APP Bolmut saat melakukan orasi di Kantor Kejari Bolmut. Massa berharap sejumlah kasus dugaan korupsi dapat diselesaikan, tanpa melihat siapa dalang pelaku korupsinya. (foto:nanangkasim)

APP Bolmut ‘Goyang’ Kejaksaan

6 Bulan Kasus Rudis dan Diklat Dicueki

 

Kaidipang, MS

Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), 'digoyang'. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli (APP) Bolmut, menggelar demo di markas Korps Baju Cokelat itu. Penanganan kasus korupsi yang dinilai lamban, jadi pemantik.

Menurut Orator ketika melakukan demo, Selasa (28/11) kemarin, pada Mei 2017 lalu APP Bolmut memasukan laporan kasus dugaan korupsi. Kasus yang dilapor di antaranya, kasus pembangunan Rumah Dinas (Rudis) Bupati dan Wakil Bupati Bolmut dan pembangunan gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Namun, hingga saat ini, laporan tersebut belum ditindaklanjuti Kejaksaan Negeri (Kejari) Bolmut. “Berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Bolmut, sampai saat ini masih menjadi misteri. Berbagai dugaan kasus korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara, belum mampu ditangani Kejari Bolmut. Oleh sebab itu kami menuntut pihak Kejari Bolmut untuk segera menuntaskan kasus-kasus yang merugikan masyarakat ini,” tandas Rafik Patingki, salah satu Orator aksi di depan kantor Kejari Bolmut Selasa (28/11) kemarin.

Menurut Patingki, jika laporan mereka tidak terbukti, seharusnya Kejari Bolmut dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penanganan Perkara (SP3, res). “Jika memang tidak ada persoalan hukum, maka keluarkan SP3. Jangan gantung seperti ini, sebab sampai saat ini setelah 6 bulan yang lalu, kami memasukan laporan secara resmi namun belum menghasilkan apa-apa,” tandasnya lagi.

Tidak hanya itu APP Bolmut pun meminta kepada penegak hukum baik Kejari Bolmut maupun Kepolisian Daerah (Polda) Sulut untuk membongkar mafia proyek di Bolmut. “Pada demo sebelumnya pihak Kejari Bolmut menyampaikan bahwa semua ditangani sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP, red).Namun hingga kini belum ada hasil. Padahal kasus ini seharusnya menjadi skala prioritas, karena berbagai persoalan ini telah berlangsung selama 7 tahun,” tutup Patingki.

Sementara itu Kepala Kejari Bolmut Andi Suharlis, yang diwakili oleh Kepala Seksi Intelijen Roberto Sohilait menyampaikan, seluruh laporan masyarakat diterima akan diselesaikan. “Semua laporan masyarakat mendapatkan prioritas yang sama dalam proses hukum. Jika persoalan yang dilaporkan tersebut sudah memiliki bukti-bukti yang cukup maka pihak Kejari Bolmut akan menaikannya ke tahap lebih lanjut. Selain itu pula kekurangan personil yang ada saat ini menjadi salah satu kendala yang kami hadapi dalam proses penyelidikan setiap laporan masyarakat,” ungkap Sohilait.

Pada kesempatan itu APP Bolmut meminta Kejari Bolmut untuk menandatangani kesepakatan bersama tentang penanganan kasus-kasus tersebut. Namun, Kejari Bolmut enggan melakukannya dan langsung meningkalkan massa yang jumlahnya puluhan orang tersebut. Sementara itu pantauan awak media ini, demo berjalan lancar. Bahkan mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.(nanang kasim)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado