Akhir 2017, Kartu Tani Rampung

Pemerintah memastikan implementasi Kartu Tani dapat dirampungkan tahun 2017 kepada 8,8 juta petani se-Indonesia. Saat ini, kartu tani telah diaplikasikan secara nasional.

 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menjelaskan, dari total 8,8 petani yang berhak mendapatkan subsidi, baru sekitar 5,9 juta yang terverifikasi datanya.

 

"Dari total 8,8 juta petani yang menerima pupuk yang sudah terverifikasi kira-kira 5,9 juta. Nah, ini pada dasarnya semua sudah mendapatkan Kartu Tani. sisanya kapan selesai, kita targetkan akhir tahun ini selesai," kata Rini usai rapat koordinasi tentang Kartu Tani di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu malam (11/10).

 

Rakor ini dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Selain Rini Soemarno, hadir pula Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, termasuk wakil dari bank-bank.

 

Program kartu tani memang ditujukan untuk mempermudah petani dalam mendapatkan pupuk, bibit, dan akses permodalan di bidang pertanian. Untuk bank penerbit kartu tani terdiri dari 3 bank BUMN, yaitu BRI untuk Banten, Yogyakarta dan Jawa Tengah. Bank Mandiri untuk Jawa Barat dan Bank BNI untuk Jawa Timur.

 

Rini melanjutkan, skema penerimaan kartu tani masih tetap untuk mengakses ke kios-kios guna mendapatkan jumlah pupuk yang diperuntukkan kepadanya. Artinya, dalam kartu tani tercatat jumlah pupuk subsidi yang akan didapatkan para petani.

 

"Kalau untuk nominal tergantung dari mereka mendapat hak subsidinya berapa, macam-macam tergantung dari besaran lahannya," jelas dia.

 

Rini melanjutkan, kendala implementasi program kartu tani masih terkait soal verifikasi data. Dia meminta kepada para penyuluh yang berasal dari Kementerian Pertanian juga aktif menyosialisasikan program ini kepada petani.

 

"Kita tekankan penyuluh di Kementerian Pertanian ini harus lebih diaktifkan untuk memberikan penjelaskan kepada petani, pemakaiannya bagaimana, kelanjutannya bagaimana," papar dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pemerintah tengah menyelesaikan beberapa peraturan yang selama ini menghambat terkait dengan data para petani padi yang berhak mendapatkan subsidi pupuk.

 

"Peraturan-peraturan yang ada itu sedang kami cleansing targetnya akhir bulan ini, kan kami enggak mau memberi subsidi pupuk yang tidak seharusnya petani," kata Mardiasmo.

 

Aturan-aturan yang akan diselesaikan terkait dengan pendataan ganda, sehingga penyaluran subsidi pupuk dari kartu tani bisa dilakukan berdasarkan, by name, by addres dan by NIK.

 

"Ke depan kalau data sudah settle kami matching-kan dengan kemiskinan. Jadi petani yang miskin. Kan ini all petani. Nanti setelah itu semua petani yang dapat subsidi, kami kerucutkan lagi jadi satu kesatuan kartu maka kami cari petani yang miskin," papar dia.

 

Pada kesempatan yang sama, Direktur PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Sis Apik mengatakan, fokus pembagian kartu tani masih sesuai dengan wilayah yang telah ditetapkan, yakni Banten, Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

 

Sis Apik menuturkan, dalam rakor Kartu Tani diinstruksikan para perbankan untuk mulai pendataan petani yang minimum lahannya 500 meteri dan maksiumum 2 hektar.

 

"Sehingga harapanya tahun depan subsidi pupuk itu gunakan kartu tani sehingga siapa yang mendapatkan subsidi pupuk itu sudah terverifikasi," kata Sis Apik. (dtc)

Komentar