30 LEGISLATOR BOLMONG KANS TERSANGKA

Manado, MS

Dugaan Korupsi Mami Bergulir di Meja Hijau

Gerak roda penegakan hukum dugaan korupsi reses makan minum (Mami) dan perjalanan dinas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow (Bolmong), kian menegangkan. Teranyar, belasan legislator ‘diseret’ ke ruang pengadilan. Sejumlah kejanggalan terkuak. Aksi nakal para wakil rakyat ‘terburai’ di atas meja hijau. Jerat tersangka pun kini mengintai.

Aroma pelanggaran personil DPRD Bolmong periode 2009-2014, terkait penggunaan dana reses Tahun Anggaran 2013-2014, kembali disidangkan Pengadilan Tipidkor Manado, Rabu (2/11) kemarin. Pada babak ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Da’wan Manggalupang SH, ikut menghadirkan 15 orang saksi. Semuanya mantan pimpinan dan anggota DPRD Bolmong. 8 di antaranya masih aktif duduk di rumah rakyat hingga kini.

Fakta menarik tersaji, saat Majelis Hakim yang diketuai Halidjah Wally, didampingi Hakim Anggota Nich Samara dan Jemmy Lantu, menggelitik keterangan dari para saksi soal tugas Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Para saksi pun mengakui kalau dalam pelaksanaan reses, mereka telah mengambil alih tugas tersebut.

Hal itu dilakukan dengan cara menyiapkan sendiri teknis pelaksanaan reses, baik dari segi makan-minum (Mami), sewa tenda dan operasional lainnya. Parahnya, bentuk pertanggungjawabkan justru diserahkan pada Kesekretariatan Dewan.

Buntutnya, ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut melakukan pemeriksaan, menemukan adanya kejanggalan dalam penggunaan dana reses. Aroma penyimpangan itu berbuah.  Dua staf di Sekretariat Dewan Bolmong, yakni VTS alias Vonny dan AB alias Alup, langsung terseret ke meja hijau. Sebab, dari temuan BPK, terkuak adanya indikasi mark-up yang diduga kuat telah dilakukan keduanya. Tak hanya itu, nota fiktif soal pertanggungjawaban anggaran Mami juga telah menjadi temuan BPK.

Dalam persidangan, 15 saksi juga turut mengakui bahwa mereka telah menerima tunai dana reses dari para terdakwa. Namun mereka tidak membenarkan soal nota anggaran Mami yang diduga fiktif.

Para saksi yang diperiksa di persidangan, masing-masing Abdul Kadir Mangkat, Tenty Golasik, Fonnie Poppy Pandeirot, Alfian Sumilat, Delti Sandra Kaligis, Faisal H, Jacobus J Tjia, Meiny F Walalangi, I Ketut Sukadi, Welty Komaling, Thamrin Mokoginta, Muhammad Z Mokoagow, Yusra Alhabsy, Vera Pandelaki dan Marthen Tangkere.

Mantan Ketua DPRD Bolmong, Abdul Kadir Mangkat, saat dimintai keterangan oleh Majelis Hakim menjelaskan, dirinya mengakui telah menerima uang yang dikucurkan selama empat kali tetapi hanya melaksanakan reses satu kali. “Saya hanya satu Dapil, jadi saya hanya melaksanakan selama satu kali,” jelasnya.

Usai mendengarkan keterangan para saksi, Majelis Hakim kembali menunda jalannya persidangan hingga pekan depan, dengan agenda pemeriksaan terdakwa.

Pada sidang sebelumnya, Majelis Hakim telah lebih dulu memeriksa 4 anggota DPRD Bolmong yaitu Bobi Mokodompis, Frets Modeong, Roike Wacong dan Muhtan Mamonto. Anehnya, keempat saksi saling berbeda pendapat. Dua di antaranya mengemukakan jika pelaksanaan reses dilakukan dengan cara pencairan uang terlebih dahulu baru laksanakan reses. Berbeda dengan dua saksi lainnya  yang mengaku terlebih dahulu melaksanakan reses baru dilakukan pencairan, dengan uang pengganti.

Fakta menarik lain dalam persidangan yang lalu ditemukan, selama reses dijalankan, keempat saksi mengaku sudah memberikan laporan pertanggungjawaban pada Sekretariat DPRD. Tapi laporan tersebut tidak ditemukan. "Kami sudah memberikan laporan, tanya saja pada terdakwa," kata salah satu saksi.

Kisah miring lainnya terungkap. Dalam pelaksaanaan reses diwajibkan anggota DPRD menggelarnya pada enam titik (tempat). Tapi para saksi mengaku tidak menjalankan secara keseluruhan. Padahal anggaran reses triwulan 1, 2 dan 3 telah dicairkan.

Akibat pernyataan itu, Hakim Nick Samara pun mempertanyakan kenapa anggota DPRD tidak dijadikan sebagai tersangka. “Mereka menerima uang tapi mereka tidak dijadikan sebagai tersangka. Mereka tidak menjalankan fungsi pengawasan di lapangan,” tandasnya.

Diketahui Surat Dakwaan masing-masing terdakwa dibuat dalam berkas terpisah. Terdakwa Alub selaku PPTK kegiatan reses tahap I, telah membuat dokumen pertanggungjawab belanja makan minum, sewa tempat dan perjalan dinas anggota DPRD pada kegiatan reses I, tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Akibat perbuatan terdakwa Alub dan berdasarkan perhitungan kerugian negara pada kegiatan reses I, negara mengalami kerugian sebesar Rp 442 juta. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaiman dalam pasal 8 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanab korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terdakwa Vonny selaku PPTK kegiatan reses tahap II dan III di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bolmong. Ia membagikan dana reses tahap III kepada 30 anggota DPRD. Dengan demikian total kerugian negara pada kegiatan reses II dan III sebesar Rp 890 juta.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaiman dalam pasal 8 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidan korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Seperti diketahui, dalam perkara ini, terdakwa VTS dan AB telah dijerat hukum atas pembagian dana reses terhadap 30 legislator periode lalu, serta diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi dengan memasukan laporan pertanggungjawaban fiktif, yang akhirnya menjadi temuan BPK.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, kedua terdakwa langsung dijerat pidana JPU dengan bersandar pada pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, untuk dakwaan primair.

Sedangkan untuk dakwaan kedua, JPU menggunakan pasal 3, jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, untuk dakwaan subsidair, dan pasal 8, jo pasal 18 ayat (1), jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

 

JPU : KETERANGAN AHLI TENTUKAN NASIB 30 ANGGOTA DPRD BOLMONG

Dugaan korupsi dana reses DPRD Bolmong Tahun Anggaran 2013-2014 bergerak maju ke Pengadilan Tipidkor Manado. Proses sidang kian menegangkan. Sejumlah kesaksian mengejutkan, penuh kejanggalan, terus membanjiri arena sidang. 30 legislator negeri lumbung beras di era tersebut, dinilai kans terjerat.

Dalam sidang Kamis (27/10) lalu, anggota Majelis Hakim, Nick Samara sempat mempertanyakan kenapa seluruh anggota DPRD tidak dijadikan sebagai tersangka. “Mereka menerima uang tapi mereka tidak dijadikan sebagai tersangka. Mereka tidak menjalankan fungsi pengawasan di lapangan, sepatutnya mereka bertanggungjawab,” tegasnya.

Pernyataan itu direspon panas kuasa hukum terdakwa, Adv Bobby Kaunang SH. Ditegaskan, sangat jelas fakta persidangan menyebut anggota DPRD Bolmong bisa dijadikan tersangka. “Lihat saja di sidang, yang menerima dana harusnya diseret. Terlihat potensi 30 legislator dimaksud untuk bertanggung jawab. Kami tantang JPU untuk menyeret mereka,” sebut Kaunang.

Menyikapi hal itu, JPU Da’wan Manggalupang mengaku, akan melihat fakta persidangan. Jika terdapat keterangan ahli menyebutkan para anggota DPRD Bolmong bersalah, potensi terseret terbuka lebar.

“Nanti kita lihat fakta persidangan terlebih dahulu. Kalau nanti keterangan ahli para anggota dewan bersalah, pasti diseret,” singkat JPU, kepada sejumlah wartawan usai persidangan.

Diketahui, dugaan penyimpangan dana Reses Bolmong ini telah ditangani Kejari Kotamobagu sejak 2014 lalu. Dalam pengusutan kasus, sudah ada beberapa mantan anggota dewan yang telah dipanggil penyidik, guna dimintai keterangan. Di antaranya, Tenty Golasik, Fonnie Poppy Pandeirot, Royke Wayong, Faisal Ani, Herman Kembuan, Alfian Pobela, Lutmadi Tongkad.

Dalam perkembangannya, pihak Kejari kemudian ikut menetapkan VTS dan AB sebagai tersangka. 11 April 2016, keduanya langsung ditahan Penyidik Kejaksaan dengan mengacu pada 21 ayat (1) KUHAP.

Tak hanya itu, penahanan terhadap AB yang diketahui selaku PPTK Reses 1 dan VTS selaku PPTK Reses 2 dan 3, dilakukan Penyidik juga sebagai bagian dari usaha mempercepat proses penyidikan. Keduanya diduga kuat terlibat atas dugaan korupsi dana reses 30 anggota DPRD Bolmong tersebut.

Diketahui pula, proses penyelidikan ditempuh pihak Kejari Kotamobagu begitu mendapat informasi kalau kegiatan reses ternyata tidak dilaksanakan atau fiktif. Padahal, anggaran ratusan juta telah dikucurkan.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, kedua staf di kantor DPRD Bolmong itu digiring penyidik hingga ke meja hijau.

 

KERJA KORPS ADHYAKSA DIAPRESIASI

Langka maju penanganan kasus dugaan korupsi dana reses DPRD Bolmong, menuai reaksi positif berbagai elemen masyarakat. Usaha penuntasan kasus ini diyakini bisa menegaskan kepercayaan rakyat terhadap Korps Adhyaksa.

“Kami apresiasi Kejaksaan yang menunjukkan keseriusannya menuntaskan kasus reses dewan Bolmong. Kami berharap, kasus ini akan terus diusut hingga tuntas,” aku Ketua Lembaga Penelitian Ilmu Hukum Bolmong, Sofyanto.

Keberanian penegak hukum akan diuji. Warning pun dilayangkan ke pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum kasus reses DPRD Bolmong. “Kalau terbukti bersalah, seret. Siapa pun dia. Jangan sampai ruang sidang menjadi tumpul akibat ‘permainan nakal’ pihak-pihak tertentu. Tapi kami percaya, aparat penegak hukum akan bekerja maksimal. Di satu sisi, elemen masyarakat akan terus memantau dan mengkritisi penuntasan kasus ini,” kuncinya. (rhendi umar/endar yahya)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado