Bantuan Bencana Masih Dirundung Persoalan


Manado, MS 

Polemik bantuan bencana di Kota Manado, terus menyembul. Itu ditandai dengan bertambahnya korban akibat banjir bandang tersebut. Terakhir, sejumlah warga dari Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea, mengeluhkan hal tersebut di DPRD Manado. Penyampaian warga seperti rumah rusak yang memeiliki sertifikasi sehingga layak ada pergantian, belum teratasi sehingga mereka meminta kejelasan tersebut. “Jarak rumah kami berada di 15 meter dari bantaran sungai namun belum ada yang datang menggantikannya,” kata Rusli Mansur.

Kejadian serupa terjadi di Kelurahan Paal IV Kecamatan Tikala, salah satu rumah korban longsor sejak 2014 lalu sampai sekarang tak kunjungi tertata. Dan saat sekarang sudah ada pergantian lurah dan camat baru semuanya masih kabur saja. “Benar, kali lalu lurah lama sudah datang termasuk dari kecamatan tapi sayangnya sekarang masih tak jelas,” ujar warga seorang ibu rumah tangga.

Dua legislator masing-masing Ketua Komisi B dan D, Revanni Parasan serta Apriano Saerang, menanggapi, kalau anggaran sebesar Rp213 miliar sudah dikucurkan. Itu seharusnya sudah berjalan baik, meski tidak semuanya bagi pembangunan relokasi tetapi juga insitu untuk berbagai fasilitas di lokasi bencana. Lanjut dia, seandainya memang penerima kemudian tak berhak maka akan hukum yang menanti dan masyarakat harus memahaminya terlebih dahulu. Sama halnya juga ketika sudah terima dan dilakukan verifikasi harus pula warga kembalikan karena akan terjeratTGR. Untuk itu, Ketua DPD I Partai Hanura, meminta, instansi terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manado, menyelesaikan permasalahan ini sehingga tak berlarut-larut kembali. “Mereka perlu memberi kejelasan , sekaligus menjembatani sehingga benar-benar tak berkendala lebih parah lagi,” ujarnya. Senada diucapkan Saerang, kalau ada persoalan tertentu sering kali tersampaikan dari warga. Sejumlah keluhan itu sering tak jauh berbeda. Kondisi ini pun sudah memberi ruang masukkan yang berarti bagi mereka. “Sampai saat ini laporan dari pendataan dan pemberian sedang di pending karena menunggu validnya. Pasalnya, bantuan tersebut tak tepat dan teridentifikasi bermasalah hukum. Sampai saat ini bagi tahap dua 983 KK dari 1500 verifikasi,” pungkasnya. (devy kumaat)

Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado