187 Pala dan RT Tumbangkan Pemkot Bitung di PTUN

Roda penanganan kasus gugatan perangkat kelurahan terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, berujung putusan. Upaya hukum yang dibangun para Kepala Lingkungan dan Ketua RT (Rukun Tetangga) di Kota Cakalang terhadap pemerintah daerah (tergugat) disambut sorak-sorai penggugat.

Selasa (20/6) kemarin, Ketua Majelis Hakim Zarina SH, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado memutuskan SK Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/162/2016 batal demi hukum. “Dalam eksepsi menyatakan menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menyatakan batal SK Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/162/2016 tentang Penetapan Kepala Lingkungan dan Rukun Tetangga serta Pemberian Biaya Operasional tanggal 28 Oktober 2016, mewajibkan tergugat untuk mencabut SK Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/162/2016 tentang Penetapan Kepala Lingkungan dan Rukun Tetangga serta Pemberian Biaya Operasional tanggal 28 Oktober 2016 tersebut,” sebut Majelis Hakim, sembari membebankan biaya perkara Rp12.854.000 kepada tergugat, dalam putusannya.

Usai pembacaan putusan, Penasehat Hukum penggugat kepada wartawan mengaku bersyukur dengan vonis Majelis Hakim.

“Putusan hakim tadi (kemarin, red) telah memenuhi rasa keadilan. Namun sifatnya belum final karena masih ada kesempatan upaya hukum dari pihak tergugat,” terang Advokat Donny Wulur yang diamini Advokat Christian Papendang.

Sementara itu, usai persidangan, ratusan penggugat yang hadir langsung bersorak kegirangan usai putusan dibacakan. “Pengorbanan kami seakan terbayar dengan putusan ini, sangat menjunjung tinggi rasa keadilan,” urai penggugat dengan penuh riang gembira.

Diketahui, Pemkot Bitung digugat oleh 187  Lingkungan dan Ketua RT Kota Bitung, 20 Desember 2016 lalu, di PTUN Manado. Lewat SK Walikota Bitung 188.45/HKM/162/2016, sekian aparat pemerintahan terkecil di Kota Cakalang itu merasa dilecehkan.

Pokok soal, kendati telah mengabdi beberapa tahun bahkan ada yang puluhan tahun, secara improsedural para pengabdi masyarakat tersebut diberhentikan oleh tergugat. (rhendi umar)

Banner Media Sulut

Komentar