Andrei Angouw

Angouw: Nanti Juga Rakyat Yang Pilih

Manado, MS

Aturan tentang batasan calon legislatif (caleg) yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), memantik respon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Dukungan maupun nada kritis ikut mengiringi pasca keluarnya regulasi tersebut.
Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018, resmi melarang mantan terpidana korupsi, narkoba dan kejahatan seksual kepada anak untuk maju pemilihan legislatif (pileg) 2019. Baik itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, DPRD provinsi serta kabupaten kota. Respons baik atas regulasi itu datang dari Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw. Ia beranggapan, apabila aturan sudah resmi ditetapkan sebagai rujukan penyelenggara Pemilu maka wajib dijalankan. "Kalau sudah ada aturan dari atas tantu harus setuju dan dijalankan," kata Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, Selasa (3/7) kemarin.

Meski begitu, wakil rakyat daerah pemilihan Kota Manado itu mengungkapkan, pada intinya hak pilihan berada di tangan masyarakat. Hal itu karena anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat. "Kan nanti juga rakyat yang pilih," singkatnya.

Dia pun membeberkan, persoalan hak pilih rakyat seharusnya tidak terlalu banyak diatur. Itu karena dalam Undang-Undang regulasinya telah ada. "Jadi harusnya tidak perlu terlalu banya atur," tutupnya. (arfin tompodung)


Komentar