APBD-P Belum Diproses, Utang SKPD Menumpuk


Lolak, MS

Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Bolmong sudah ditetapkan dan mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, namun hingga kini uang daerah tersebut belum bisa diproses.

Alhasil, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai menumpuk hutang ke pihak ketiga dengan bunga hingga 20 persen. “Ya mau bagaimana lagi, program harus dilaksanakan. Untuk menyiasati sebelum dana APBD-P diproses kami harus meminjam dana ke rentenir,” ungkap salah satu Kepala SKPD di Pemkab Bolmong yang meminta namanya tidak dikorankan.

Bahkan ia mengungkapkan, bunga dari dana yang dipinjam ke rentenir mencapai 20 persen. “Untuk menjalankan program pemerintahan tentunya harus memerlukan dana, apalagi untuk koordinasi, konsultasi ke pemerintah pusat maupun Pemprov. Tentunya, untuk melaksanakan urusan penting tersebut harus memerlukan dana dan mau tidak mau harus dipinjam ke rentenir,” katanya.

Terinformasi, dana dalam APBD-P belum bisa diproses. Pasalnya, meski sudah mendapatkan surat keputusan dari Pemprov namun banyak SKPD yang belum menindaklanjuti hasil evaluasi berupa penyesuaian rekening terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

Kepala DPPKAD Bolmong Drs Ashari Sugeha melalui Kepala Bidang Anggaran, Subhan Paputungan saat dikonfirmasi mengatakan, ada beberapa SKPD yang belum menyesuaikan rekening penataan anggaran dalam Simda. “Ya masih ada beberapa SKPD belum menindaklanjutinya,” ungkap Subhan.

Menurutnya, setelah penyesuaian pihaknya akan melakukan input data di Simda. “Ya kalau semua SKPD termasuk kecamatan sudah melakukan penyesuaian kode rekening. Kita langsung melakukan input data dan APBD-P sudah bisa diproses. Semua tergantung SKPD bersangkutan,” tutupnya. (endar yahya)

Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado