Penyidik KPK langsung berlalu usai melakukan pemeriksaan selama 10 jam di ruang Kaban Keuangan Minsel, kemarin.(foto: rul)

10 Jam KPK ‘Kurung’ Kaban Keuangan Minsel


Terkait Penggunaan Dana Sertifikasi Guru 48 Miliar

 

Amurang, MS

Kepala Badan Keuangan dan Aset, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), mendapat kunjungan 'tamu istimewa'. Empat orang yang kabarnya adalah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyambangi ruangan Kantor Denny Kaawoan, Kamis (18/5) kemarin. Gedung berlantai 2 itupun langsung dipenuhi puluhan wartawan.

Siang sekira Pukul 10.00 Wita kemarin, satu unit kendaraan Innova hitam, berhenti di depan Kantor Badan Keuangan dan Aset. Dua orang pria berpakaian rapih, turun dan langsung menuju ruangan Kepala Badan Keuangan dan Aset, Denny Kaawoan. 10 menit kemudian, muncul lagi dua wanita, dan langsung menuju ruangan Kaban Keuangan. Total, ada 4 orang petugas dari KPK yang datang.

Di dalam ruangan, terlihat mereka memeriksa sejumlah berkas. Beberapa kali staf Badan Keuangan masuk dengan membawa berkas.

Sekira pukul 13.00 Wita, salah seorang anggota KPK yang memakai jilbab, keluar ruangan. Dia langsung menuju kendaraan Yoyota Avansa Hitam, milik Pemkab. Lucunya, karena buru-buru, salah satu anggota KPK itu, masuk ke pintu sopir. Akhirnya sang sopir yang harus pindah tempat duduk. Sejumlah wartawan  lokal maupun nasonal, berebutan untuk mengambil gambar. Tak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya.

Sementara, 2 orang lainnya masih tinggal di dalam ruangan. Petugas Satuan Pol PP yang berjaga-jaga di depan pintu, enggan memberikan keterangan soal tamu yang masuk.

Pada pukul 13.30, Sekeretaris Daerah (Sekda) Minsel, terlihat berjalan kaki dari gedung induk Kantor Bupati Minsel, menuju ruang kantor Kaawoan. Sekda pun tidak memberikan penjelasan soal kedatangannya.

Dari pantauan wartawan koran ini dari luar, tim dari KPK terlihat melakukan pemeriksaan buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rincian APBD itu dapat dilihat dari layar LCD yang bisa terlihat dari jendela. Keempat petugas KPK itu baru keluar pada pukul 20:00 Wita. Jadi, Kaban Keuangan 'dikurung' KPK di dalam ruangannya selama 10 jam.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkab Minsel, Henry Palit SH, kepada sejumlah wartawan mengaku, 4 orang yang mengurung Kaban Keuangan dan Sekda, benar adalah KPK. "Iya benar. Tim dari KPK datang di tempat ini untuk meminta klarifikasi soal dana sertifikasi, apakah sudah dibayar atau belum," aku Palit, kemarin.

Dijelaskan Palit, semua data yang diminta lembaga rasuah telah dipenuhi pemerintah. "Bahkan KPK memberikan apresiasi atas sikap kooperatif dari Pemkab Minsel," timpalnya.

Bagi pemerintah, kata Palit, langkah KPK ini membuktikan bahwa mereka concern dengan administrasi keuangan di Minsel. Bahkan nantinya jika KPK memerlukan data tambahan Palit mengatakan Pemkab Minsel bersedia memberikannya.

Bupati Minsel Christiany Paruntu, tambah Palit, berharap agar jajarannya bisa bekerjasama dengan KPK untuk memberantas tindakan korupsi di daerah ini. "Ini pesan langsung dari Ibu Bupati bagi kepala-kepala perangkat daerah," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, diduga terjadi penyalahgunaan anggaran dana sertifikasi guru pada 2015. Kala itu Pemkab Minsel memiliki Silpa 2014 sebesar Rp20.181.337.068, dan akan dimasukkan pada APBD 2015. Di tahun 2015, pemerintah pusat kembali mentransfer anggaran untuk membayar sertifikasi guru sebesar Rp111.903.366.000.

Ketika mendapatkan transfer tersebut, berarti anggaran untuk sertifikasi guru telah berjumlah Rp132.084.703.068. Pada tanggal 31 Desember 2015, pemerintah merealisasikan pembayaran sertifikasi guru sebesar Rp83.125.710.890. Berarti tersisa anggaran untuk pembayaran sertifikasi guru sebesar Rp48.959.992.178.

Nah, karena memiliki sisa anggaran, anggaran Rp48.9 miliar ini menjadi Silpa di tahun 2015. Inilah yang dipermasalahkan, sebab anggaran Rp49.9 miliar ini, diduga 'menguap' karena tidak lagi masuk dalam APBD Minsel 2016.(rul mantik)

Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado