AROMA KUDETA JOKOWI MENYEMBUL

Jakarta, MS

Elit Politik Terendus Bermain

Tensi politik di DKI Jakarta meninggi. Tiga hari lagi ibu kota bakal menjadi ajang aksi massa sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas).  Terendus kabar, gerakan itu disusupi ‘penumpang gelap’. Teranyar, aroma penjegalan Jokowi juga menyeruak. Gelombang tak terlihat mengintai kursi sang Presiden. Isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) jadi senjata, Ahok sasaran antara. Sederet elit politik negeri disinyalir bermain di wilayah ‘silent operation’.

Kabar tak sedap sampai ke telinga Menteri Dalam negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Rencana demo besar pada 4 November melibatkan pihak yang berambisi menjadi presiden.

Pernyataan Tjahjo Senin (31/10) itu, bertentangan dengan opini yang selama ini beredar bahwa aksi 4 November terkait dengan Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang terjerat kasus dugaan penistaan agama.

Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari meyakini ucapan Menteri Tjahjo soal aksi tersebut berasal dari sumber yang valid. Atas dasar itu, ia pun menengarai demo besar pada 4 November nanti bertujuan menjatuhkan Presiden Joko Widodo.

"Saya percaya Mendagri mendapat informasi yang valid, dari sumber yang legitimate dan resmi. Isi statement sudah beredar juga, jadi sudah rahasia umum bahwa demo tanggal 4 sasarannya adalah Jokowi," tandas Eva.

Menurut Eva, Ahok, sapaan Basuki hanya sasaran antara. Sasaran utama dari demo itu tetap mengacu pada Presiden Jokowi.

Ketika diminta keterangan siapa pihak yang ingin menjadi presiden, Eva tidak menjelaskan. Dugaan pada satu pihak memang ada, tetapi ia merasa itu harus diurus oleh pihak yang berwenang agar tidak menjadi isu saja.

"Jadi, ada yang mau jadi presiden dengan menjatuhkan Presiden sebelum Pilpres (pemilihan presiden). Sehingga ada yang mau mengganti Presiden tanpa pemilu," sebut Eva.

Anggota tim pemenangan pasangan Ahok-Djarot ini juga menyebut maraknya penyebaran sentimen SARA belakangan ini sebagai salah satu strategi yang sering digunakan dalam pertarungan politik. Menurut dia, isu SARA mudah memicu emosi banyak orang.

"Tapi syukurlah masyarakat Indonesia semakin cerdas setelah Pileg dan Pilpres lalu yang dinodai isu SARA. Itu menunjukkan masyarakat tidak mendukung agenda kelompok intolerance ini," ujarnya.

Eva juga menyatakan percaya dengan kemampuan polisi dan militer Indonesia dalam mengawal aksi 4 November nanti. "Kami juga dukung penuh upaya presiden untuk mengendalikan keadaan melalui komunikasi politik dengan pihak-pihak yang relevan," aku Eva.

 

AHOK SASARAN ANTARA

Aksi besar-besaran menuntut kandidat petahana gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum hingga tuntas akan mengguncang Jakarta, 4 November 2016. Ahok dianggap melecehkan agama Islam dan umat muslim terkait ucapannya tentang Surat Al-Maidah beberapa waktu lalu. Unjuk rasa yang disebut-sebut akan diikuti oleh ribuan orang itu digelar bertepatan dengan rangkaian Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebelumnya, aksi serupa —yang juga dengan isi tuntutan yang sama— pernah digelar.

Ke depannya, demontrasi menentang Ahok juga diprediksi bakal terus berlanjut. Bahkan semakin dekat ke hari pemilihan, demonstrasi diperkirakan akan makin gencar digelar.

Banyak yang mengira aksi ormas Islam itu tak luput dari embusan angin politik di belakangnya. Namun kalangan ormas selalu menepis pendapat itu. Dengan tegas mereka mengklaim bahwa aksi yang mereka lakukan tidak ada sangkut pautnya dengan politik, apa lagi dengan pilkada Jakarta.

Pengamat politik dari Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo memiliki pandangan tersendiri. Diyakini, aksi 4 November nanti dimotori oleh gerakan-gerakan politik. Gerakan untuk menjatuhkan lawan agar kandidat yang mereka usung bisa memenangkan persaingan yang seakan terlihat baik-baik saja.

"Isu SARA muncul di tengah proses pilkada berlangsung. Sulit untuk mengatakan gerakan 4 November mendatang tidak ada hubungannya dengan pilkada. Ini ada korelasi dengan pilkada, meskipun belum ditemukan secara langsung," kata Karyono.

Indikasi terlibatnya politik dalam aksi 4 November mulai terlihat ketika Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengunjungi Dewan Perwakilan Rakyat. Kedatangan Rizieq diterima oleh Wakil ketua DPR Fadli Zon. Dalam pertemuan itu ia mendesak DPR mengawal penuntasan perkara dugaan penistaan agama oleh Ahok  yang berjalan di Bareskrim Polri.

DPR sendiri tak memiliki wewenang untuk mengawal laporan yang sudah masuk ke Bareskrim. Bareskrim akan menangani kasus yang dilaporkan sesuai dengan aturan mereka. Itulah yang membuat orang berpikir kunjungan Habib Rizieq ke DPR hanya kepentingan politik belaka.

Pada Senin pagi (30/10), panggung politik Indonesia juga dikejutkan dengan kunjugan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor. Karyono berpendapat dalam pertemuan itu dibahas banyak hal. Tetapi salah satu hal yang dibicarakan adalah aksi 4 November nanti.

"Ketokohan Prabowo memiliki pengaruh yang cukup kuat sehingga jika Prabowo mengimbau sejumlah pihak yang akan melakukan demo, saya kira cukup berpengaruh," ujar Karyono.

Setelah pertemuan itu Prabowo memang memberikan imbauan. Ia meminta agar demonstrasi memprotes Ahok berlangsung damai.

“Jangan sampai ada unsur yang mau memecah belah bangsa. Kita negara majemuk, banyak suku, agama, dan ras. Kalau ada masalah, kita selesaikan dengan sejuk dan damai,” pinta Prabowo.

Jika diperhatikan, Jokowi dan Prabowo memiliki kedekatan dengan pilkada DKI. Keduanya berasal dari partai yang berbeda dan mengusung pasangan calon yang berbeda.

PDIP yang dihuni oleh Jokowi mengusung Ahok-Djarot. Sedangkan Partai Gerindra yang dikomandoi oleh Prabowo mengusung Anies-Sandi. Sangat wajar bila mereka membicarakan tentang aksi 4 November.

Di sisi lain, Karyono menilai ada aktor politik di balik rencana aksi 4 November nanti. Mereka bermain di wilayah ‘silent operation’, wilayah yang tidak diketahui oleh orang lain.

Tak menutup kemungkinan juga aksi tersebut dimotori oleh salah satu pasangan calon DKI Jakarta. Penandatanganan deklarasi kampanye damai tidak menjadi acuan setiap pasangan calon akan melakukan kebaikan.

Di depan panggung mereka melakukan komunikasi politik dengan baik untuk menolak semua isu SARA. Tetapi di belakang panggung mereka malah mendorong konflik yang berbau SARA.

"Sosok yang santun dan damai, bisa saja mereka mendorong konflik tanpa diketahui. Di tengah konflik itu dia memanfaatkan kesempatan dengan menjual kesantunan," kata Karyono menganalisa.

Selain pasangan calon, aksi itu bisa saja didukung oleh tim khusus yang mendukung pasangan calon. Pasalnya, kemungkinan pasangan calon terlibat untuk mendorong isu SARA sangat kecil.

"Tim khusus yang mendorong isu SARA seolah berpisah dari pasangan calon, bisa juga menggunakan pihak ketiga. Dalam konteks strategi seperti itu," sebut Karyono.

Isu SARA hampir selalu muncul dalam pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Orang yang berkepentingan akan menggunakan isu SARA untuk menjatuhkan lawan.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf menekankan bila terjadi gesekan di tingkat bawah, hal tersebut tidak bisa dilepaskan sebagai dampak dari perilaku elite. "Itu karena termakan pernyataan elite politik," ucap Maswadi.

Dengan begitu, rakyat tidak bisa disalahkan begitu saja karena semua tergantung pada orang-orang yang berada di atas. "Yang harus bertanggung jawab itu elite politik," tandas Maswadi.

 

JOKOWI WASPADAI AGENDA LAIN

Presiden Joko Widodo berharap unjuk rasa 4 November nanti tidak ditunggangi oleh agenda lain selain agenda awal, mendorong penegakan hukum kasus penistaan agama.

