Meidy Tinangon

ASN dan Kumtua Dilarang Berikan Dukungan

Terkait Beredarnya Formulir Calon Independen

 

Tondano, MS

Beredarnya formulir dukungan calon independen atau perseorangan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Minahasa memantik tanggapan petinggi lembaga penyelenggara Pemilu. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Meidy Tinangon menegaskan bahwa sesuai aturan dan perundang-undangan, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hukum Tua (Kumtua) serta jajaran pemerintah desa dilarang memberikan dukungan melalui formulir tersebut.

"Berdasarkan peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan khususnya pasal 93, dilarang bagi ASN, pemerintah desa, TNI dan Polri untuk memberikan dukungan melalui formulir calon independen," papar Tinangon.

Hal itu disampaikannya untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, terkait peredaran formulir tersebut. "Selaku lembaga penyelenggara Pemilu, sudah menjadi kewajiban kami untuk mensosialisasikan regulasi atau aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu," sebutnya.

Lebih jauh jelas Tinangon, jika kemudian ditemukan dalam proses verifikasi ada dukungan baik dari kalangan ASN, pemerintah desa, maupun TNI dan Polri, maka pihaknya akan langsung menghapus nama tersebut. "Dalam artian dukungan itu tidak akan masuk dalam hitungan karena tidak sesuai dengan regulasi Pemilu," imbuhnya.

Bahkan kata Tinangon, sanksi pidana diberlakukan bagi oknum yang kedapatan memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan. "Sesuai pasal 186 ayat 1, ada sanksi pidana untuk pemalsuan daftar dukungan calon perseorangan, yaitu hukuman paling singkat 36 bulan dan maksimal 72 bulan penjara serta denda paling sedikit Rp 32 juta dan paling banyak Rp 72 juta," urainya.

Tak hanya untuk calon independen, larangan berpolitik praktis bagi ASN, pemerintah desa dan TNI Polri juga berlaku untuk calon yang diusung partai politik (Parpol). "Regulasi yang mengaturnya banyak, ada undang-undang Parpol, undang-undang ASN, undang-undang Pemilu dan undang-undang Pilkada,” tegas Tinangon.

  

Formulir Independen Beredar Disekolah 

Diketahui, formulir dukungan perseorangan dikabarkan marak beredar disejumlah wilayah. Bahkan diperoleh informasi bahwa formulir tersebut kini menyasar di lingkungan sekolah.

Informasi yang dirangkum daei sejumlah orang tua siswa, formulir dukungan itu disodorkan pihak sekolah ketika orang tua murid sedang menerima rapor nilai hasil anaknya. Saat itupula orang tua diminta untuk mengisi formulir tersebut.

“Waktu akan ambil rapor, tiba –tiba diminta untuk mengisi formulir itu,” tukas sejumlah orang tua murid yang meminta identitas mereka tak dipublis.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, ketika dikonfirmasi, Selasa (20/6) kemarin, mengaku tak tahu menahu soal informasi tersebut. Dirinya pun berjanji jika akan mengecek kebenaran informasi tersebut.

"Saya juga baru dengar, nanti di cek dulu kebenaran informasinya," singkat Tangkere. (jackson kewas)

Banner Media Sulut

Komentar

Populer hari ini

Sponsors