AMIEN RAIS ‘SERANG’ JOKOWI


Jakarta, MS

 

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, kembali ‘menyerang’ Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keputusan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), jadi pemicu.

Politisi senior itu menilai sikap pemerintah tidak tepat. Eks Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu pun mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang perppu tersebut. "Terbitnya Perppu Ormas ini langkah (Presiden) Jokowi yang fatal. Saya minta tim Perppu berpikir ulang," kata Amien setelah menghadiri silaturahmi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jabar di Masjid Raya Mujahidin, Jalan Sancang, Kota Bandung, Kamis (13/7) kemarin.

Amien menyebut seharusnya pemerintah melakukan pendekatan persuasif terhadap ormas yang dianggap anti-Pancasila, bukan malah mengambil langkah reaktif dengan langsung membubarkan ormas tersebut. "Ini sudah mengabaikan masyarakat. Perancang perppu ini mengidap islamofobia, program pertama HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), kemudian FPI (Front Pembela Islam), siapa tahu nanti yang lain-lain," tutur dia. "Adapun ada ormas yang tidak pancasilais seharusnya dipanggil, tidak usah dibubarkan," dia menambahkan.

Dia mengaku khawatir langkah pemerintah ini akan memancing reaksi umat Islam yang tergabung dalam ormas-ormas tertentu. Sehingga, sambung dia, diharapkan anggota DPR bisa menolak penerbitan Perppu Ormas. "Sekalipun Perppu sudah diumumkan, kalau bisa, ditolak DPR karena berbahaya. Saya khawatir kesabaran umat tidak tertahankan. Mereka akan bergerak," timpalnya.

Sikap Amien, didukung PAN. Meski tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah, partai berlambang Matahari Terbit, juga ikut mengkritisi penerbitan Perppu 2/2017 yang akan digunakan pemerintah untuk membubarkan ormas anti-Pancasila ini.

"Perppu belum menjadi solusi terhadap ormas yang dianggap pemerintah saat ini bermasalah. Mereka (pemerintah) pembina, masak pembubar? Kalau ormas dianggap menyimpang 'keluar rel', tugas pemerintah melakukan pembinaan," kritik Ketua DPP PAN Yandri Susanto, Kamis kemarin.

Serupa dengan penyataan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan di kantor DPP, Rabu (12/7). Penerbitan Perppu tersebut dianggap belum dibutuhkan. "Soal Perppu terus terang kalau keadaan genting, memaksa. Kalau saya tanya siapa yang menyarankan kepada presiden untuk tanda tangan Perppu? Kalau Perppu kalau ada masalah yang kena itu presiden. Kalau revisi UU, (yang dapat masalah) DPR. Kan bisa revisi UU DPR walau agak lama sedikit," bebernya.

Zulkifli belum ingin berandai-andai bila Perppu nanti akhirnya diubah menjadi undang-undang. Ia tetap mengatakan saran yang diberikan ke presiden untuk menerbitkan Perppu tersebut dinilai tidak tepat. "Makanya kita lihat dulu Perppu-nya gimana. Saya nggak bisa tanggapi lebih banyak tapi kalau Perppu itu tanggung jawabnya presiden langsung, tapi kalau revisi UU kan DPR bersama pemerintah. (Soal Perppu ) sarannya kurang tepat," kuncinya.

Sebelumnya diberitakan, Menko Polhukam Wiranto mengumumkan terbitnya Perppu Nomor 2/2017 sebagai pengganti atas UU Nomor 17/2013 tentang Ormas. Perppu Ormas mengatur tahapan sanksi bagi ormas anti-Pancasila yang lebih ringkas dibanding UU Nomor 17/2013.

 

Perppu Ormas mengatur tiga tahapan sanksi terhadap ormas. Pasal 61 Perppu Ormas mengatur sanksi administratif dengan tahapan peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

GERINDRA CS IKUT MENOLAK

Kritik tajam juga datang dari fraksi-fraksi yang berada di luar pemerintahan. Gerindra, PKS dan Demokrat menilai penerbitan Perppu 2/2017 tentang Ormas, tidak tepat.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon malah menuding Perppu Ormas secara substantif mengarah pada model kediktatoran gaya baru. "Perppu ini memberikan kewenangan tanpa batas kepada pemerintah dan tidak lagi memiliki semangat membina ormas. “Ini kemunduran total dalam demokrasi kita,” kata Fadli.

Beberapa indikasi kediktatoran gaya baru itu antara lain tampak pada dihapusnya Pasal 68, 65, dan 60 UU No. 17 tahun 2013. Pasal-pasal itu mengatur mulai dari pembubaran ormas yang harus lewat pengadilan, kewajiban pemerintah meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung untuk menjatuhkan sanksi, hingga semangat persuasif dalam memberi peringatan kepada ormas yang melanggar.

“Perppu tersebut juga tidak lagi mengatur peringatan berjenjang terhadap ormas yang dinilai melakukan pelanggaran yang mana hal ini sebelumnya diatur dalam Pasal 62 UU No.17 tahun 2013,” timpalnya.

Sementara Partai Demokrat, yang menyebut masih akan melakukan kajian, karena merasa khawatir perppu berpotensi menjadi bentuk otoriter dan abuse of power. "Kami juga tidak ingin perppu ini berpotensi memunculkan abuse of power atau tindakan yang tidak terukur yang bisa memberangus kebebasan dan demokrasi kita yang tumbuh semakin baik," sebut Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto, Kamis kemarin.

PKS juga memberikan sorotan tajam atas diterbitkannya Perppu Ormas. Bahkan PKS mendukung pihak yang akan mengajukan judicial review  terhadap perppu tersebut. Itu menyusul rencana ormas HTI untuk melakukan judicial review terhadap Perppu tersebut.

"Saya sangat mendukung kalau kemudian ada yang mengajukan judicial review ke MK karena perppu ini berpotensi tidak sesuai dengan UUD. Minimal Pasal 1 ayat 3, 28d ayat 1, dan 28e ayat 3," kata Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Kamis (13/7), kemarin tanpa menegaskan apakah PKS menolak atau menerima Perppu Ormas.

HTI ANCAM DEMO PEMERINTAH

HTI, ancam pemerintah. Ormas yang ideologinya diduga kuat bertentangan Pancasila dan terus menuai penolakan dari Ormas Muslim di Indonesia, berencana akan menggelar aksi demo sebagai bentuk protes atas terbitnya Perppu 2/2017.

Tak hanya itu, HTI juga mengaku tengah menggalang dukungan dari berbagai ormas lain, untuk melakukan aksi unjuk rasa kepada pemerintah.

"Demonstrasi akan dilakukan dan bukan hanya HTI, karena perppu itu bisa mengancam semua organisasi," ujar Ketua Dewan Pengurus Pusat HTI, Rokhmat S. Labib saat konferensi pers di kantornya Rabu (12/7) malam.

Selain merencanakan aksi demo, HTI juga akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan uji materi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"HTI memutuskan memberi kuasa kepada Ihza-Ihza Law Firm untuk mengajukan permohonan uji materil atas Perpu tersebut yang diyakini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945," kata Kuasa Hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra melalui keterangan tertulis Rabu (12/7) .

Yusril mengatakan, langkah yang ditempuh HTI akan diikuti oleh beberapa ormas lain. Ormas-ormas yang akan menggugat berpandangan bahwa perppu ini merupakan kemunduran demokrasi. Namun, Yusril tidak menyebutkan ormas apa saja yang akan mengajukan gugatan.

Menurut Yusril, kewenangan absolut pemerintah untuk membubarkan ormas secara sepihak sebagaimana diatur dalam Perppu No 2 Tahun 2017 bertentangan dengan prinsip negara hukum. Alasannya, kebebasan berserikat adalah hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.

Norma undang-undang yang mengatur kebebasan itu tidak boleh bertentangan dengan norma UUD yang lebih tinggi kedudukannya. Selain pertimbangan di atas, Yusril berpendapat, tidak cukup alasan bagi Presiden untuk menerbitkan Perppu sebagaimana diatur oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 45. "Perppu hanya bisa diterbitkan dalam 'hal ikhwal kegentingan yang memaksa'," ujar pakar hukum tata negara ini.

Yusril menilai, Perppu ini juga tumpang tindih pengaturan dengan norma-norma dalam KUHP, terkait delik penodaan agama, permusuhan yang bersifat suku, agama, ras dan golongan, serta delik makar yang sudah diatur dalam KUHP. "Adanya tumpang tindih ini bisa menghilangkan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945," tandasnya.

NU DAN MUI DUKUNG PEMERINTAH

 

 

Sikap konsisten datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas Muslim terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU). Pimpinan kedua lembaga agama yang sangat berpengaruh di nusantara itu, mendukung penuh keputusan pemerintah menerbitkan Perppu 2/ 2017 tentang Ormas.

Perppu Ormas dinilai bisa akan mempercepat proses hukum penanganan ormas radikal, tanpa memberangus hak-hak konstitusionalnya. "Radikalisme, kalau dibiarkan dan hukum serta UU tidak memadai untuk menanggulanginya, maka akan sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa," kata Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas.

Menurut Robikin, UU Ormas sudah tidak memadai dalam menanggulangi radikalisme dan organisasi yang menentang Pancasila serta  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI jelas-jelas membahayakan NKRI dan merongrong persatuan dan kesatuan bangsa," lugasnya.

Itu dipertegas Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. Ormas yang anti-Pancasila diminta tidak tinggal di Indonesia. "Yang anti-Pancasila, silakan, tapi jangan di Indonesia tinggalnya, di Afganistan," kata Said di gedung PBNU, Jalan Kramat Raya No 164, Jakarta Pusat, Kamis (13/7) kemarin.

 

Menurutnya, ormas yang anti-Pancasila harus dibubarkan. Sebab, kalau tidak dibubarkan dan berkembang besar, mereka akan membuat repot. "Jangankan anti, yang meremehkan, menyampingkan Pancasila harus dibubarkan. Menurut kita, kalau tidak dari sedini mungkin, itu akan berkembang besar, itu akan semakin repot, apalagi di daerah yang sangat terbuka ini. Siapa yang ngira jumlah yang anti-Pancasila sekarang sudah berapa, 9% lebih," ucap Said seraya mengusulkan Pancasila digencarkan kembali sebagai ajaran di sekolah.

Said meminta ormas yang dibubarkan harus bersikap profesional. Sebaliknya, Said akan melawan jika pemerintah membubarkan ormas yang berlandaskan Pancasila. "Kalau pemerintah mau membubarkan ormas yang seperti itu, maka saya lawan karena ormas sesuai Pancasila," tuturnya.

"Ormas yang dibubarkan secara profesional dong. Kalau ormas itu berdasarkan Pancasila dan ingin memperkuat kekuatan masyarakat pilar bangsa, tidak mungkin pemerintah membubarkan," tuturnya.

Senada dilontarkan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Saadi. Perppu Ormas diminta tidak menyasar satu ormas saja. "Tapi semua ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan eksistensi NKRI," kata Zainut di Jakarta.

Menangani ormas bermasalah, kata Zainut, tidak cukup dengan membubarkan ormas melalui pendekatan hukum dan keamanan saja. "Lebih penting adalah pengawasan, pendampingan dan pembinaan ormas tersebut agar tidak menyimpang," kuncinya.

IDEOLOGI NEGARA TERANCAM, PERPPU ORMAS MENDESAK

Pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto kembali angkat suara. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas diterbitkan, karena kondisi sudah mendesak. Itu menyusul sudah ada ancaman terhadap ideologi negara.

"Perppu dikeluarkan karena ada satu kondisi yang sangat mendesak. Sudah ada ancaman terhadap ideologi negara, sudah ada niatan, suatu langkah untuk mengganti ideologi negara dengan ideologi lain," ujar Wiranto, Kamis (13/7) kemarin.

Bila situasi tersebut tidak diantisipasi, menurut Wiranto, dikhawatirkan pemerintah akan terlambat melakukan penanganan.  Asas contrario actus dalam konsep Perppu Pembubaran Ormas sebagai sesuatu yang wajar. Asas itu mempunyai makna secara umum, yaitu 'siapa yang memberi izin, maka dia yang berhak mencabut izin'.

"Contrario actus tadi itu sesuatu wajar. Ada lembaga yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin, dengan ketentuan tertentu yang disepakati bersama. Tatkala kesepakatan itu dilanggar, maka yang dapat kewenangan ini yang memberikan izin dapat mencabut," terangnya.

Wiranto menilai tindakan tersebut bukan suatu hal yang sewenang-wenang. Sebab, ormas yang dibubarkan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. "Gugatan dalam proses peradilan itu boleh-boleh saja. Tetapi alangkah janggal lembaga yang diberi izin, mencabut tidak bisa, harus lewat peradilan. Ini sesuatu yang mustahil," ucap Wiranto.

Jumlah ormas di Indonesia telah mencapai ratusan ribu. Ormas itu harus dibina dan diberdayakan oleh pemerintah.  "Itu harus dibina, diberdayakan Kemendagri, Kemenkum HAM, di bawah payung Kemenko Polhulkam, harus bina ormas itu supaya apa, atau bersama-sama pemerintah melakukan tujuan nasional," tuturnya.

Namun, jika kehadiran ormas malah mengganggu kinerja pemerintah dan membuat kegaduhan di masyarakat, pemerintah berhak menghentikan ormas tersebut. "Itu hal yang wajar-wajar saja, saya kira tidak perlu polemik. Ada proses hukum, biar hukum yang berbicara," ucapnya.

Disinggung soal adanya sejumlah penolakan, termasuk dari Amien Rais, Wiranto berseloroh.  "Masa menyelamatkan negara kok ditolak. Masa menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan ditolak," tutupnya.

Sementara Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto mengatakan lembaganya bakal memproses Perppu 2/2017 tentang Ormas yang telah diajukan pemerintah untuk dibahas menjadi undang-undang sesuai mekanisme yang berlaku. "DPR akan memproses sesuai peraturan perundang-undangan karena perpu diskresi pemerintah," kata Agus Kamis kemarin.

Perppu ormas itu akan dibacakan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPR, selanjutnya, diproses melalui pembahasan oleh anggota Dewan dalam jangka waktu sekali masa sidang. "Kalau disetujui DPR, perppu itu langsung jadi UU. Namun, kalau tidak disetujui, kembali ke UU Nomor 17 Tahun 2013," tandasnya.(dtc/tmp)

Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado