ATURAN MAIN ANCAM JS

Ratahan, MS

Nama James Sumendap (JS) dipastikan jadi momok menakutkan bagi setiap petarung di arena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Juni 2018 nanti. Walau demikian, sang petahan tak lepas dari ancaman. Rintangan terberat  menanti di Februari mendatang. Salah langkah, podium kans direbut jagoan lain.

 

Proses politik di Mitra bergulir kian panas. Peta realistis mulai tersaji. Berat-ringan jalan para kandidat ditimbang.

 

James Sumendap (JS), pentolan banteng moncong putih dinilai sulit dibendung. Track recordnya sebagai Bupati Mitra, jadi pertimbangan penting. Di tangannya, tanah Patokan Esa dianggap berhasil disulap. Bahkan kini berkompetisi dengan daerah-daerah maju lainnya di tanah air.

 

Namun, peluang besar tetap terbuka bagi kandidat lainnya. Adanya aturan yang memberlakukan cuti pada masa kampanye seperti yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, jadi kesempatan emas untuk calon kepala daerah lain.

 

Aturan turunan Undang Undang (UU) 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, bakal sedikit memberikan efek bagi para petahana yang kerap dekat dengan mesin birokrasi.

 

Pasal 4 huruf r dalam PKPU/3 tentang persyaratan pencalonan menyebutkan, calon harus menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.

 

Jika menilik pasal tersebut, masa kampanye adalah tahapan pelaksanaan Pilkada, dimana 3 hari sejak ditetapkan sebagai calon bupati pada 12 Februari 2018 mendatang, surat cuti tersebut sudah harus ada. Itu artinya, hubungan pemerintahan baik petahana dengan mesin birokrat dapat membias bahkan dapat berputar arah hingga diaktifkan kembali tepat pada saat masa tenang, atau 3 hari sebelum pemungutan suara oleh KPU.

 

Hal yang sama akan turut dirasakan para politisi di DPRD ketika hendak terjun sebagai calon bupati ataupun wakil bupati. Sesuai aturan, dirinya harus mengundurkan diri sebagai anggota DPRD secara tertulis, sesuai dengan pasal 4 huruf t pada PKPU/3 tersebut.

 

Di satu sisi, jika sosok Ronald Kandoli benar-benar tak lagi diinginkan JS sebagai pendamping, tampuk kepemimpinan pemerintah daerah secara otomatis akan berada di bawah kendali wakil bupati itu. Sedangkan hitungannya, jika ada partai politik di luar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang meminang kakak Kandoli, Remly Kandoli dalam pertarungan pilkada sebentar, aura politik pun akan semakin membara.

 

Hal lain, ini tentu akan memberikan peluang bagi partai pengusung lainnya untuk berkreasi menebar program ataupun isu dalam situasi politik saat kampanye sebentar. Dengan demikian kedigdayaan petahana saat ini diyakini akan dapat mengendur.

 

“Memang Pak JS akan sulit dibendung. Dan itu tak bisa dielakkan. Namun adanya aturan kami kira akan membuat peta politik Mitra cepat berubah. Tinggal bagaimana pihak partai mengatur strategi tepat disaat masa kampanye. Asalkan semua fair, tak ada 'black campaign', kami kira ini sangat menarik untuk diikuti,” ungkap Lorens Rundengan, salah satu pemerhati politik di Mitra, baru-baru ini.

 

Tanggapan senada mengalir dari pengamat politik, Juwin Uguy SIP.

"Saat ini JS memang dikenal luas, populis dan diketahui kinerjanya sebagai petahana. Namun rentan waktu masa cuti kampanye. Akan sangat berdampak terhadap mesin birokrat yang merupakan salah satu andalan petahana, termasuk JS sendiri," tandasnya.

 

"Strategi maupun isu kandidat cabup jika tepat dilakukan, akan dapat memanfaatkan kelemahan petahana yang akan melaksanakan cuti kampanye. Meski begitu, semua dikembalikan kepada masyarakat Mitra untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya," sambung Uguy.

 

Pihak penyelenggara Pilkada sendiri memastikan jika aturan cuti kampanye itu harus diikuti petahana jika ingin maju kembali dalam Pilkada nanti.

 

“Aturannya (cuti kampanye, red) memang demikian. Jadi harus ada surat tertulis cuti selama masa kampanye bagi bupati maupun wakil bupati dalam pilkada kali ini, sesuai dengan aturan yang ada,” jelas Ketua KPU Mitra, Ascke Benu didampingi Fifi Massie, Komisioner KPU lainnya.

 

ANCAMAN JS BISA JADI PELUANG

 

Peluang partai pengusung lainnya untuk merobohkan petahana, terbuka lebar. Namun hal tersebut bisa juga memberikan keuntungan tersendiri kepada JS. Sosok yang dipastikan akan diusung PDI-P.

 

“Masalahnya, jika semua tertuju pada cuti masa kampanye dan partai penghuni DPRD saling berebutan mengusung pasangan calon dan kemudian ditetapkan sebanyak 3 pasang, minimal saja, itu akan memudahkan JS memenangi pertandingan. Tapi sebaliknya, jika head to head, mungkin ini akan lebih menarik lagi,”  ulas pemerhati politik di Mitra, Lorens Rundengan.

 

Pihak PDIP sendiri mengaku takkan gentar dengan siapapun yang akan mencalonkan diri dalam pilkada ini. Segala bentuk tantangan tak akan membuat banteng hitam Mitra ciut.

 

“Kami siap luar dalam dan siap bertarung,” tutur Ketua DPC PDIP Mitra, James Sumendap, belum lama ini.

 

PARPOL MASIH BANGUN KOALISI

 

Rencana koalisi partai penghuni parlemen Mitra tengah berlangsung. Syarat menjadi partai pengusung sebanyak 5 kursi atau 20 persen dari jumlah kursi DPRD Mitra sebanyak 25 sesuai aturan yang ada, berpeluang dilakukan sejumlah parpol. Sebut saja Partai Amanat Nasional PAN. Partai pemilik 3 kursi di DPRD itu kini tengah bergerilya bersama Gerindra (1 kursi) agar dapat mengusung calon.

 

Hal itu diakui Sekretaris PAN Sulut, Felmy Peleng. Sosok yang sempat dikabarkan ‘mesra’ dengan PDIP ini menyatakan masih melakukan konsolidasi partai secara internal maupun secara ekseternal dengan partai lain.

 

“Kita lihat nanti seperti apa. Yang pasti kita berupaya untuk mengusung pasangan calon dengan berkoalisi,” tukas mantan anggota DPRD Mitra itu.

 

Sementara, Partai Golongan Karya (PG) pun tak menutup peluang untuk melakukan koalisi. Meski saat ini tengah melakukan survey terhadap semua tokoh masyarakat dan politisi, agar dapat dipinang partai berlambang pohon beringin yang baru saja mengelar musyarawah daerah luar biasa (musdalub) DPD 1 Sulawesi Utara ini.

 

Penegasan itu disampaikan Ketua DPD II PG Mitra, Tonny Lasut. Namun figur yang juga digadang menuju kursi nomor 1 Mitra itu menyatakan, pihaknya masih menunggu hasil survey.

 

“Untuk koalisi itu berpeluang terjadi dengan partai manapun. Namun, tetap tergantung hasil survey sebentar seperti apa, sesuai dengan mekanisme partai,” bebernya. (recky korompis)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado