AROMA ORGANISASI RADIKAL TEROR SULUT

  • Tolak, GP ANSOR Desak Aparat Hukum Bertindak
Manado, MS
Aroma kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di daerah Nyiur Melambai menyeruak tajam. Reaksi tegas diperagakan sejumlah pihak. Gerakan penolakan paling kencang didengungkan Gerakan Pemuda (GP) Ansor. HTI dianggap mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kerukunan di Sulawesi Utara. Aparat hukum pun didesak ambil langkah tegas. 
 
HTI mulai eksis di wilayah Sulut. Belakangan, undangan sebuah kegiatan yang hendak dihelat organisasi yang dianggap radikal itu, menyebar ke publik. Reaksi penolakan langsung dilayangkan GP Ansor. 
 
"Kami mengecam keras kehadiran organisasi radikal yang nyata-nyata menolak Pancasila sebagai dasar ideologi negara," tegas Ketua GP Ansor Manado, Rusli Umar, Minggu (2/4).
 
Para pemuda Nahdlatul Ulama (NU) beralasan, HTI adalah ancaman bagi NKRI dan bagi kerukunan antar umat beragama di Sulut. 
 
"Hizbut Tahrir tidak bisa hidup di NKRI karena ideologi khilafah islamiyah yang diusung HTI bertolak belakang dengan kenyataan pluralitas NKRI," tandas Umar. 
 
Diakui, GP Ansor sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian berkaitan dengan aktivitas HTI yang akan dilaksanakan di Kota Manado tersebut. 
 
"Kita juga meminta aparat keamanan bertindak tegas dengan organisasi-organisasi yang mengusung ideologi khilafah islamiyah," desak tokoh agama Sulut ini. 
 
"Terkait dengan tempat atau lokasi acara, GP Ansor Manado telah menyurat secara resmi kepada kepolisian dan kepada penanggungjawab lokasi kegiatan untuk tidak memberikan izin untuk kegiatan HTI," sambung Umar. 
 
Menurut sejumlah sumber, HTI beberapa waktu belakangan aktif dalam menggelar sejumlah kegiatan. Mesjid Ulil Albab di kampus Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado jadi pusat kegiatan. Bahkan, kegiatan HTI yang dikabarkan akan dilaksankan di Restoran Wisata Bahari dalam waktu dekat, telah melakukan kegiatan 'pemanasan' selama enam bulan belakangan di mesjid tersebut. 
 
Rusli Umar ketika dimintai tanggapan soal aktivitas HTI di Sulut yang telah berlangsung sekian lama, tak menampiknya. Menurutnya, selama ini organisasi tersebut masih 'berkamuflase'. 
 
"Mereka (HTI, red) masih bersembunyi pakai lembaga-lembaga taktis. Bisa badan tazkir, mejelis ta'lim yang di kampung-kampung," bebernya. 
 
 
MASYARAKAT SULUT TOLAK ORGANISASI RADIKAL
 
Realitas kemajemukan di Sulut adalah hal luar biasa yang harus dijaga seluruh komponen masyarakat. Karena itu, segala bentuk ancaman terhadap hal tersebut selalu ditolak bahkan dilawan. 
 
Pendeta Ruth Wangkai menegaskan, masyarakat Sulut adalah warga Indonesia yang cinta damai. "Masyarakat Sulut sebagaimana karakter kulturalnya, yang terdiri dari beragam etnis, agama, kepercayaan dan gender adalah masyarakat yang cinta damai. Karena itu jikalau ada upaya-upaya dari luar menyusup masuk ke Sulut dengan maksud mempropaganda apalagi merusak relasi sosial, pasti ditolak," kata Pendeta GMIM yang juga Ketua Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia (PERUATI) ini. 
 
HTI dinilai mengancam masyarakat Sulut yang majemuk dan cinta damai. "Pengalaman membuktikan, masyarakat kita selalu menolak setiap ancaman keutuhan. Umat Muslim sendiri menolak FPI masuk Sulut. Demikian juga dengan HTI yang jelas mengusung ideologi Islam radikal dengan mengedepankan konsep khilafah. Karena itu, HTI tak ada tempatnya di sini," ujar tokoh perempuan internasional ini. 
 
"Kami, masyarakat Sulut menolak tegas kehadiran HTI yang berjuang mendirikan negara Islam. Yang jelas-jelas bertentangan dengan ideologi negara kita yaitu Pancasila," kunci akademisi UKIT itu. 
 
 
KESBANGPOL SIAP BERTINDAK 
 
Tanggungjawab untuk menjaga keutuhan NKRI di daerah Sulut ikut dipikul Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulut. Berbagai kegiatan yang mengancam Pancasila dan kebhinekaan tak akan ditolerir lembaga ini. 
 
Penegasan itu dilontarkan Kepala Badan Kesbangpol Sulut, Evans Steven Liow. "(Soal HTI) kita akan koordinasi dengan Kemenang mengenai status organisasi ini. Sulut itu sangat terbuka tapi kalau kehadiran organisasi itu mengganggu kerukunan di Sulut, kita pasti bertindak,"  ujar Liow, Minggu (2/4). 
 
"Kita pasti menerima kalau organisasi resmi. Kalau resmi, silahkan gelar kegiatan secara terbuka. Jangan sembunyi-sembunyi," sorotnya. 
 
Sebelumnya, Liow menegaskan jika pihaknya tidak akan mentolerir kehadiran dan kegiatan organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kesbangpol akan menindak ormas yang tidak berideologi Pancasila dan kegiatan-kegiatanya yang bisa mengganggu kebhinekaan serta kerukunan antar umat beragama di Sulut. 
 
 
MASYARAKAT MENOLAK, KEPOLISIAN TAK AKAN BERI IZIN 
 
Lembaga kepolisian di Sulut belum mengantongi data jelas soal rencana kegiatan HTI di Manado. Namun, jika kehadiran organisasi itu ditolak masyarakat, kepolisian akan mengambil sikap tegas. 
 
Hal itu disampaikan Kapolresta Manado, Kombes Pol Hisar Siallagan. Ia pun menerangkan, setiap kegiatan pertemuan yang dihadiri lima orang saja harus melapor. Nantinya pihak kepolisian akan melihat bentuk kegiatannya dulu, lalu mempertimbangkan akan mengeluarkan izin atau tidak. 
 
“Dalam proses pemberian izin, kita akan mengecek semuanya, baik dari organisasinya maupun anggaran dasar rumah tangga (AD/ART)-nya, serta reaksi dari masyarakat seperti apa. Jika tidak sesuai prosedur maka kita bisa tidak mengizinkannya,” terang Hisar. 
 
Penegasan yang sama disampaikan pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulut. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Ibrahim Tompo menjelaskan, jika memang ormas HTI datang meminta izin dan ada penolakan, serta reaksi dari masyarakat maka hal tersebut akan dipertimbangkan. 
 
“Kita akan lihat dari semua aspek, misalnya benar ada penolakan dari GP Ansor, ada reaksi dari masyarakat, maka kita akan pertimbangkan apakah kita akan mengeluarkan izin atau tidak,” jelas Tompo.
 
Diketahui,  Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Gerakan yang menitikberatkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina.
 
Hizbut Tahrir kini telah berkembang ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan.
 
Sejumlah ulama Islam di Indonesia menilai, bagi sebagian umat Islam retorika Hizbut Tahrir tentang mengembalikan kejayaan Islam melalui sistem kepemimpinan Khilafah mungkin terkesan menarik. Namun kalau dipelajari, sistem pemerintahan yang ditawarkan sebenarnya mengandung banyak persoalan serius.
 
Reaksi penolakan terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan sejumlah petisi penolakan terhadap HTI sempat beredar di dunia maya. Alasan penolakan dipaparkan seperti, HTI tidak mengakui dan mengancam Pancasila serta UUD 1945 sebagai ideologi bangsa dan konsitusi RI. HTI mengancam keutuhan NKRI. Penerapan khilafah HTI tidak mempunyai dasar dan konsep yang jelas serta tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Ide penerapan syari’ah HTI semata-mata hanya merupakan bagian dari politisasi agama. (tim ms)

Komentar

Populer hari ini

Sponsors