Jokowi menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mendapat laporan ada kemungkinan masuknya ‘penumpang gelap’ dalam demo tersebut.

"Waspada akan adanya pihak ketiga untuk menggunakan momentum ini dengan agenda-agenda tertentu," tutur Lukman di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/11).

Mereka yang punya agenda lain itu menurutnya kemungkinan akan membiayai aksi unjuk rasa. Karena itu pemerintah mewaspadai sekali unjuk rasa yang dimotori organisasi masyarakat Islam itu.

"Ketika berhimpun orang banyak, terbuka ruang pihak-pihak yang ingin menumpang agenda ini. Harga keutuhan NKRI tak terbayarkan untuk hal-hal seperti itu," ujar Lukman.

Ia menegaskan pemerintah sejauh ini tetap menjunjung tinggi proses hukum kasus yang didesak massa untuk diselesaikan. Semua yang diduga melanggar hukum pasti diproses.

Karena itu Jokowi berpesan pimpinan ormas Islam memberikan informasi tepat dan yang menyejukan masyarakat. Dalam pertemuan dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jokowi mengingatkan, proses hukum terhadap Ahok saat ini terus berjalan.

Sementara itu, Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin mengatakan, dalam pertemuan sekitar satu jam, Jokowi menyatakan tak akan mengintervensi proses hukum terhadap Ahok.

Karena itu MUI, Muhammadiyah dan PBNU sepakat akan membela negara dan tak bertoleransi kepada pihak yang memecah belah bangsa, terutama melalui unjuk rasa tiga hari mendatang.

Secara garis besar, Amin juga menyarankan, hal-hal seperti ini tak dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurutnya, permasalahan ini tak berhubungan dengan perhelatan pesta demokrasi lima tahun sekali itu.

"Berkembang tidak menentu yang sebenarnya tidak berhubungan dengan politik. Dikaitkan menjadi tidak proporsional dan di luar konteks. Kami sepakat ini diproses secara proporsional melalui hukum," tegas Amin.

Senada, tanpa adanya intervensi pemerintah, Menko Polhukam Wiranto meminta massa tidak bertindak kekerasan dalam berunjuk rasa. Pengunjuk rasa juga diminta mengikuti aturan, aksi sudah bubar pukul 18.00 WIB.

"Kebebasan boleh, tapi yang bertanggung jawab. Kebebasan yang tidak mengganggu kebebasan orang lain," kata Wiranto.

 

TNI/POLRI KERAHKAN SELURUH KEKUATAN

Kekuatan penuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) siap diterjunkan untuk mengamankan demonstrasi 4 November. Penegasan itu dilontarkan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo.

TNI akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. “TNI akan mengerahkan apapun juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga kebhinekaan. Sebagai Tentara Nasional Indonesia tidak boleh tersekat-sekat dalam kotak suku, agama, ras dan golongan. TNI adalah satu, yakni Tentara Nasional, yang berdiri tegak di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok, mempersatukan suku, agama dan ras dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan,” tegasnya kepada seluruh Prajurit TNI pada acara silaturahmi BPP OI dengan TNI tahun 2016 di GOR Heroik, Grup-1 Kopassus, Serang, Banten, Sabtu (30/10).

"Saya katakan TNI all out. Semua kekuatan saya siapkan, termasuk saya. TNI setiap saat (siaga) 24 jam. Kita BKO (perbantukan TNI) kan kepada kepolisian," ungkap Gatot Nurmantyo, saat ditemui di sela-sela konser Iwan Fals di Group 1 Kopasus, Kota Serang, Banten, Minggu (30/10).

TNI tetap memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta selalu membela ideologi negara.

Polda Metro Jaya akan menggelar apel pasukan pengamanan Pilkada DKI, Rabu (2/11) hari ini. Apel pasukan ini juga digelar sekaligus untuk kesiapan Polri dalam mengamankan aksi unjuk rasa ormas Islam Jumat 4 November mendatang.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan mengatakan, apel tersebut akan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, di Silang Monas, Jakarta Pusat.

"Besok (hari ini, red) tanggal 2 akan ada apel gelar pasukan pengamanan Pilkada di Monas. Di sana teman-teman bisa lihat nanti bagaimana unsur pengamanan kami, khususnya untuk melayani unjuk rasa yang akan dilakukan di Jakarta," terang Irjen M Iriawan kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (2/11/) kemarin. (cnn/kom/okz)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado