung hidup di situ bagimana?. Jangan mereka jadi korban,” kunci jebolan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yokyakarta itu.

KOMISI II DPRD SULUT SUPPORT

Upaya penyelesaian polemik pengalihan RKUD Bolmong CS dari Bank Sulutgo ke BNI melalui RUPS mendapat dukungan dari Legislator Sulut. Langkah tersebut dinilai merupakan salah satu hasil hearing dari Komisi II DPRD Sulut dengan manajeman Bank SulutGo beberapa waktu lalu.

"Sewaktu hearing lalu, saya sudah sampaikan agar Bank Sulutgo harus proaktif. Ketika sudah ada riak-riak dari pemegang saham, seharusnya langsung berkoordinasi dengan dewan. Kan di dewan ada perwakilan di tiap daerah. Representasi politik semua dapil ada di komisi dewan. Jadi bisa melakukan langkah-langkah pendekatan politis di dapil masing-masing," ungkap, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sulut, Noldy Lamalo, Kamis kemarin.

Ia merespon secara positif terkait adanya surat dari Mendagri yang isinya menyangkut dorongan untuk menyelesaikan persoalan peralihan RKUD Pemkab Bolmong Cs tersebut.  "Kalau memang benar sudah ada surat dari kemendagri, itu bagus. Kami juga mengapresiasi. Itu juga bagian kerja DPRD yang melakukan koordinasi ke pusat belum lama ini,”  ujarnya.

RUPS dinilai memang harus dilakukan, karena itu merupakan keputusan tertinggi dari pemegang saham. "RUPS sebenarnya sudah akan dilakukan, tapi tertunda karena adanya masalah ini (Pengalihan RKUD, red)," beber Noldy.

Harapannya, RUPS bisa memberikan solusi yang terbaik. Mengingat yang mengalihkan RKUD dari Bank SulutGo baru Pemda Bolmong, sedangkan yang lainnya (Kotamobagu dan Manado) masih dalam proses. "Baru Bolmong kan yang keluar. Lainnya baru akan keluar. Tergantung dari kesepakatan RUPS, bisa saja dikembalikan. Dengan begitu Bank SulutGo akan kembali mendapat penguatan modal,”  pintanya.

"Kita juga berharap pemda yang keluar dan akan keluar  dari Bank SulutGo, bisa kembali. Karena masalah di sini bukan hanya RKUD, tapi kredit-kredit macet ini bisa berkonsekuensi hukum. Kasihan ASN-ASN-nya,” pungkasnya.

AKUI SEGERA GELAR RUPS, PEMPROV DAN DIREKSI BELUM LIHAT SURAT MENDAGRI

Pemerintah Provinsi Sulut mengaku belum menerima sekaligus melihat isi surat dari Mendagri tertanggal 6 febuari 2019 yang ditujukan kepada Gubernur. Pun begitu, Pemprov menyatakan akan segera menggelar RUPS Bank SulutGo dalam waku dekat ini.

"Saya belum lihat dari Kemendagri. Kemarin waktu rapat di Kemendagri, Bupati/Walikota diingatkan untuk mensuport Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Bank SulutGo itu bagian dari BUMD. Karena itu BUMD harus diperkuat, apalagi sampai mencabut saham,” ujar Pemprov Sulut melalui Kepala Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA), Franky Manumpil kala dikonfirmasi harian ini, Kamis (14/2) kemarin.

“Itu dapat mematikan BUMD yang ada di Sulut. Kalau Bank di daerah rugi, itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Masa mereka pemegang saham, mau kasih mati ‘torang pe bank’. Bukan untuk memperkuat,” sambungnya.

Untuk masalah internal, akan dibahas dalam RUPS. Para pemilik saham baik bupati dan walikota, diperkenankan untuk memberikan masukan dan tanggapan dalam RUPS. “Dalam waktu dekat akan diadakan RUPS. Nanti di situ (RUPS) silahkan Bupati/Walikota sampaikan unek-unek apa. Jangan emosional, langsung mencabut (RKUD) begitu,” singgungnya.

“Bank SulutGo nanti kalau sakit, masuk pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Kalau masuk pengawasan OJK, nanti yang dipersalahkan adalah BNI dan pemerintah kabupaten kota karena ada andil merusak ekonomi di daerah," imbuh Franky tanpa menyebut waktu pelaksanaan RUPS Bank SulutGo tersebut.

Pun begitu, Pemprov yakin persoalan yang menyasar Bank SulutGo akan terselesaikan dalam RUPS. “Kita optimis persoalan itu akan teratasi lewat RUPS,” kuncinya.

Sementara Direktur Utama PT Bank SulutGo, Jeffry Dendeng ketika dikonfirmasi via whatsapp, Kamis kemarin,  mengaku belum mendapat info terkait surat dari Mendagri tersebut. “Saya belum dapat info mengenai itu (Surat Mendagri, red),” singkatnya.

Serupa disampaikan Direktur Kepatuhan Bank SulutGo, Welan Palilingan. “Saya belum lihat surat itu,” tanggapnya. Hal senada disampaikan Komisaris Utama Bank SulutGo, Sanny Parengkuan. “Saya juga belum lihat dan dapat info soal itu,” tutupnya.

Sebelumnya, Dirut  Bank SulutGo, Jeffry Dendeng, membenarkan RUPS akan segera dilaksanakan, setelah sempat tertunda. Itu diperkuat dengan penyataan Gubernur Olly Dondokambey. Sedangkan terkait, wacana pergantian direksi dalam RUPS, Olly menyatakan akan dibicarakan dengan pemegang saham. “Mengenai itu akan dibicarakan dengan pemegang saham lainnya,” tandasnya kala itu.(tim ms)

*Perintahkan Gubernur Gelar RUPS

*Desak Torang Pe Bank Perbaiki Kinerja

Manado, MS

Polemik pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Cs dari Bank Sulut Gorontalo (SulutGo)  ke Bank Negara Indonesia (BNI), mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, dikabarkan sampai turun tangan. 

Itu menyusul dinamika di bumi Nyiur Melambai yang kian memanas. Kontroversi pengalihan RKUD diisukan telah memicu kerenggangan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan sejumlah pemerintah kabupaten kota. Utamanya Pemda yang mengalihkan RKUD dari Bank SulutGo.

BNI ikut kena sasar. Gubernur Sulut, Olly Dondokambey sampai mengeluarkan peringatan keras terhadap salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Sepak terjang BNI dicap telah merusak tatanan perekonomian di daerah. Politisi PDIP  itu pun mengancam akan menggunakan kekuatannya sebagai gubernur untuk melawan BNI.

Informasi yang dirangkum harian ini, Mendagri telah menyurat ke Pemprov Sulut, sebagai pemegang saham utama PT Bank SulutGo. Dalam surat bernomor, 539/1012/SJ tertanggal 6 Februari 2019, isinya memerintahkan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, untuk segera mengambil langkah-langkah dalam menyikapi persoalan pemindahan RKUD Bolmong dari Bank SulutGo ke BNI.

Sedikitnya ada dua poin utama dalam surat Mendagri itu. Pertama, segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menyepakati hal-hal yang perlu disempurnakan dan mengakomodasi masukan pemegang saham serta mengantisipasi kemungkinan penghentian pemegang saham lainnya.

Kedua, meminta PT Bank SulutGo untuk segera memperbaiki kinerja sesuai yang disepakati RUPS, sehingga para pemegang saham lainnya akan tetap melakukan penguatan permodalan pada PT Bank SulutGo. 

Info teranyar itu diperoleh Media Sulut melalui rilis dari Bagian Tata Usaha Pimpinan (TUP) Pemkab Bolmong, Kamis (14/2) kemarin. Akan hal itu, Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow, menyarankan Gubernur Sulut, untuk segera menindak-lanjuti Surat Mendagri tersebut.

“Dengan adanya surat Mendagri tersebut, saya Bupati Bolmong atas nama Pemkab Bolmong, selaku salah satu pemilik saham yang ada di PT Bank SulutGo menyarankan Gubernur Sulawesi Utara untuk segera menindaklanjuti surat dari Mendagri,” singkat Yasti.

DORONG PENUHI SURAT MENDAGRI, TAC: LEADERSHIP DIUJI

Info adanya surat Mendagri terkait polemik pengalihan RKUD Pemkab Bolmong Cs dari Bank SulutGo ke BNI, direspon Lembaga Studi Sosial dan Politik Tumbelaka Academic Centre (TAC).

Kedua poin yang tertuang dalam surat Mendagri, disarankan untuk segera ditindak-lanjuti. Itu, dinilai guna mencari solusi dari dinamika yang terjadi. “Kalau memang sudah ada surat Mendagri, itu harus dihormati. Apalagi isinya baik. Itu sebaiknya segera ditindak-lanjuti,” tanggap Direktur Eksekutif TAC, Taufik Tumbelaka, Kamis (14/2).

Namun lanjut Taufik, sebaiknya sebelum melakukan RUPS, seluruh pemegang saham melakukan komunikasi informal terlebih dahulu. “Ada baiknya, duduk bersama dulu antara pemegang saham. Apa sih yang tak bisa diselesaikan. Ini juga torang dengan torang (Sesama warga Sulut, red). Supaya tidak ada dinamika yang berkembang. Nanti sesudah ada pembahasan informal, baru dilakukan RUPS,” urainya.

“Di Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta, red), yang sudah dengan  darah, senjata dan perang, boleh terselesaikan, apalagi hanya masalah Bank SulutGo. Kita harus belajar dari masa lalu,” sambung Taufik beranalogi.

Pun begitu, penyelesaian dinamika Bank SulutGo dinilai perlu ada kebesaran hati dari para pemimpin daerah. “Ini leadership pimpinan daerah diuji. Baik Gubernur, Bupati dan walikota. Kesampingkan berbagai ego dan kepentingan tertentu demi Bank SulutGo,” ujarnya.

“Untuk yang belum pindah RKUD, sebaiknya ditahan. Berilah kesempatan direksi untuk berbenah.  Sedangkan yang sudah terlanjur pindah, rangkul agar bisa ‘kembali ke pangkuan ibu pertiwi’ (Bank SulutGo, red). Kan sudah pernah ada contoh Pemda yang pindah RKUD, akhirnya kembali juga ke Bank SulutGo,” imbuhnya.

Terkait, direksi Bank SulutGo, dinilai mesti banyak berbenah. Terutama di jajaran komisaris dan direksi. Sebab masih ada oknum elit Bank SulutGo yang dinilai terkesan tidak mau berbenah. “Itu tergambar di medsos. Ada oknum petinggi Bank SulutGo yang kerap menanggapi dinamika yang terjadi  dengan emosional,”  bebernya.

Pro kontra dinilai merupakan bagian dari dinamika. “Berarti banyak masyarakat yang  peduli dengan Bank SulutGo. Persoalannya, apakah petinggi-petingginya mau peduli. Sebenarnya bola panas ini ada pada  elit bank SulutGo,” semburnya.

 “Direksi, baik komisaris dan direktur bisa berganti. Tapi pegawainya?. Mau teller, marketing dan karyawan lainnya yang bergantung hidup di situ bagimana?. Jangan mereka jadi korban,” kunci jebolan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yokyakarta itu.

KOMISI II DPRD SULUT SUPPORT

Upaya penyelesaian polemik pengalihan RKUD Bolmong CS dari Bank Sulutgo ke BNI melalui RUPS mendapat dukungan dari Legislator Sulut. Langkah tersebut dinilai merupakan salah satu hasil hearing dari Komisi II DPRD Sulut dengan manajeman Bank SulutGo beberapa waktu lalu.

"Sewaktu hearing lalu, saya sudah sampaikan agar Bank Sulutgo harus proaktif. Ketika sudah ada riak-riak dari pemegang saham, seharusnya langsung berkoordinasi dengan dewan. Kan di dewan ada perwakilan di tiap daerah. Representasi politik semua dapil ada di komisi dewan. Jadi bisa melakukan langkah-langkah pendekatan politis di dapil masing-masing," ungkap, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sulut, Noldy Lamalo, Kamis kemarin.

Ia merespon secara positif terkait adanya surat dari Mendagri yang isinya menyangkut dorongan untuk menyelesaikan persoalan peralihan RKUD Pemkab Bolmong Cs tersebut.  "Kalau memang benar sudah ada surat dari kemendagri, itu bagus. Kami juga mengapresiasi. Itu juga bagian kerja DPRD yang melakukan koordinasi ke pusat belum lama ini,”  ujarnya.

RUPS dinilai memang harus dilakukan, karena itu merupakan keputusan tertinggi dari pemegang saham. "RUPS sebenarnya sudah akan dilakukan, tapi tertunda karena adanya masalah ini (Pengalihan RKUD, red)," beber Noldy.

Harapannya, RUPS bisa memberikan solusi yang terbaik. Mengingat yang mengalihkan RKUD dari Bank SulutGo baru Pemda Bolmong, sedangkan yang lainnya (Kotamobagu dan Manado) masih dalam proses. "Baru Bolmong kan yang keluar. Lainnya baru akan keluar. Tergantung dari kesepakatan RUPS, bisa saja dikembalikan. Dengan begitu Bank SulutGo akan kembali mendapat penguatan modal,”  pintanya.

"Kita juga berharap pemda yang keluar dan akan keluar  dari Bank SulutGo, bisa kembali. Karena masalah di sini bukan hanya RKUD, tapi kredit-kredit macet ini bisa berkonsekuensi hukum. Kasihan ASN-ASN-nya,” pungkasnya.

AKUI SEGERA GELAR RUPS, PEMPROV DAN DIREKSI BELUM LIHAT SURAT MENDAGRI

Pemerintah Provinsi Sulut mengaku belum menerima sekaligus melihat isi surat dari Mendagri tertanggal 6 febuari 2019 yang ditujukan kepada Gubernur. Pun begitu, Pemprov menyatakan akan segera menggelar RUPS Bank SulutGo dalam waku dekat ini.

"Saya belum lihat dari Kemendagri. Kemarin waktu rapat di Kemendagri, Bupati/Walikota diingatkan untuk mensuport Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Bank SulutGo itu bagian dari BUMD. Karena itu BUMD harus diperkuat, apalagi sampai mencabut saham,” ujar Pemprov Sulut melalui Kepala Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA), Franky Manumpil kala dikonfirmasi harian ini, Kamis (14/2) kemarin.

“Itu dapat mematikan BUMD yang ada di Sulut. Kalau Bank di daerah rugi, itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Masa mereka pemegang saham, mau kasih mati ‘torang pe bank’. Bukan untuk memperkuat,” sambungnya.

Untuk masalah internal, akan dibahas dalam RUPS. Para pemilik saham baik bupati dan walikota, diperkenankan untuk memberikan masukan dan tanggapan dalam RUPS. “Dalam waktu dekat akan diadakan RUPS. Nanti di situ (RUPS) silahkan Bupati/Walikota sampaikan unek-unek apa. Jangan emosional, langsung mencabut (RKUD) begitu,” singgungnya.

“Bank SulutGo nanti kalau sakit, masuk pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Kalau masuk pengawasan OJK, nanti yang dipersalahkan adalah BNI dan pemerintah kabupaten kota karena ada andil merusak ekonomi di daerah," imbuh Franky tanpa menyebut waktu pelaksanaan RUPS Bank SulutGo tersebut.

Pun begitu, Pemprov yakin persoalan yang menyasar Bank SulutGo akan terselesaikan dalam RUPS. “Kita optimis persoalan itu akan teratasi lewat RUPS,” kuncinya.

Sementara Direktur Utama PT Bank SulutGo, Jeffry Dendeng ketika dikonfirmasi via whatsapp, Kamis kemarin,  mengaku belum mendapat info terkait surat dari Mendagri tersebut. “Saya belum dapat info mengenai itu (Surat Mendagri, red),” singkatnya.

Serupa disampaikan Direktur Kepatuhan Bank SulutGo, Welan Palilingan. “Saya belum lihat surat itu,” tanggapnya. Hal senada disampaikan Komisaris Utama Bank SulutGo, Sanny Parengkuan. “Saya juga belum lihat dan dapat info soal itu,” tutupnya.

Sebelumnya, Dirut  Bank SulutGo, Jeffry Dendeng, membenarkan RUPS akan segera dilaksanakan, setelah sempat tertunda. Itu diperkuat dengan penyataan Gubernur Olly Dondokambey. Sedangkan terkait, wacana pergantian direksi dalam RUPS, Olly menyatakan akan dibicarakan dengan pemegang saham. “Mengenai itu akan dibicarakan dengan pemegang saham lainnya,” tandasnya kala itu.(tim ms)