Julius Jems Tuuk

83 ASN Terjerat Hukum, Dewan ‘Cambuk’ BKD

Manado, MS

Arus desakan untuk mencabut status 83 Aparatur Sipil Negara (ASN) terjerat kasus korupsi, mengalir kencang. ‘Paksaan’ itu kembali datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diminta ambil langkah tegas.

83 ASN ini tersebar di kabupaten/kota dan provinsi di Sulut. Mereka masih aktif bahkan tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Atas masalah tersebut, legislator pun mendesak supaya instansi yang menangani masalah pegawai ini mengambil inisiatif.  Pihak BKD diminta jangan melempar tanggung jawab atas persoalan puluhan ASN itu. “Jangan nanti kalau sudah ada masalah baru bilang kita tidak tahu. Bilang tidak bisa ambil keputusan. Mana bisa begitu. Mereka harus ambil inisiatif,” tegas Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulut, Julius Jems Tuuk, Senin (29/1), saat dihubungi harian ini.

Ia menjelaskan, BKD adalah gerbong para birokrat. Problem itu bukan lagi tanggung jawab dinas dimana mereka yang terkena kasus korupsi bekerja. “Seperti kita kerja di swasta, kalau kena masalah, bagian HRD (Human Resources Development) kita langsung cut, tidak bayar gaji. Kalau sudah ada temuan dilaporkan di inspektorat dan bergulir di pengadilan, berarti mereka (BKD, red) harus ambil inisiatif. Jangan katakan kita tidak dapat tembusan dari pengadilan,” sembur legislator vokal ini.

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, masalah korupsi ini sebenarnya ada pada kepribadian seorang ASN. Sistem dalam kepemerintahan bisa diterapkan untuk memproteksinya namun tidak bisa mengubah moral ASN yang melakukan korupsi. “Ada inspektorat yang melakukan audit tapi kalau ASN memang papancuri tetap papancuri. Sedangkan yang kita bahas kemarin 83 ASN ini, sudah ada keputusan incraht dari pengadilan. Harusnya mereka sudah tidak ada tapi mengapa tetap dibayar gaji,” pungkas wakil rakyat daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya. (arfin tompodung)


Komentar