Anggaran Rp8,3 Triliun Terancam Menguap

TANDA awas bagi Sulawesi Utara (Sulut). Serapan anggaran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota se Sulut (Sulut) untuk tahun anggaran 2017 tergolong memprihatinkan.

Betapa tidak, laporan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Perbendaharaan Negara menyebut serapan anggaran per November 2017, untuk 15 kabupaten kota di Sulut baru mencapai angka Rp19 Triliun dari total keseluruhan anggaran Rp26 Triliun.

Tak ayal, masih ada sisa anggaran sebesar Rp7 Triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang belum terserap. Termasuk didalamnya, alokasi anggaran untuk dana desa (dandes).

Sementara di Pemprov Sulut sendiri, masih ada sekitar  Rp1,3 Triliun dana yang belum terserap. Alhasil, ada sekitar Rp8,7 anggaran di Sulut yang terancam menguap. Mengingat waktu penyerapan anggaran tinggal menghitung hari.

Warning pun didendangkan Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw. Orang nomor dua di bumi Nyiur Melambai itu mendorong pemerintah kabupaten kota untuk mempercepat proses penyerapan anggaran. "Ada sekitar Rp 8 Triliun lebih dana yang belum terserap. Di Provinsi sekitar Rp1,3 Triliun dan kabupaten kota Rp7 Triliun.  Itu dana transfer daerah dan dari APBN. Termasuk dana desa,” beber Kandouw, usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa tahun anggaran 2017 di Sulut, yang dihelat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulut di Hotel Aryaduta Manado, Selasa (5/12) kemarin.

“Itu laporan yang kita terima 5 November lalu (Dari Kanwil Perbendaharaan Negara, red). Ini harus segera diantisipasi dan ditindaklanjuti.  Khusus untuk pengelolaan Dandes, saya minta kepala desa untuk melibatkan seluruh stakeholder  termasuk pendamping desa. Agar serapan dan penyusunan SPJ dapat dilakukan dengan baik,” sambungnya.

Lanjut Kandouw, Pemprov siap membantu pemerintah kabupaten kota bila menghadapi kendala dalam merealisasikan penyerapan anggaran. “Kalau ada kendala-kendala yang boleh pemerintah provinsi jembatani, silahkan sampaikan. Pak Gubernur Olly Dondokambey siap menjembatani semua itu," ujar Kandouw.

Ia pun mengingatkan, waktu atau batas penyerapan sudah tidak lama lagi. "Ingat. Penyerapannya harus selesai dalam waktu dua minggu ini. Khusus untuk Pemprov saya tidak mau tahu. Harus tuntas dan dikebut. Tapi tentu meski mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

Fenomena klasik di pemerintahan yang kerap terjadi di setiap akhir tahun itu tuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Dedi Sorongan, seorang aktivis pemuda Sulut. “Ini sudah seperti suatu drama di setiap akhir tahun. Ada indikasi disengaja. Supaya ada anggaran untuk kegiatan-kegiatan seremonial yang efeknya kurang bermanfaat dan tidak memihak pada kepentingan publik,” semburnya.

“Lihat saja hampir tiap akhir tahun, kegiatan-kegiatan pemerintahan khususnya di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, red), lebih cenderung hanya dalam bentuk seminar atau pelatihan internal di hotel-hotel mewah.  Ujung-ujungnya untuk kesenangan dan kesejahteraan PNS. Yang penting target serapan anggaran tercapai,” sambung jebolan Strata Dua (S2) Universitas Negeri Yogyakarta itu.

Ia pun mendukung penyerapan anggaran sebesar Rp7 Triliun untuk dikebut. Pun begitu, disarankan dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat. “Kan rugi juga daerah kita, kalau dana sebesar Rp7 Triliun tidak terserap. Itu bisa saja SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan). Bisa-bisa tahun depan, APBN untuk Sulut akan dikurangi, karena dianggap pemerintah pusat tidak mampu menyerap anggaran yang dikucurkan pemerintah,”  paparnya.

“Tapi tentu harus dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Seperti pembangunan fasilitas publik atau pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia, red) masyarakat. Ini perlu dikawal oleh Pemprov dan legislator, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Supaya dana Rp7 Miliar itu benar-benar digunakan untuk kemaslahatan masyarakat Sulut,” tandasnya.(sonny dinar)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado