Darwis Zulfikri

227 Kumtua di Minahasa Terancam TGR

JAJARAN pemerintah desa di Kabupaten Minahasa dibelit persoalan serius. Bau menyengat penyalahgunaaan anggaran diendus aparat kepolisian. Pembayaran tunjangan Hukum Tua (Kumtua) di 227 desa dinilai janggal dan melanggar aturan.

Hasil penyelidikan aparat Kepolisian Resor (Polres) Minahasa mengungkap adanya kelebihan pembayaran dalam tunjangan untuk seluruh Kumtua. "Kelebihan yang dimaksud yaitu tunjangan untuk Kumtua sudah ditata dalam dana desa tapi ditata juga dalam ADD (Alokasi Dana Desa). Artinya dibayarkan hingga dua kali," beber Kapolres Minahasa AKBP Syamsubair melalui Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Bripka Zulfikri Darwis dalam wawancara bersama Media Sulut (MS), Senin (22/8).

"Sesuai undang-undang itu tidak diperbolehkan. Sanksinya bisa dikenakan TGR (Tuntutan Ganti Rugi)," paparnya.

Namun, Darwis mengaku belum mengetahui pasti berapa jumlah pembayaran tunjangan bagi Kepala Desa yang diatur dalam undang-undang. "Saya cari di undang-undang tapi tidak dicantumkan. Mungkin tak ada standar baku atau menyesuaikan di setiap daerah. Makanya kami akan melihat Perbup yang mengatur soal itu, pasti ada," imbuhnya.

"Yang pasti kalau dibayarkan dua kali itu melanggar aturan," tambah penyidik potensial Polres Minahasa itu.

Terkuaknya dugaan penyalahgunaan anggaran itu berawal dari penyelidikan yang dilakukan Polisi. Korps Bhayangkara belakangan memang kian getol mengawasi pengelolaan ADD dan Dandes. "Rata-rata desa menerapkan pembayaran tunjangan yang seragam. Makanya ada kecurigaan juga bahwa konsep pembayarannya seperti diatur," ujarnya.

Langkah Polisi membongkar dugaan penyimpangan anggaran desa menuai dukungan masyarakat. Alan Parinusa, tokoh pemuda Minahasa mendorong aparat untuk menuntaskan berbagai temuan penyimpangan ADD dan Dandes. "Apresiasi buat Polres Minahasa yang berani mengambil sikap tegas. Tentu jadi harapan besar bagi masyarakat Minahasa untuk memberantas berbagai praktik korupsi, apalagi indikasinya sudah jelas," kata dia.

Disisi lain, Parinusa mempertanyakan kinerja lembaga audit negara dan pemerintan daerah, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Minahasa. Dia merasa heran bagaimana bisa kelebihan pembayaran yang sudah sangat jelas seperti itu bisa lolos dari para auditor. "Apalagi berlaku di semua desa, kan aneh jika tidak masuk dalam temuan lembaga audit," lugasnya. Ke depan dia berharap, pemanfaatan dana bantuan pemerintah pusat itu bisa bebas dari berbagai praktik yang merugikan negara. "Intinya ini menjadi warning bagi pemerintah desa dan juga pemerintah daerah di Minahasa," sebutnya.(jackson kewas)

Banner Media Sulut

Komentar