Halidjah Waliy (Ist)

2 Terdakwa Korupsi Reses Bolmong Divonis 1 Tahun


EPISODE pengusutan dugaan korupsi dana reses makan-minum dan perjalanan dinas di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bolmong, mencapai klimaks. AB dan VTS diputus bersalah. Vonis 1 tahun penjara disematkan.

Hal itu mencuat dalam sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Sulut, Rabu (8/2). Majelis Hakim yang diketuai Halidjah Waliy, memutus bersalah kedua terdakwa, yakni AB alias Alub dan VTS alias Vonny. Majelis Hakim sepakat memberikan hukuman penjara 1 tahun dan subsidaer Rp50 juta diganti 2 bulan penjara.

“Kami Majelis Hakim menilai putusan ini sesuai dengan seluruh fakta persidangan yang ada,” tandas Halidjah didamping Hakim Anggota, Nick Samara dan Wenny Nanda.

Terpisah, Penasehat Hukum (PH) kedua terdakwa, Rio Maikel Pusung, menanggapi positif hasil persidangan tersebut. Menurutnya, putusan 1 tahun penjara layak untuk diterima clientnya. “Karena jika dilihat dalam seluruh fakta persidangan, client kami hanya dijadikan alat oleh para anggota DPRD. Ini juga yang kami sampaikan dalam pembelaan, sehingga Majelis Hakim dapat menilai apa yang terjadi dalam korupsi reses ini. Sejauh ini client kami senang dan menerima putusan ini,” tandas Pusung.

Diketahui, dugaan penyimpangan dana reses Bolmong terkuak lewat hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut. Temuan kejanggalan dan indikasi penyalahgunaan dana reses DPRD Bolmong ini terjadi pada tahun 2013-2014. Buntutnya, indikasi korupsi dana reses Bolmong langsung dilidik Kejari Kotamobagu sejak tahun 2014. Dalam perkembangannya, pihak Kejari menetapkan VTS dan AB sebagai tersangka. Tanggal 11 April 2016, keduanya langsung ditahan penyidik kejaksaan dengan mengacu pada 21 ayat (1) KUHAP.

Selanjutnya, kedua tersangka diseret ke pengadilan Tipidkor Sulut dan ditetapkan sebagai terdakwa. Masing-masing terdakwa dibuat dalam berkas terpisah. Terdakwa Alub selaku PPTK kegiatan reses tahap I, telah membuat dokumen pertanggungjawaban belanja makan minum, sewa tempat dan perjalan dinas anggota DPRD pada kegiatan reses I yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Akibat perbuatan terdakwa Alub dan berdasarkan perhitungan kerugian negara pada kegiatan reses I, negara mengalami kerugian sebesar Rp442 juta. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 8 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp750 juta.

Sementara itu, terdakwa Vonny selaku PPTK kegiatan reses tahap II dan III di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bolmong, terkuak membagikan dana reses tahap III kepada 30 anggota DPRD. Dengan demikian total kerugian negara pada kegiatan reses II dan III sebesar Rp 890 juta. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 8 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp 750 juta.(rhendi umar)

Komentar

Populer hari ini

Sponsors

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado