AKSI BELA YASTI MENGENCANG, POLDA TERTEKAN

Lolak, MS

 

Dukungan terhadap Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Yasti Soepredjo Mokoagow pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perusakan aset  PT Conch North Sulawesi Cement (CNSC) oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut), terus mengencang. Gerakan bela politisi Partai Amanat Nasional (PAN), terus bergulir.

Kali ini datang dari ribuan warga Bolmong. Massa yang  dikabarkan berasal dari 15 kecamatan di Bolmong itu, melakukan aksi turun ke jalan, Senin (31/7) kemarin. Unjuk rasa bela Yasti itu, disebut sebagai bentuk dukungan moril kepada Bupati Bolmong.

Pendemo menilai kebijakan Bupati Yasti terhadap PT Conch tersebut, sebagai bentuk perjuangan kepala daerah terhadap kepentingan rakyat. Polda Sulut pun diminta untuk meninjau kembali status tersangka Yasti.

Aksi bela Yasti yang terus mengalir itu, kans mempengaruhi sikap Polda. Sinyalemen itu terendus, menyusul belum pernah dipanggilnya Yasti untuk diperiksa sebagai tersangka, sejak status eks wakil Bendahara DPP PAN itu dinaikkan dari tahap lidik ke sidik oleh tim penyidik Polda, pada 27 Juli 2017 lalu.

Pantauan harian ini, aksi Long March bela Bupati Yasti yang dilakukan ribuan warga Bolmong itu dimulai dari Jembatan Kaiya, Kelurahan Inobonto, dan berakhir di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong.

Dengan membawa berbagai spanduk bertuliskan ‘Save Bupati Bolmong’ serta menggunakan mobil yang berpengeras suara, pengunjuk rasa melakukan orasi secara bergantian. “Aksi ini sebagai bentuk support masyarakat Bolmong kepada Ibu Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, dalam menghadapi proses hukum. Karena apa yang dilakukan beliau (Yasti, red), itu untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah,” lugas Koodinator aksi Rahmat Ali Algaus.

Bupati dinilai punya punya kewenangan untuk menertibkan sekaligus membongkar bangunan yang tidak mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Keputusan Bupati itu dianggap diatur dalam undang – undang.  “Tidak ada yang salah dalam penertiban bangunan pada  5 Juni lalu. Sebab Bupati merupakan pemimpin daerah yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan amanat undang-undang, termasuk soal investasi illegal di daerah yang dia pimpin,” tambah Rahmat. “Untuk itu kami meminta Polda Sulut, untuk meninjau kembali status Ibu Bupati sebagai tersangka,” timpalnya.

Pendemo pun meyakini kebijakan Bupati sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. “Jadi kami yakin apa yang dilakukan Bupati, adalah murni penertiban bangunan tak berizin, bukan perusakan seperti yang disangkakan penyidik Polda,” teriak Imran, salah satu warga yang ikut berdemo

“Kami melihat wibawa daerah telah diruntuhkan oleh pengusaha asing dengan seenaknya melaksanakan aktivitas tanpa izin,” tambahnya.

Senada dilontarkan Eka, salah satu aktivis pemuda Bolmong.  “Ini seruan moral kami dan kita berharap agar penyidik Polda Sulut untuk meninjau kembali soal status yang disangkakan kepada Bupati,” tutupnya.

Aksi demo damai yang dikawal Polres Bolmong itu, berjalan aman dan tertib. Aparat kepolisian dari Polda Sulut juga ikut membantu melakukan pengamanan. Sebagian petugas melakukan penjagaan di di kompleks PT Conch.

PRAKTISI HUKUM DORONG UJI DI PRA PERADILAN

Kasus yang menyeret Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow sebagai tersangka oleh Polda Sulut,  mendapat tanggapan dari Frangky Mantiri SH, salah satu praktisi hukum Sulut. Perkara yang terus menuai atensi dari warga Bumi Nyiur Melambai, utamanya di Bolmong, dinilai sebaiknya diuji lewat lembaga peradilan.

Menurutnya, jika ada Perda yang mengatur soal penertiban bangunan, retribusi IMB, maka sah-sah saja diadakan penertiban terhadap bangunan yang tidak memiliki izin. “Karena memang harus bagitu. Kalau ada masyarakat, badan usaha yang membangun bangunan, rumah tanpa adanya IMB, bisa ditindaki,” tanggapnya. 

Soal tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Bolmong, terkait penertiban,  juga dianggap sesuai Permendagri nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sat Pol PP. “Tugas mereka memang untuk melakukan penegakan Perda,” kata Frangky yang juga seorang akademisi itu.

Polda dinilai perlu melakukan kajian yang matang sebelum menetapkan tersangka. “Pemda juga kan punya kebijakan. Itu biasanya sesuai aturan yang berlaku. Mungkin penyidik  terlalu terburu-buru melakukan penetapan tersangka terhadap Bupati Bolmong. Karena Perda itu bagian dari tata urut Undang-Undang dan Pol PP ada dalam rangka menegakkan Perda/Perbup jadi mereka berhak melakukan penertiban,” urainya lagi.

Meski begitu menurut Frangky, ada prosedur dalam melakukan penertiban.  Seperti, memberikan surat peringatan atau surat teguran ke perusahaan yang belum memiliki IMB. “Kalau tidak diindahkan oleh perusahaan, maka Pemda bisa melakukan penertiban dengan acuan Perda, tanpa menunggu putusan pengadilan. Tindakan sesuai dengan SOP sangat penting,” terangnya.

“Apakah proses (SOP) sudah dilakukan? Sebab  walau sudah sesuai Perda, tapi tidak sesuai prosedur, itu bisa ada pelanggaran hukum didalamnya. Harus ada peringatan beberapa kali dulu. Prosedurnya harus diikuti. Kalau tidak diikuti, itu bisa jadi celah bagi aparat untuk menetapkan tersangka. Lakukan sesuai prosedur hukum, jangan dengan cara-cara yang melanggar hukum sehingga tidak terkesan abuse of power,” sambung Frangky.

Untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka terhadap Bupati Yasti, sebaiknya dilakukan langkah pra peradilan. “Jika ada perbedaan pendapat, pandangan, pro-kontra soal penetapan tersangka, baiknya diuji, dipraperadilan-kan,” tandasnya.

 

 

POLDA TETAP PROSES HUKUM

 

Aksi support terhadap Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow, yang terus mengalir, tak menyurutkan nyali Polda Sulut untuk melanjutkan proses hukum terhadap politisi senior PAN itu.  Termasuk ‘tekanan’ ribuan masyarakat Bolmong, lewat aksi demo, Senin (31/7) kemarin, yang menyerukan agar korps Bhayangkara Sulut, untuk meninjau ulang status tersangka dari Yasti.

“Proses hukum tidak akan terpengaruh dengan aksi unjuk rasa. Jika proses pidana mengikuti tekanan publik yg maunya bebas dari hukum maka negara bisa kacau. karena semua tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab pasti berusaha lepas dari jerat hukum dengan berunjuk rasa,” lugas (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sulut Komisaris besar (Kombes) Polisi Ibrahim Tompo, saat dikonfirmasi Media Sulut, Senin kemarin.

Masyarakat disarankan untuk paham akan proses pidana yang terjadi atas Bupati Yasti. Perlakuan dihadapan hukum berlaku sama bagi setiap warga negara. “Siapa pun yang berbuat pidana maka harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Proses tersebut harus dilakukan oleh polda dalam tanggung jawabnya sebagai institusi penegak hukum. Dimana adanya perbuatan pidana maka polda akan memprosesnya,” terangnya.

Ibrahim menjamin tim penyidik bekerja sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam penetapan Yasti sebagai tersangka. “Kasus ini (Perusakan aset PT Conch, red), pidananya jelas dan buktinya juga sangat cukup,” beber mantan Wadirreskrimum Polda Maluku itu.

“Jika saja saat pemda melakukan penertiban dengan mengikuti prosedur dan aturan tentang penertiban mungkin saja tidak timbul pidana. Jika saja tidak ada pidana maka polda tidak akan melakukan proses hukum,” tambahnya perwira tiga bunga itu.

Disinggung soal agenda pemeriksaan Yasti dengan kapasita sebagai tersangka, Ibrahim menyatakan belum dijadwalan oleh tim penyidik. Pun begitu, ia menjamin kasus Yasti akan diproses hingga selesai. “Belum dijadwalkan. Tapi itu akan dilakukan. Yang pasti  Polda berkomitmen akan memproses kasus ini hingga tuntas,” kuncinya.

Diketahui, kasus perusakan itu bermula ketika terjadi polemik antara Pemkab Bolmong dan PT Conch. Sejumlah bangunan di perusahaan milik pengusaha Tiongkok itu diduga tidak memiliki  Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta beberapa ijin lainnya.

Atas kelalaian PT Conch tersebut, Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow, Senin 5 Mei 2017 lalu,  memerintahkan sat Pol PP Bolmong untuk untuk menyegel dan membongkar bangunan yang tidak mengantongi ijin tersebut.

Namun, Selasa (6/6), Kepolisian Resort (Polres) Bolmong, membuka kembali segel penutupan aktivitas PT CNSC, yang dilakukan oleh Pemkab. Tak hanya itu, Rabu (7/6), Polda mulai menangkap anggota Pol PP yang melakukan tindak perusakan.

Hingga menetapkan 27 orang tersangka sekaligus melakukan penahanan. 14 anggota Pol PP Bolmong ditahan di Polresta Manado dan 12 orang lainnya di Mapolda Sulut. Belasan tersangka telah dilakukan penangguhan penahanan.

Bupati Yasti, sempat mengancam akan melakukan pra peradilan terhadap Polda, atas penangkapan yang dilakukan aparat terhadap 27 anggota Sat Pol PP. Sehingga sempat terjadi sedikit ketegangan antara Yasti dan Polda.

Polda tak bergeming. Tim penyidik tetap mengusut kasus perusakan tersebut. Meski Pemkab Bolmong dan PT Conch telah berdamai. Malah, Kapolda Sulut, Inspektur Jendral (Irjen) Polisi Bambang Waskito, telah menegaskan akan memburu aktor intelektual yang memerintahkan petugas Sat Pol PP melakukan tindak perusakan.

Tak lama kemudian Yasti mulai diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Reskrim Polda Sulut. Setidaknya ada dua kali Yasti diperiksa sebagai saksi yakni, tanggal 20 Juni 2017 dan 19 Juli 2017 hingga ditetapkan sebagai tersangka, Selasa (25/7) baru-baru ini.

Yasti sendiri menanggapi dingin penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Sulut dalam kasus dugaan perusakan aset PT Conch. Mantan legislator senayan itu, mengaku akan menghadapi proses hukum yang menderanya.

Apalagi, kata Yasti, dirinya baru ditetapkan sebagai tersangka, bukan terpidana.  “Alhamdulillah, kita jalani, kan bukan terpidana. Insya Allah kita hadapi. Allah maha mengetahui,” ujar Yasti kepada wartawan, Selasa (25/7).

“Ini kan risiko jabatan. Berkali-kali saya katakan, ini akan saya hadapi. Sebagai warga negara, saya akan ikuti prosedur hukum yang berjalan,” sambung Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Pada tahun 2010-2014 tersebut.

Ia pun mengajak masyarakat Bolmong untuk tidak mudah terprovokasi dengan berbagai isu yang berkembang. “Saya minta masyarakat tetap tenang. Tidak perlu bereaksi. Biarkan saya, Pemkab Bolmong yang akan menghadapi ini. Santai saja. Kita ikuti prosesnya,” timpalnya.(endar yahya/rhendy umar) 

 

Komentar

Populer hari ini

Sponsors

Banner Media Sulut

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado