Beda Instruksi, Kaban BPBD ‘Terancam’

Terkait Penyaluran Sisa Dana Bantuan Bencana

 

Manado, MS

Polemik penyaluran sisa bantuan bencana banjir, kian merebak. Itu dipicu perbedaan keputusan antara Walikota Manado, GS Vicky Lumentut yang meminta penyaluran dana sisa banjir Rp30 miliar harus dibagi seluruhnya. Hal itu disampaikan beberapa waktu lalu ketika melakukan sosialisasi di beberapa kelurahan.

Sedangkan, penyampaian Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Max Tatahede , penyaluran dana tersebut harus sesuai petunjuk teknis (Juknis) BPBN, yaitu per kerusakan. Aroma silang pendapat ini dinilai bakal berbuah evaluasi jabatan Kepala BPBD yang sudah digenggam selama 3 tahun.

"Kurun waktu tersebut memangku posisi sudah cukup lama, masa dia (Tatahede, red) tak bisa menanggulanginya," kata Legislator DPRD Manado, Arthur Paath, Rabu (7/6) kemarin.
Dia mengaku, Kaban dan jajarannya perlu dievaluasi, mengingat penyaluran bantuan pusat ini terkesan berbelit-belit. Sementara itu, dalam waktu bersamaan, warga korban banjir kembali hadir di DPRD Manado menuntut janji pemeritah mengakomodir penyaluran sisa dana tersebut.

Sementara itu, pantauan yang ada, warga bahkan mencak-mencak di salah satu koridor ruangan DPRD Manado sembari mengatakan kalau ini merupakan kesalahan para wakil rakyat yang tak membela warga. Dimana, seluruh aspirasi mereka sudah disampaikan berulang-ulang namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti. Ini dilakukan warga mengingat batas waktu sangat singkat yakni tanggal 10 Juni 2017. Jika lewat batas waktu, akan ditarik ke pusat. Bahkan, seorang ibu menyebutkan kurang mengakomodir permasalahan mereka dengan menyebutkan sila-sila dalam Pancasila.

Sesuai data korban banjir yang belum menerima setelah data verifikasi ulang sebanyak 1418. Sisa uang saat ini setelah dipotong pembangunan infrastruktur, rumah dan lain-lain tinggal Rp30 Miliar.
Solusi untuk tak dikembalikan ke pusat terus dicoba dan sedikit banyak sama seperti permintaan walikota untuk dibagi rata dilontarkan legislator Lily Binti. “Alangkah bijaksananya ada pembagian secara merata saja, meski jumlahnya sesuai sisanya tak menurut juknis. Pasalnya, janji untuk menunggu datangnya pencairan tahap ketiga sangat riskan dikabulkan pemerintah pusat,” tuturnya. 

"Tahap ketiga itu seperti surga telinga saja. baru tahapan pencairan sudah masalah pasti pusat akan menilai lain," sambungnya. Aksi warga tak berhenti. Mereka pun menggelar demo di depan kantor DPRD Manado dan Pemkot Manado.(devy kumaat)

Banner Media Sulut

Komentar

Populer hari ini

Sponsors

Banner Media Sulut

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.