Pertemuan yang membahas persoalan data kependudukan di Desa Tikela dan Sea yang berimbas pada penolakan warga saat di coklit.

Atasi Persoalan Data Kependudukan, Pemkab Minahasa Kerahkan Mobile Service

Tondano, MS
Polemik penolakan sebagian warga di Tombulu dan Pineleng saat tahap pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih beberapa waktu lalu direspon Pemerintah Kabupaten Minahasa. Sejumlah pihak terkait diundang dalam pertemuan untuk membahas penyelesaian persoalan tersebut di ruang Assisten I Sekdakab Minahasa, Rabu (21/2).
 
Ditemui wartawan usai pertemuan, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Minahasa, DR Denny Mangala, menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sudah menegaskan soal batas wilayah antara Kabupaten Minahasa dan Kota Manado. Regulasi itu juga menetapkan bahwa dua desa di wilayah perbatasan yakni Tikela dan Sawangan termasuk wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Minahasa.
 
"Jadi dengan adanya Permendagri itu maka Pemda Minahasa dan Manado sudah sepakat bahwa semua yang terkait dengan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan termasuk didalamnya wilayah kependudukan, pelayanan kesehatan dan pendidikan di dua desa ini menjadi tanggung jawab Pemkab Minahasa," papar Mangala.
 
Terkait persoalan yang muncul saat KPU melakukan coklit data pemilih di dua desa tersebut, Mangala mengakui jika dalam pertemuan kemarin Pemkab Minahasa sudah merumuskan solusinya. "Karena mereka sudah terdata di Minahasa dan data kependudukan sudah ditransfer dari Kota Manado ke Minahasa maka mereka akan mengurus dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan KTP," jelasnya.
 
"Nanti pengurusannya akan difasilitasi oleh Dinas Capil melalui mobile service (pelayanan langsung ke desa). Jadi selama dua hari fasilitas itu akan disiapkan untuk melayani administrasi kependudukan di dua desa tersebut," tambah Mangala.
 
Sementara menyangkut persoalan yang sama di Desa Sea, Pineleng, Mangala memaparkan jika di wilayah tersebut memang sudah ada beberapa perumahan. Kata dia, kompleks perumahan memang biasanya di huni oleh penduduk dari berbagai daerah dan tak jarang masih memiliki KTP dengan domisili daerah asalnya.
 
"Mereka yang tinggal di Perum Lestari dan Griya itu umumnya masih terdaftar di daerah asal. Ada yang dari Minsel, Manado dan Tomohon. Sebagian besar belum menyatakan pindah domisili," kata Mangala.
 
Dalam waktu dekat, Pemkab akan turun langsung ke lokasi perumahan untuk menanyakan kepada warga disana apakah akan pindah domisili di Minahasa atau belum. "Nanti kalau mereka menyatakan akan mengganti alamat KTP maka Pemkab akan memfasilitasi. Tapi jika mereka masih tetap menjadi penduduk di daerah asal maka kita tidak akan memaksa," ujarnya.
 
"Yang jelas Pemkab Minahasa akan mencoba memfasilitasi sesuai dengan kewenangan yang ada sesuai tupoksi pemerintah dan negara," pungkasnya.
 
Terpantau, pertemuan ini dihadiri pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa yang diwakili Dicky Paseki SH MH dan Kristoforus Ngantung S.Fils, Pimpinan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Minahasa Rendy Umboh, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Minahasa, Drs Riviva Maringka, Kabag Pemerintahan David Mangundap, Kabag Humas dan Protokol Moudy Pangerapan, Camat Tombulu Sonny Saina, dan Hukum Tua di Desa Tikela, dan Sawangan. (jackson kewas)

Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.