Aditya Anugrah Moha / Marlina Moha Siahaan


ADITYA - MMS TERANCAM TAMAT

Manado, MS

Aditya Anugrah Moha di ujung tanduk. Politisi Golkar itu kans tergusur dari Senayan. Jeruji besi menantinya usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sang Bunda, Marlina Moha (MMS) pun terancam menjalani nasib yang sama.

 

Akhir pekan lalu, publik negeri dihebohkan dengan peristiwa penangkapan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Sudiwardono dan anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Aditya Anugrah Moha. Keduanya terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

 

"Suap itu untuk memengaruhi putusan banding dan tidak melakukan penahanan atas mantan Bupati Bolaang Mongondow Marlina Moha Siahaan, ibunda Aditya," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (7/10).

 

"Pada Kamis sore 5 Oktober, diketahui SDW (Sudiwardono) selaku ketua Pengadilan Tinggi  Manado dan istri tiba di Jakarta dari Manado dan menginap di hotel daerah Pecenongan Jakarta pusat. Hotel diduga dipesan AAM (Aditya Anugrah Moha) atas nama orang lain," beber Laode.

 

Konferensi pers itu dilakukan bersama dengan Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung (MA) Agung Sunarto, Juru Bicara MA yang juga Ketua Umum Ikatan Hakim Suhadi serta Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah.

 

"Selanjutnya pada Jumat malam, 6 Oktober 2017 sekitar pukul 23.15 WIB setelah kembali dari acara makan malam bersama keluarga, SDW tiba di hotel tempat menginap. Beberapa saat setelah itu diindikasikan penyerahan uang di pintu darurat hotel," ungkap Laode.

 

Setelah penyerahan, tim KPK mengamankan Aditya beserta ajudannya di lobi hotel.

 

"Saat tim KPK ke kamar hotel ditemukan 30 ribu dolar Singapura dalam amplop putih dan 23 ribu dolar Singapura dalam amplop cokelat. Uang dalam amplop cokelat diduga sisa pemberian sebelumnya," tambah Laode, sehingga tim KPK total mengamankan 64 ribu dolar Singapura.

 

Tim KPK juga mengamankan 11 ribu dolar Singapura di mobil Aditya. Uang itu diduga bagian dari total 'commitment fee' secara keseluruhan yaitu Rp 1 miliar yang diberikan dalam bentuk mata uang dolar Singapura.

 

Lima orang lalu dibawa ke KPK untuk menjalani pemeriksaan yaitu Aditya, Sudiwardono, istri Sudiwardono berinisial Y, ajudan Aditya dengan inisial YM serta supir Aditya berinisial M.

 

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengungkapkan, keberhasilan OTT ini setelah KPK berkoordinasi dengan Mahkamah Agung. "Ini salah satu hasil kerjasama KPK dengan MA," jelas Basaria.

 

HAKIM SUDIWARDONO DAN ADITYA RESMI TERSANGKA

 

Status tersangka dugaan suap resmi disematkan KPK terhadap Sudiwardono dan Aditya Anugrah Moha.

 

Korupsi suap itu terkait putusan banding perkara kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2010.

 

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dan melakukan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji ketua Pengadilan Tinggi Manado, maka KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan 2 tersangka yaitu sebagai penerima SDW (Sudiwardono) ketua PT Manado sebagai ketua majelis hakim dan sebagai pemberi AAM (Aditya Anugrah Moha) anggota DPR Komisi XI periode 2014-2019," terang Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (7/10).

 

Sudiwarsono dan Aditya diamankan dalam OTT KPK di hotel di daerah Pecenongan Jakarta Pusat pada Jumat (6/10) malam, dengan barang bukti sebesar 64 ribu dolar Singapura.

 

"Diduga pemberian uang terkait dengan penanganan perkara banding dengan terdakwa Marlina Mona Siahaan selaku Bupati kabupaten Bolaang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2015 untuk mempengaruhi putusan banding dalam perkara tersebut serta agar penahanan terhadap terdakwa tidak dilakukan," tambah Laode.

 

Marlina adalah ibu dari Aditya yang divonis pada Juli 2017 lalu oleh Pengadilan Negeri Manado dengan hukuman 5 tahun pidana penjara dengan denda Rp 200 juta dan uang pengganti sebesar Rp 1,2 miliar subsider 2 tahun kurungan.

 

Majelis hakim menilai bahwa Marlina terbukti melakukan korupsi TPAPD Bolaang Mongondow sebesar Rp1,25 miliar saat masih menjabat sebagai Bupati Bolaang Mongondow 2010. Marlina juga terbukti melakukan pencucian uang.

 

Commitment fee sebesar Rp 1 miliar dan dijadikan dalam bentuk dolar Singapura sehingga menjadi jadi sekitar 100 ribu dolar Singapura.

 

Pemberian uang sudah dilakukan sejak pertengahan Agustus 2017.

 

"Yaitu diserahakan 60 ribu dolar singapura dari AAM ke SDW di Manado pada pertengahan Agustus 2017. Selanjutnya pada Jumat, 6 Oktober 2017 diserahkan 30 ribu dolar Singapura di Jakarta kemudian diamankan tim KPK dalam OTT,"  papar Laode.

 

Pada hari Jumat itu juga, tim KPK mengamankan 23 ribu dolar Singapura sebagai sisa pemberian pertama pada Agustus 2017 dan 11 ribu dolar Singapura yang diamankan di mobil Aditya.

 

"Kode yang digunakan mohon maaf menggunakan 'pengajian', jadi pertemuannya kapan nanti kita bertemu di mana, kan kode pengajian ini jarang-jarang terjadi. Nilai fee awal 100 ribu dolar Singapura untuk mempengaruhi putusan banding dan agar tidak ditahan selama proses persidangan berjalan," jelas Laode.

 

KPK juga terus mengembangkan kasus ini termasuk keterlibatan pihak lain serta asal usul uang yang diberikan kepada Sudiwardono.

 

Sebagai penerima Sudiwardono disangkakan pasal Pasal 12 huruf c atau pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

 

Pasal itu menyebut mengenai hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

 

Sedangkan sebagai pemberi, Aditya Anugrah Moha disangkakan pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

 

Pasal itu menyebut orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman penjara minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara serta denda Rp 750 juta.

 

ADITYA MENGAKU DEMI IBU

 

Aditya Anugrah Moha, si tersangka penyuap Ketua Pengadilan Tinggi Manado, menggunakan rompi oranye khas tahanan KPK.

 

Pantauan di Kantor KPK, dia keluar pada Minggu (8/10) pukul 00.56 WIB. Aditya mengatakan minta maaf kepada masyarakat atas apa yang dia lakukan.

 

Dia melakukan itu demi menyelamatkan ibunya, MMS yang sedang banding di Pengadilan Tinggi Manado. MMS divonis lima tahun penjara.

 

"Saya berusaha semaksimal mungkin, niat saya baik tapi mungkin cara yang belum terlalu tepat. Saya berjuang, saya berusaha maksimal demi nama seorang ibu," ucap Aditya kepada wartawan sebelum masuk ke mobil tahanan.

 

Sebelum Aditya keluar, Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono telah keluar lebih dahulu. Dia keluar pada pukul 00.40 WIB.

 

Sudiwardono tidak mengatakan apapun kepada media. Memakai batik biru, dia berjalan menuju mobil tahanan.

 

KPK TEMUKAN SURAT AGAR MMS TAK DITAHAN

 

Suap 'selamatkan ibu' yang menyeret anggota DPR dapil Sulut, Aditya Anugrah Moha, diakui dilakukan untuk menolong sang ibu, MMS. KPK pun menemukan surat agar Marlina tak ditahan.

 

Aditya diduga melakukan suap untuk 2 kepentingan. Pertama agar  ibunya  tidak ditahan, serta untuk mempengaruhi putusan banding.

 

"Tim (penyidik) juga telah menemukan surat yang diterbitkan Pengadilan Tinggi Manado agar terdakwa tidak ditahan. Surat ini diketahui tertanggal setelah indikasi pemberian pertama terjadi pada pertengahan Agustus 2017 lalu," ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Minggu (8/10).

 

KPK juga menemukan total commitment fee sebesar SGD 100 ribu. Peruntukan duit itu juga terpisah menjadi dua: SGD 20 ribu diberikan agar tidak dilakukan penahanan terhadap Marlina Moha dan SGD 80 ribu untuk mempengaruhi putusan banding.

 

"Terkait dengan tujuan mempengaruhi putusan, diketahui ada informasi agar pada tingkat banding terdakwa dibebaskan atau dijatuhi hukuman minimal," tutur Febri.

 

KPK 'BONGKAR' RUDIS DAN RUANGAN KEPALA PT

 

Pasca ditetapkannya Kepala PT Manado, Sudiwardono sebagai tersangka kasus suap oleh KPK, Minggu (8/10), Tim KPK melakukan penggeledahan di Rumah Dinas Kepala PT Manado di Jalan CH Taulu Nomor 6, Kelurahan Bumi Beringin dan Kantor Pengadilan Tinggi Jln Sam Ratulangi Manado.

 

Berdasarkan informasi dari awak media, Tim KPK tiba di Bandara Sam Ratulangi Manado pukul 10.00 WITA, dengan 27 personil.

 

KPK  kemudian langsung membentuk dua tim dan melakukan pemeriksaan secara serentak. Dimulai  pukul 11.00 WITA. Namun penggeledahan di rumah dinas yang lebih dulu selesai pada pukul 15.00 WITA. Tim KPK yang terpantau berjumlah 14 orang itu, langsung menuju kendaraan masing-masing yaitu mobil kijang Innova nomor polisi 1154 FH berwarna Putih, mobil Kijang Innova nomor polisi B 1059 EOU, dan mobil Kijang Innova dengan nomor polisi DB 1740 LG, dengan membawa koper berwarna hijau dan ransel kecil yang diduga berisi barang bukti untuk diajukan di peradilan.

 

Penjaga rumah dinas bernama Agus, ketika ditanya apa saja yang dilakukan penyidik KPK dirinya mengaku tidak tahu.

"Saya hanya penjaga rumah, saya tidak tahu menahu," aku Agus.

 

Sementara, di Pengadilan Tinggi, tampak 5 orang anggota Polisi berpangkat brigadir polisi dua (Bripda) menjaga keamanan di depan pintu masuk PT.

 

Awak media hanya bisa memantau luar pintu. Sedikit demi sedikit beberapa anggota PT terlihat keluar dari ruangan. Sekira pukul 15.00 WITA, dua orang terlihat membawa makanan dus ke dalam kantor PT. Salah satu anggota saat ditanya dari jam berapa di lokasi tersebut, ia menjawab jam 12.00 WITA

 

KPK selesai melakukan pemeriksaan pukul 19.00 WITA. Terpantau, tim berjumlah 13 orang, mengunakan masker kain anti debu, tampak menggunakan rompi khas KPK serta membawa dua koper berwarna hijau dan sebuah kardus berkas, menuju ke arah mobil dan langsung bergerak.

 

Sekira pukul 19.35 WITA, Wakil Kepala Pengadilan Tinggi  Siswandriyono keluar dari Pengadilan Tinggi Manado.

 

Ketika dihampiri awak media, dirinya menjelaskan semua yang dibutuhkan KPK telah mereka layani. Baik penggeledahan di ruangan Kepala PT dan Rumah dinas Kepala PT.

 

Ia mengungkapkan ada satu hakim Ad Hoc atau hakim bersifat sementara, yang diperiksa yaitu Andreas Lume, untuk dimintai keterangan.

 

Lebih lanjut dirinya memastikan berkas yang dibawa KPK adalah berkas korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Bolaang Mongondow yang menjerat terdakwa MMS.

 

"Salinan perkara MMS kita berikan. Tapi aslinya tetap ada pada kami," jelasnya.

 

Ditanya kapan akan berproses  persidangan lanjut kasus TPAPD tersebut, ia menjawab masih akan berkordinasi dengan atasan.

 

Siswandriyono pun menjelaskan, selain ruangan Kepala PT, KPK juga menggeledah ruangan IT.

 

"Ya, mereka juga menggeledah ruangan IT, tapi saya pastikan penyegelan ruangan Kepala PT tidak ada, " tandasnya.

 

Disinggung apakah pihak PT sudah menjenguk atasanya saat ini, ia mengaku  belum mempunyai akses.

"Kalau itu kita nga ada akses ke KPK," singkatnya.

 

DUA KALI LOLOS DAKWAAN DAN TAK DITAHAN

 

Anggota DPR Aditya Anugrah Moha menyuap Ketua PT Manado, Sudiwardono, agar ibunya, MMS, tidak masuk penjara.

 

MMS merupakan Bupati Bolaang Mongondow dua periode berturut-turut, 2006-2016. Setelah selesai menjabat, perlahan Marlina disidik atas dugaan kejahatan korupsi yang dilakukannya.

 

Marlina dijerat kasus APBD terkait anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan honor pegawai tidak tetap (TPAPD), senilai Rp 12,5 miliar. Di kasus ini, anak buahnya dihukum terlebih dahulu karena korupsi anggaran itu. Mereka adalah:

 

  1. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Mursid Potabuga.
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Ferry L Sugeha.
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal dan Statistik (BP3MS) Kabupaten Bolaang Mongondow, Suharjo Makalalang.
  4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Cymmy Chebby Philip Wua.
  5. Bendahara Umum Daerah, Ikram S Sainggaru.
  6. Asisten III, Farid Asimin.

 

Setelah enam anak buah Marlina masuk penjara dan hukumannya berkekuatan hukum tetap, jaksa menyidik Marlina dan menghadirkan ke meja hijau.

 

Pada 15 Maret 2016, PN Manado mengabulkan eksepsi Marlina dan menyatakan dakwaan Marlina batal demi hukum. Marlina lolos dari bidikan jaksa.

 

Jaksa kemudian kembali menghadirkan Marlina ke meja hijau. Lagi-lagi, PN Manado membatalkan dakwaan jaksa dalam putusan sela yang dibacakan pada 18 Oktober 2016.

 

Jaksa tak patah arang dan menghadirkan Marlina ke meja hijau untuk ketiga kalinya. Hasilnya, PN Manado menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan memerintahkan Marlina membayar uang pengganti Rp 1,2 miliar dalam sidang 19 Juli 2017.

 

Meski dinyatakan bersalah, Marlina tidak ditahan dan bebas pergi ke mana saja hingga kini. Mengapa bisa begitu? Misterius.

 

Mendapati ibunya terancam masuk penjara, anak Marlina, Aditya mencari jalan agar ibunya divonis bebas. Aditya menjanjikan Sudiwardono sebanyak Rp 1 miliar, dengan catatan ibunya divonis bebas. Tapi baru USD 64 ribu diserahkan, KPK mengendus rasuah itu dan menangkap mereka.

 

TERANCAM 'DIGUSUR'

 

Aditya Anugrah Moha bakal sulit terlepas dari jerat hukum usai terseret dalam OTT KPK. Kursi yang didudukinya di Senayan pun kans terlepas.

 

"Ya, ini OTT jadi sulit menghindari hukuman. Golkar pasti akan mengevaluasinya. Kemungkinan besar ia akan di-PAW dari kursi DPR," nilai pengamat politik pemerintahan, Nedine Sulu.

 

Nasib yang sama juga kans dialami ibunya, MMS. "Kasus dugaan suap Aditya pasti akan membuat proses hukum MMS berjalan semakin cepat. Artinya, dia pun terancam segera divonis. Kursinya di DPRD Sulut pun otomatis terancam," kata Sulu sembari menegaskan jika kasus dugaan suap Aditya terbukti,  berpeluang memberatkan MMS nanti.

 

Sejumlah pengurus partai Golkar Sulut, ketika dimintai tanggapan, rata-rata masih enggan memberikan komentar. Hanya nada prihatin yang sempat terucap. (rhendi umar/mrd/dtc)

Komentar