Ancam Stabilitas Daerah, Pemprov Didesak Tengahi Polemik Tapal Batas


Manado, MS

Sengketa tapal batas di Bumi Totabuan menajam. Aksi klaim batas wilayah antara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) induk, picu ketegangan. Potensi konflik menganga.

Kondisi itu memantik reaksi penghuni Gedung Cengkih. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) didesak ambil langkah.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Hanafi Sako, meminta pemerintah di Kabupaten Bolmong dan Bolsel untuk bersabar. Ini demi menjaga stabilitas keamanan di daerah masing-masing. "Saya sebagai masyarakat, sebagai juga representasi masyarakat Bolmong Raya menghimbau kepada pemerintah di Bolsel dan Bolmong Induk, untuk menahan diri. Dalam hal ini menjaga stabilitas yang sudah kondusif supaya mengaja hal-hal yang tidak diinginkan bersama," pinta politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

Selanjutnya, Pemprov Sulut diharapkan menengahi persoalan ini. Baik terhadap pihak pemerintah Bolmong maupun Bolsel. "Supaya apa yang diharapkan pusat dan provinsi tentang stabilitas keamanan dapat terjaga," pungkasnya.

Ia mengakui, secara yuridis batas Bolsel itu sebelumnya sudah didatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), namun ada yang melakukan judicial review, dipicu adanya aktivitas pembangunan di perbatasan. Makanya, Sako menganjurkan, agar kedua daerah bersabar supaya di masyarakat perbatasan tidak terjadi konflik. "Ini putusan MA (Mahakamah Agung) kita  tunggu saja. Harapannya apa yang diputuskan boleh diterima kedua belah pihak," ungkapnya.

"Bisa jadi nantinya, kami pihak Komisi I akan melakukan turun langsung ke lapangan untuk cek on the spot," imbuhnya.

Sebelumnya, hubungan Pemkab Bolmong dan Pemkab Bolsel memanas. Pembangunan tugu perbatasan di Puncak Tongara, Desa Matali Baru, Kecamatan Lolayan, jadi pemantik.

Bupati Bolmong, Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow meminta proses pembangunan tugu tersebut untuk segera dihentikan. Itu guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

"Jangan coba-coba membangun tugu perbatasan di wilayah Pemkab Bolmong karena akan ada pertumpahan darah. Semua tugu tapal batas antara Pemda Bolsel dan Pemda Bolmong akan ditinjau dan dirobohkan karena statusnya masih judicial review di MA (Mahkamah Agung)," tegas Yasti, Senin (30/7).

Yasti pun mengajak masyarakat Bolmong yang terbentang di wilayah Dumoga hingga Poigar, untuk mempertahankan setiap jengkal tanah milik Bolmong. "Pertahankan setiap jengkal tanah Bolmong dengan cara apa pun, baik otak mau pun otot dari para pencuri," ajak Yasti.(arfin tompodung)


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors