Anggota DPRD Bolmong Terancam Tak Terima Gaji

Lolak, MS

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 Kabupaten Bolaang Mongondow, tak berjalan mulus. Penolakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong, jadi pemicu. Seluruh anggota DPRD Bolmong pun terancam tak bisa menerima hak keuangan di 2018.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengembalikan dokumen APBD Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong. Pengembalian Dokumen draf APBD 2018 itu, disebabkan tidak adanya tanda tangan Ketua DPRD Bolmong, Welty Komaling. Padahal draf APBD 2018 telah disahkan dalam Paripurna RAPBD 2018, beberapa waktu lalu. “Ya, tim anggaran provinsi mengembalikan dokumen APBD karena belum ditandatangani ketua DPRD," kata Sekda Bolmong, Tahlis Gallang, Minggu (3/12) kemarin.

Tahlis menyatakan, penetapan APBD 2018 punya batas waktu. Jika itu terlambat, ada kosekuensi, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, pasal 164 ayat 2, yang menyebutkan, DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya anggaran, akan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan. “Kalau pihak eksekutif yang menjadi penyebab keterlambatan, maka eksekutif yang bakal mendapatkan sanksi. Begitu juga sebaliknya, kalau legislatif yang menjadi penyebab keterlambatan,” ujarnya.

Lebih lanjut kata Tahlis, sesuai aturan keuangan daerah, dokumen APBD suatu daerah harus ditandatangani kedua bela pihak, yakni Bupati selaku eksekutif dan Ketua DPRD selaku legislatif. “Pihak eksekutif sudah tidak ada masalah lagi. Karena semua tahapan telah dilaksanakan, bahkan sudah diparipurnakan. Saya rasa eksekutif sudah tidak ada masalah lagi,“ bebernya.

Dengan belum ditandatanganinya dokumen tersebut, 5 fraksi masing-masing PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat dan KNS, melakukan jumpa pers, dengan alasan Ketua DPRD Bolmong tidak terlibat dalam pembahasan ini. Hadir dalam jumpa pers kali ini masing-masing, Kamran Muchtar, Musli Manoppo, Masri Daeng Masenge, I Nyoman Sarwah, Yusra Alhabsy, Cindra Opod, Mohammad Safrudin Mokoagow dan Susy Mokodompit.

Wakil Ketua DPRD Kamran Muchtar kepada sejumlah awak media mengatakan, yang paling prinsip tentang proses pengambilan keputusan di DPRD lembaga ini sifatnya bukan lembaga orang per orang. Jadi hak setiap anggota itu sama. “Jadi saya rasa proses APBD tahun 2018 sudah clear dan tidak ada masalah lagi. Fraksi PDIP juga telah menerima RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD. Namun Ketuanya saja yang tidak menerima, dan ini sudah tidak ada masalah lagi. Karena daerah ini tidak boleh terpenjara dengan ulah satu orang atau dua orang,” katanya.

Sementara itu, ketua fraksi PAN Masri Daeng Masenge menjelaskan, kaitan dengan semua tahapan yang telah dibahas, mulai dari KUA-PPAS sampai dengan tahapan Paripurna tahap II, apa yang telah disampaikan Ketua DPRD melalui media, yang sangat dia garis bawahi adalah, dengan alasan bahwa ketua tidak mengikuti tahapan. Padahal sesungguhnya tahapan yang telah dilaksanakan itu dihadiri oleh Ketua DPRD. “Ini harus dijawab sebagaimana aturan institusi kita, bahwa semua terpenuhi dari sisi aturan. Dalam rapat paripurna juga ketua mendelagasikan secara lisan, dan persoalan tentang itu tidak ada tatib yang mengatur itu secara spesifik. Semua fraksi menerima RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD 2018, fraksi PDIP-pun itu menerima. Kami dari fraksi PAN juga dengan persoalan ini tidak ada yang kami kangkangngi. Sebab, ini merupakan hak rakyat Bolmong,” beber Masri, sekaligus Ketua Komisi III.

Menanggapi persoalan terkait APBD ini, anggota DPRD dari Partai PKS Mohhamad Safrudin Mokoagow mengungkapkan, jangan sampai muncul berbagai macam spekulasi seperti di Jakarta papa minta saham di Bolmong papa minta-minta. Itu, kata Safrudin, merupakan spekulasi politik dan wajar nantinya jika terjadi dan sangat natural. “Saya dan teman-teman DPRD yang ada di fraksi gabungan ini tidak ridho, tidak ikhlas bahwa daerah Bolmong hanya dipermainkan oleh oknum yang hanya mementingkan diri sendiri. Karena ini menyangkut hak banyak orang,” ujarnya. (endar yahya)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado