ADM DAN EKS KETUA PT MANADO DIVONIS

Jakarta, MS

Episode sidang kasus suap yang menyeret legislator Senayan dan eks  Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado, berujung. Palu vonis hakim atas skandal dua ‘public figur’ di Sulawesi Utara (Sulut) itu, telah diketuk. Jeruji besi kini menanti raga Aditya Anugerah Moha (ADM) dan Sudiwardono.

 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Aditya Moha, diputus 4 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. ADM juga diwajibkan membayar denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan.

 

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan pertama dan kedua," ujar ketua majelis hakim, Masud saat membacakan amar putusan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/2).

 

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Aditya Moha Siahaan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp 150 juta dengan ketentuan apabila tidak dapat mengganti, diganti pidana kurungan selama 2 bulan,” tutur Masud.

 

Hasil penelusuran terhadap kasus tersebut, ADM awalnya memberikan uang 80.000 dollar Singapura. Itu dilakukan agar ibunya Marlina Moha Siahaan (MMS), yang berstatus terdakwa dalam perkara korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow, tidak ditahan. Pemberian uang 80.000 dollar Singapura itu bermula ketika Marlina tengah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. ADM kemudian mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Manado.

 

Saat itu, Wakil Ketua PT Palu, Lexsy Mamonto menyampaikan kepada Sudiwardono bahwa ada saudaranya yang ingin meminta tolong. Selanjutnya Sudiwardono dihubungi seorang yang dipanggil ustaz yaitu Aditya sendiri. Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai anggota DPR dan anak dari MMS. Pertemuan keduanya dilakukan pada 7 Agustus 2017 di ruang kerja Sudiwardono. Aditya minta bantuan Sudiwardono sebagai Ketua PT Manado agar tidak melakukan penahanan terhadap MMS dengan alasan sakit.

 

Pertemuan Sudiwardono dan Aditya selanjutnya dilakukan di pekarangan masjid Kartini, Manado. Kesepakatannya, pemberian 80.000 dolar Singapura kepada Sudiwardono agar Marlina tidak ditahan. Uang 80.000 dolar Singapura diserahkan pada 12 Agustus 2017 di rumah Sudiwardono di Jogjakarta. Sebagai imbalannya, saat 18 Agustus 2017, Sudiwardono harus mengeluarkan surat bahwa ia sebagai ketua PT Manado tidak melakukan penahanan terhadap MMS.

 

Teranyar terkuak, Sudiwardono yang telah memberitahu kalau uang 80.000  dollar Singapura itu hanya supaya MMS tidak ditahan. Sementara untuk vonis bebas, Aditya harus memberikan uang lagi kepada hakim.

 

Ketika itu Sudiwardono menyampaikan kepada Aditya bahwa jika ingin ibunya bebas, dia harus menyediakan uang 40.000 dollar Singapura. Kemudian, Aditya diminta menyediakan kamar di Hotel Alila Jakarta. ADM akhirnya menyetujui. Ketua PN Manado itu kemudian menunjuk susunan majelis hakim yang akan mengadili perkara banding yang diajukan Marlina. Sudiwardono menunjuk dirinya sendiri selaku ketua majelis hakim.

 

Kelanjutannya pada 6 Oktober 2017, dilakukan penyerahan uang di hotel yang telah dipesan Aditya. Namun, saat itu ia hanya memberikan 30.000 dollar Singapura. Sementara sisanya 10.000 dollar Singapura akan diberikan apabila Sudiwardono telah menjatuhkan vonis bebas kepada Marlina.  

Dalam proses hukum, Aditya akhirnya dianggap terbukti memberikan suap senilai total 110.000 dollar Singapura dan menjanjikan 10.000 dollar Singapura kepada Sudiwardono.

 

"Terdakwa memberikan uang 30.000 dollar Singapura, fasilitas kamar hotel dan menjanjikan uang 10.000 dollar Singapura kepada hakim," ujar Jaksa Yadyn.

 

Saat menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Aditya mengaku, awalnya tidak berniat untuk menyuap Ketua PT Manado, Sudiwardono. Menurutnya, uang sebesar 110.000 dollar Singapura yang dia berikan karena lebih dulu ada permintaan dari Sudiwardono.

 

“Tidak pernah sekalipun saya berinisiatif memulai bahkan menawarkan hadiah atau uang," kata Aditya.

 

Menurutnya, Sudiwardono menyatakan dapat membantu perkara yang sedang dihadapi ibunya, MMS. Selain itu, Sudiwardono menyebut harus ada perhatian yang perlu diberikan kepadanya. Perhatian dimaksud dipahami Aditya sebagai permintaan uang.

 

Aditya menuturkan, dia tidak pernah meminta agar Sudiwardono menjadi ketua majelis hakim dalam perkara banding yang diajukan ibunya. Selain itu, ia mengaku tidak pernah berniat memengaruhi putusan hakim.

 

Dalam pertimbangan, hakim menilai perbuatan Aditya tidak mendukung pemerintah yang gencar memberantas korupsi. Selain itu, sebagai anggota DPR, ia tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Meski begitu, Aditya dinilai berlaku sopan selama persidangan, mau mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan.

 

Vonis majelis hakim tersebut dianggap justru lebih ringan ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut Aditya 6 tahun pidana penjara, denda Rp 200 juta atau subsider 2 bulan kurungan.

 

Terendus, hal meringankan lainnya karena Aditya masih memiliki tanggungan keluarga. Aditya pun terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

 

ADM TAK MAU BANDING

 

Putusan hukum terhadap ADM tak ‘dilawan’. Ketika ditanyai majelis hakim apakah akan melakukan upaya banding, Aditya menolak. Dirinya dengan tegar menerima putusan hakim dan menyatakan akan menjalani hukuman tersebut.

 

Putra MMS ini tetap merasa kalau perbuatannya menyuap hakim, dilandasi keinginan untuk membela nama baik ibunya yang tersangkut kasus korupsi.

 

"Mohon maaf, saya harus mengambil langkah ini bukan karena niat jahat saya. Tapi saya ingin membela kebaikan, marwah nama baik seorang ibu," ujar Aditya.

 

Usai sidang, di hadapan awak media, ADM langsung mengepalkan tangan. Dia lalu menghampiri istri tercinta yang sedia mendampinginya setiap kali sidang. Selesai mendaratkan ciuman di kening dan pipi istri, ia ‎lanjut memeluk satu per satu keluarga besarnya. Dia tampak tegar menerima putusan tersebut dan masih bisa mengumbar senyum. Sementara, istri dan keluarga besarnya tampak bersedih. Sepanjang sidang, istri Aditya terus mengganggam tissue dan beberapa kali menyeka air mata.

 

"Atas keputusan ini, saya bismilah, hasil diskusi dengan kuasa hukum, ada istri dan keluarga besar saya. Saya melakukan ini demi ibu saya, apapun konsekuensinya saya bersedia dihukum sesuai putusan demi harkat ibu saya. Apapun keputusan hakim saya menerima sebagai seorang anak," jawabnya.

 

Dalam persidangan tersebut, Aditya dan penasehat hukumnya menghadirkan empat orang saksi yang meringankan. Saksi pertama adalah Wakil Wali Kota Kotamobagu Jainuddin Damopolii. Kemudian, tokoh adat Bolaang Mongondow Opal Pauda dan orang dekat Aditya, Musahid Lakoda. Saksi terakhir adalah dokter sekaligus dosen pada Fakultas Kedokteran dan Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado, Taufik Pasiak.

 

"Tolong salam hormat saya, dan doakan saya. Saya bersedia kembali bersama keluarga dan masyarakat Sulawesi Utara," tutur Aditya.

 

 

SUDIWARDONO DIVONS 6 TAHUN BUI 

 

Kisah memilukan harus pula dialami mantan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono. Di hari yang sama dirinya divonis 6 tahun penjara karena terbukti menerima suap dari eks anggota DPR Aditya Moha. Sudiwardono juga dikenakan denda Rp300 juta subsider 3 bulan penjara.

 

Hakim menilai, Sudiwardono terbukti menerima suap dari anggota DPR Fraksi Golkar, ADM. Saat itu Aditya menginginkan ibunya, MMS yang adalah mantan Bupati Bolaang Mongondow, tidak ditahan saat melakukan perkara dalam tingkat banding. Vonis hakim justru lebih rendah dari tuntutan Jaksa yakni 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

 

"Menjatuhkan pidana penjara 6 tahun dan denda Rp300 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti penahanan selama 3 bulan," tutur ketua majelis hakim Masud dalam sidang putusan tersebut, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

 

Dalam pertimbangannya, hakim menilai perbuatan Sudiwardono tidak mendukung pemerintah dalam upaya penegak hukum yang aktif. Seharusnya, Ketua Pengadilan Tinggi menjadi contoh para hakim. Perbuatan Sudiwardono telah mencoreng nama baik peradilan Indonesia.

 

Adapun alasan yang meringankan, menurut Hakim karena Sudiwardono telah berterus terang selama persidangan dan menyesali perbuatannya.

 

Atas putusan yang dijatuhkan hakim, Sudiwardono memilih opsi pikir-pikir sebelum memutuskan pengajuan banding. Berdasarkan aturan, pengajuan banding selambat-lambatnya diajukan satu minggu setelah putusan ini. "Kami menyatakan pikir-pikir yang mulia," kata Sudiwardono kepada majelis hakim.

 

Sementara itu, menanggapi putusan terhadap ADM dan Sudiwardono, pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih akan pikir-pikir. Apakah menerima putusan majelis hakim terhadap ADM atau tidak. Begitu pula untuk vonis Sudiwardono, JPU menyatakan akan memikirkan ulang selama tujuh hari.

 

Diketahui, MMS yang merupakan ibu dari ADM telah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan dengan perintah agar ditahan dalam kasus korupsi TPAPD. (cnn/kmp/trb/mdk/rpb)

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.